RSMM Didenda PLN Rp8,7 Miliar

0
50

Salmon: Kami Bertindak Sesuai Aturan       

Foto: Evan/TimeX
KONFERENSI PERS-Wakil Direktur RSMM Timika, Laurens Hokeng (dus kiri) bersama Kabag Maintenance, Aries S, didampingi Eus Berkasa, SH, MH dan Yosep Temorubun, SH saat gelar konferensi pers di RM. Oriental, Selasa kemarin.
Foto: Dok/TimeX
Salmon Kareth

 

TIMIKA, TimeX

Setelah dihadapan pada persoalan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 500 lebih karyawan dengan kompensasi membayar pesangon lebih Rp150 miliar, managemen Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM) Timika dihadapkan pada persoalan baru.

RSMM yang dikelola oleh Yayasan Caritas Timika Papua (YCTP) didera persoalan penggunaan daya listrik sehingga didenda Rp8,7 miliar oleh pihak PLN (Persero) Area Timika.

Terkait denda hingga adanya pemutusan jaringan listrik sejak tanggal 22 Februari lalu hingga kini, managemen RSMM sangat merasakan dampak pada akses pelayanan kesehatan, karena menggunakan generator set (Genset) yang seharusnya digunakan secara temporer.

Kenyataan ini menuai protes sehingga managemen RSMM melalui kuasa hukumnya, Eus Berkasa, SH, MH dan Yosep Temorubun, SH, menindaklanjuti permasalahan ini ke ranah hukum.

Terkait langkah pemutusan jaringan listrik dan permintaan denda senilai Rp8,7 miliar, oleh kuasa hukum RSMM menilai sinyalemen ini masuk kategori kasus pengancaman dan pemerasan yang dilakukan pihak PLN Timika.

Bahkan pengaduan dugaan kasus pengancaman dan pemerasan ini telah dilaporkan ke Polres Mimika, sebagaiman tertuang dalam Laporan Polisi (LP) Nomor:TBL 90/II/2018/PAPUA/RES MIMIKA dengan terlapor PT PLN (Persero) Area Timika.

Menindaklanjuti laporan polisi, Wakil Direktur RSMM Timika, Laurens Hokeng bersama Kepala Bagian (Kabag) Maintenance Aries S, didampingi Eus Berkasa, SH, MH dan Yosep Temorubun, SH selaku kuasa hukum mengelar konferensi pers.

Selaku kuasa hukum RSMM, Eus Berkasa, SH. MH saat konferensi pers di Resto Oriental bilangan Budi Utomo, Selasa (20/2), menjelaskan, terkait persoalan yang dihadapi, managemen RSMM telah mengadukan kasus ini ke Polres Mimika dengan dalil tindak pidana pemerasan oleh terlapor yakni PT PLN Area Timika.

Menurut Eus, kerusakan pada alat pengukur arus sehingga daya listrik selama hari tidak terukur, ini dinyatakan sebagai kelalaian dari petugas maintenance.

“Sehingga pihak RSMM sebagai klien kami resmi melapor manager PLN Area Timika ke Polres Mimika atas dugaan tindak pidana pemerasan dari kelalaian petugasnya hingga alat pengukur listrik di RSMM tidak berfungsi selama 10 hari,” kata Eus.

Dijelaskan pula, kondisi ini terjadi berawal ketika jairngan listrik RSMM di Jalan Caritas padam pada pertengahan Januari lalu.

Pihak RSMM lantas menyampaikan kendala tersebut kepada pihak PLN agar dilakukan pengecekan dan jika ada kerusakan segera diperbaiki.

Namun, ketika dilakukan pengecekan, petugas PLN tidak menemukan sumber kerusakan pada sistem jaringan listrik RSMM.

Ironisnya, kerusakan yang terjadi baru diketahui penyebabnya setelah 10 hari berselang.

Dimana sumber kerusakan berasal dari alat pengukur aliran listrik.

Akibat kerusakan ini, pihak PLN merasa dirugikan dan serta-merta meminta managemen RSMM membayar Rp 8,7 miliar sebagai denda atau ganti rugi dari adanya kerusakan yang terjadi.

“Ini yang mau kami sampaikan, bahwa sejak listrik padam akibat gangguan jaringan listrik, saat itu juga dilaporkan ke PLN, hanya saja petugas PLN baru datang ke RSMM 3 hari kemudian.  Bahkan setelah dicek petugas PLN tidak langsung temukan sumber masalahnya sehingga ini terkesan ada pembiaran. Kerusakan baru terdeteksi 10 kemudian. Ini ada apa?” tanya Eus.

Setelah itu, pihak RSMM dipanggil petugas PLN Timika dan dituntut membayar uang tunai sebagai tagihan susulan senilai Rp8,7 miliar.

Lebih lanjut kata Eus, kondisi yang terjadi di luar tanggung jawab RSMM, karena diduga adanya kelalaian dari petugas PLN yang tidak melakukan pengecekan secara cermat terhadap kerusakan yang baru diketahui setelah 10 hari berselang.

Bahkan dari tuntutan membayar Rp8,7 miliar, RSMM menurut Eus adalah rumah sakit non profit tidak berorientasi bisnis melainkan pelayanan bagi masyarakat asli Papua khususnya 7 suku di Mimika.

“Menyikapi masalah ini, pihak RSMM minta dibentuk tim investigasi untuk selidiki permaslahan yang terjadi. Bila kelalaian ada pada pihak RSMM, maka RSMM siap bertanggungjawab,” tandasnya.

Sementara Wakil Direktur RSMM Timika, Laurens Hokeng menambahkan, dari adanya pemutusan jaringan listrik, belum berdampak pada akses pelayanan pasien.

Namun, pelayanan mesid yang kini bergantung pada genset dinilai sangat rawan bagi pasien gawat darurat atau yang dirawat di ruang ICU (Intensif Care Unit) atau pasien yang menjalani operasi, sebab semua peralatan tindakan  medis bergantung pada listrik.

“Ini yang kita khawatirkan adanya pasien yang meninggal. Memang sejauh ini belum ada, tapi jika dalam perjalanan pelayanan hanya bergantung genset karena persoalan ini belum tuntas, tentu jadi kendala dalam pelayanan medis,” tukasnya.

Sementara itu menanggapi pengaduan dari managemen RSMM melalui kuasa hukumnya, Manager PT PLN (Persero) Area Timika, Salmon Kareth, menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan mendasari aturan.

“Yang jelas kami bertindak sesuai aturan dan tidak mengada-ada,” kata Salmon saat ditemui di ruang kerjanya kemarin.

Bahkan dengan bukti-bukti yang ada akan ditunjukan kepada pihak berwenang.

Secara rinci dijelaskan, pada 30 Agustus 2017 lalu, petugas PLN melakukan pengecekan rutin dan intens terhadap meteran listrik semua pelanggan.

Khusus pelanggan dengan daya besar termasuk RSMM tidak bermasalah dengan meteran listrik.

Hanya saja pada 16 September 2017, sekitar pukul 13.00 WIT pihak RSMM melakukan proyek pekerjaan kabel tanah tanpa koordinasi. Padahal aturannya pihak RSMM harus koordinasi dengan PLN sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti saat ini.

Muara permasalahan ini terus berlanjut tanggal 19 September 2017.

Ketika itu tim audit PLN yang melakukan pengecekan terhadap pelanggan PLN berkapasitas besar, termasuk RSMM pengguna dua meteran listrik, ditemukan kondisi Kwh (kilowatt hours-Kwh) instrumen meter pengukur sudah mati (posisi off).

Sehari setelahnya, 20 september 2017, petugas PLN mendatangi kembali RSMM untuk melakukan penyegelan barang bukti terkait kepentingan investigasi untuk pembuktiannya.

Masih Salmon, pada 26 September 2017,  petugas Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) PLN bersama aparat kepolisian setempat melakukan investigasi.

Hasilnya, petugas  menemukan power switch kubikel yang menyuplai daya listrik ke Kwh meter dalam posisi off, sehingga Kwh instrumen meter mati dan tidak terukur.

“Kondisi ini kemudian kami nyatakan RSMM telah melakukan pelanggaran P2TL dan P2, yakni jenis pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi tanpa mempengaruhi batas daya, meskipun segel PLN dan segel tera dalam kondisi baik dan normal,” ujarnya.

Atas kelalaian dan pelanggaran ini, berdasar Peraturan Direksi PLN Nomor 088-2.P/DIR/2016 tentang P2TL dirumuskan soal besaran denda pelanggarannya.

“Rumusah sebagai berikut, 9 X (kali) 720 jam menyala X daya tersambung (kva) X 0,85 X harga pemakaian KWH tertinggi pada golongan tarif pelanggan sesuai tarif daya listrik, maka diperoleh nilai beban Rp4.381.359.255 miliar dari rumus 9 X 720 X 555 Kva X 0,85 X 1433,25 Kwh.

“Jadi total denda yang harus dibayar RSMM adalah Rp8,762.718.510 miliar karena ada dua nomor ID Pelanggan  yaitu 421720117784 dan 421700572056,” jelasnya.

Lanjut Salmon, terkait denda, pihaknya sudah memanggil managemen RSMM untuk koordinasi bahkan cari solusi dengan sistem ansur ataupun solusi lain yang disepakati bersama.

Lantaran sudah cukup lama menunggu, bahkan menilai tidak adanya niat baik dari pihak RSMM hingga awal Januari 2018, maka pad tanggal 22 januari lalu dilakukan pemutusan jaringan listrik.

“Jaringan listrik RSMM kami putus karena kami tunggu sejak September 2017 sampai awal Januari 2018 tidak ada kejelasan.  Dan, sambung Salmon, pemutusan yang dilakukan tidak salahi aturan dan sesuai prosedur. (zuk/tim)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.