“Jadi kita lakukan pengawasan itu semua kepada sarana distributor, toko-toko pangan, kios serta supermarket. Apotik, klinik dan rumah sakit, toko obat, toko kosmetik, salon, ke sarana obat tradisional (ote), di toko obat China. Termasuk agen penyalur suplemen supaya pastikan jangan sampai suplemen yang diedarkan tanpa ijin edar, misalnya dari Amerika”
MUSNAHKAN – Petugas BPOM dan Disperindag musnahkan minuman fanta, cocacolla dan sprite yang sudah kedaluwarsa beberapa waktu dalam.
TIMIKA,TimeX
Herianto Baan, Kepala Kantor Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Timika mengungkapkan pada tahun 2019 lalu, Badan POM Timika berhasil menyita produk kedaluwarsa bila diuangkan hampir senilai Rp400 juta. Barang-barang yang diamankan merupakan hasil pengawasan di sejumlah toko, distributor, kios dan klinik. Proses pemusnahan dilakukan oleh pengusaha sendiri sementara petugas BPOM hanya menyaksikan sebagai bentuk komitmen penegakan aturan dalam memberikan efek jerah.
“Jadi kita lakukan pengawasan itu semua kepada sarana distributor, toko-toko pangan, kios serta supermarket. Apotik, klinik dan rumah sakit, toko obat, toko kosmetik, salon, ke sarana obat tradisional (Ote), di toko obat China. Termasuk agen penyalur suplemen supaya pastikan jangan sampai suplemen yang diedarkan tanpa ijin edar, misalnya dari Amerika,” papar Herianto kepada Timika eXpress di ruang kerjanya pada Jumat (10/1).
Pengawasan ini juga ujarnya, tidak hanya berlaku di kota saja. Pada tahun 2019 sudah sampai di Kokonao, Distrik Mimika Barat. Selain datangi kios juga Puskesmas terkait obat.
Ia juga mengakui pada pengawasan di salah satu klinik di Timika menemukan ada produk obat tanpa dokumen. Dan itu pemiliknya beli di sarana di Jakarta yang tanpa dokumen juga. Produk ilegal ini lumayan banyak yang diamankan. Pelakunya belum ditahan masih sebatas diberikan peringatan agar lain kali tidak mengulangi lagi.
Pada kesempatan itu petugas sarankan kalaupun membeli lagi beli di sarana yang memang resmi miliki ijin edar.
“Sebenarnya membeli obat di Pedagang Besar Farmasi (PBF) resmi bukan karena murah. Sekarang banyak jual apalagi beli di Pasar Pramuka masih diragukan, apalagi beli di sarana tidak punya kewenangan,” katanya.
Terkaitan temuan obat tanpa ijin edar ini lanjut Herianto, pihaknya sudah langsung koordinasi dengan BPOM Pusat untuk melacak tempat penjualan.
Herianto Baan
Pembelian produk obat ujarnya, sudah diatur dalam Permenkes Nomor 9 tahun 2017 untuk tentang apotik dan klinik. Jadi sarana apotik atau klinik dalam pengadaan sarana produk harus beli di sarana Pedagang Besar Farmasi (PBF) resmi memiliki ijin edar. Sebab saat membeli harus dilengkapi dokumen seperti surat pesanan dan faktur pajak.
Selain itu, ia ingatkan kepada konsumen sebelum membeli produk pangan atau obat harus terlebih dahulu perhatikan ijin edar, lebelnya serta kemasan dan tanggal masa berlakunya.
Mengenai prodak pangan yang beredar di Timika selama ini, pihaknya bersama Dinas Ketahanan Pangan serta Dinas Perikanan sudah turun menyisir termasuk ikan yang dijual pedagang. Setelah dites sampelnya memang sampai saat ini belum ditemukan bahan pengawet pada prodak maupun ikan yang beredar di Timika.
“Menjelang Bulan Ramadhan tahun lalu juga pernah kami uji sampel terhadap tajir yang dijual menggunakan teskip (alat untuk mendeteksi apakah produk pangan tersebut mengandung bahan berbahaya atau tidak secara cepat). Alat ini namanya repites. Saat itu juga langsung lihat hasilnya. Jadi semua produk pangan baik berwarna maupun tidak warna termasuk es sampai sekarang belum ada mengandung bahan pengawet,” paparnya.
Ia mengatakan untuk sementara boleh dibilang Mimika masih aman dari bahan pengawet tetapi bukan berarti mengendorkan semangat pengawasan.
“Sebenarnya pengawasan ikan tupoksi Dinas Perikanan, sementara daging Dinas Peternakan tetapi kami bekerja bersama-sama, karena BPOM yang punya alat maka ikut bersinergi,” katanya.
Herianto menjelaskan ciri-ciri untuk pangan jajan yang mengandung pewarna rhodamin B dan methanil yellow warnanya ngejreng dan merah sekali. Itu hati-hati. Sementara bakso cirinya mengandung formalin atau pengawet dagingnya kenyal, dibiarkan selama tujuh hari di ruang terbuka tidak busuk dan lalat tidak hinggap.
“Tapi sampai saat ini belum ada yang kita dapatkan. Kalau ikan mengandung pengawet itu pernah kami temukan saat pengawasan pada ikan kering kecil di Biak dulu,” katanya.
Dampak dari bahan pengawet atau formalin pada makanan yang dimakan katanya, jaringan organ tubuh bisa rusak, memang tidak langsung dirasakan setelah konsumsi melainkan dalam jangka waktu lama, misalnya kerusakan pada ginjal.
Sejauh ini ujarnya, BPOM tidak hanya pengawasan semata, tetapi juga sampling. Sampelnya diambil kemudian dikirim ke BPOM Jayapura untuk dites. Kalau hasil memenuhi syarat tidak disampaikan kepada penjual, jika tidak penuhi syarat kesehatan, maka penjualnya diberikan peringatan dan bertanya barang ini didatangkan dari mana. Jika masih ada prodaknya maka disita untuk dimusnahkan. (tio)
