BPK Serahkan LHP Otsus ke DPRD Mimika

0
94
TIMIKA, TimeX Dua anggota BPK RI Perwakilan Provinsi Papua secara tertutup menemui Ketua DPRD Mimika, Elminus B Mom dan sejumlah anggota dewan lainnya, Selasa (31/1).
Ketua tim BPK Provinsi ketika menyerahkan buku laporan hasil pemeriksaan kinerja atas infeksifitas pendidikan dan kesehatan yang bersumber dari dana otsus Papua tahun anggaran 2015-2016 semester I
TIMIKA, TimeX Dua anggota BPK RI Perwakilan Provinsi Papua secara tertutup menemui Ketua DPRD Mimika, Elminus B Mom dan sejumlah anggota dewan lainnya, Selasa (31/1).
Ketua tim BPK Provinsi ketika menyerahkan buku laporan hasil pemeriksaan kinerja atas infeksifitas pendidikan dan kesehatan yang bersumber dari dana otsus Papua tahun anggaran 2015-2016 semester I

TIMIKA, TimeX

Dua anggota BPK RI Perwakilan Provinsi Papua secara tertutup menemui Ketua DPRD Mimika, Elminus B Mom dan sejumlah anggota dewan lainnya, Selasa (31/1).

Dari pertemuan tertutup, Ketua Tim BPK Provinsi, Arjuna pun menyerahkan buku Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kinerja atas infeksifitas pendidikan dan kesehatan yang bersumber dari dana Otsus Papua tahun anggaran 2015-2016 semester I  kepada Ketua DPRD Mimika.

Selain itu, ada sejumlah agenda penting dibicarakan bersama di ruang kerja Ketua DPRD Mimika.

Meski tidak berhasil mewawancarai tim BPK, namun Ketua DPRD Mimika, Elminus Mom secara terbuka membeberkan agenda pertemuan di gedung rakyat tersebut kepada wartawan.

“Yang kami bicarakan adalah masalah pengawasan dana Otonomi Khusus (Otsus) pendidikan dan kesehatan dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Menurut Ketua Tim BPK, Arjuna, pengelolaan anggaran Otsus dan DAK oleh 11 SKPD di lingkup Pemda Mimika harus diketahui oleh legislator setempat, termasuk pengawasannya sehingga diketahui jelas penyaluran serta pemanfaatan dana tersebut tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

“Ini karena dari pusat selalu ada tanggapan miring kalau dana Otsus itu gagal atau tidak berhasil.

Maka, pengawasan terhadap program-program SKPD yang mengelola dana Otsus dan DAK harus disikapi dan perlu diketahui DPRD setempat. Supaya mudah diawasi dan kondisi sebenarnya yang terjadi atau diinginkan warga di pedalaman maupun pesisir selaras,” kata  Elminus B Mom Selasa kemarin.

Menurut Elminus, pengawasan terhadap 11 SKPD pengelola dana Otsus dan DAK selama ini hanya dilakukan Pemda Mimika melalui Inspektorat Daerah tanpa melibatkan DPRD.

“Dari tim BPK tegas katakan bahwa DPRD berwenang terhadap pengawasan dana Otsus dan DAK, karena aturannya demikian sebagai lembaga penampung aspirasi masyarakat,” jelasnya.

Saat itu, Arjuna bersama rekannya juga menyampaikan agenda kerja di Timika selama beberapa pekan ke depan adalah  melakukan pemeriksaan terhadap Anggaran Pendapatan belanja Daerah (APBD) tahun 2016 dan APBD 2015 yang belum dipertanggungjawabkan, padahal Kabupaten Mimika menyandang predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Dari hasil audit BPK kita akan cocokan dengan hasil pengawasan kami (DPRD-Red) selama ini.  Sebab indikasi adanya kegiatan yang dianggarkan namun tidak dikerjakan. Juga ada pekerjaan yang dianggarkan setiap tahun, yaitu pembangunan Gereja Kingmi di Jalan Agimuga Mile 32, Distrik Kuala Kencana.

Kunjungan tersebut sangat diapresiasi Elminus bersama anggotanya karena untuk membangun koordinasi dan mengetahui hasil laporan sebenarnya dari masing-masing SKPD.

“Nanti kita sinkronisasi hasil pemeriksaan BPK dengan laporan terkait pengawasan DPRD Mimika,”terangnya.

Sementara Ketua Komisi B DPRD Mimika, Cristian Victor Kabey menambahkan, dalam pertemuan itu juga BPK mengingatkan kepada semua pihak termasuk anggota dewan untuk memperhatikan dan mengawasi secara serius pengelolaan dana Otsus yang dikhususkan bagi rakyat Papua.

Ini untuk menepis anggapan dari pusat kalau Otsus itu gagal. Sementara BPK dan DPRD Mimika belum bisa menyimpulkan bahwa Otsus gagal, karena adanya perubahan pengawasan terkait pengelolaan dana Otsus 2016.

“Ke depannya harus lebih teliti sehingga pada saat pelaporan itu seimbang. Dan, pembahasan berikutnya harus saling koordinasi dan mengingatkan satu sama lain dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Sebab kalau perencanaannya salah maka berdampak pada pelaksanaannya,” kata Elminus.

Karena BPK melaporkan semua hasil auditnya sesuai mekanisme ketentuan undang-undang yang berlaku.

Dengan demikian akan jelas terlihat presentase penyerapan anggarannya, apakah maksimal atau tidak maksimal sehingga ratusan miliar dana Otsus dikembalikan ke kas Negara.

“Jangan sampai saat pemeriksaan oleh BPK nyatakan revisi. Karena kalau sudah direvisi, itu bisa jadi temuan BPK. Jadi harus disikapi secara saksama sesuai fakta dan laporannya tidak asal dibuat,” tegas politisi Partai Bulan Bintang itu. (tan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.