Bapenda Catat 10 OPD Tidak Capai Target PAD

0
45
Dwi Cholifa foto: Dok/TimeX
Dwi Cholifa
foto: Dok/TimeX

 

TIMIKA, TimeX

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mimika mencatat, ada 10 Organisasi Perangkat Daerah  (OPD) di lingkup Pemkab Mimika tidak mencapai target retribusi sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun Anggaran (TA) 2018.

Disebutkan pula, ke 10 OPD tersebut, yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Peternakan (Disnak), Dinas Perikanan, Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Distanbun dan beberapa OPD lain yang tidak disebutkan.

“Dari target retribusi penerimaan Rp20 miliar, 10 OPD hanya mampu merealisasikan Rp15 miliar lebih pada 2018 lalu. Hal ini harus jadi perhatian OPD-OPD terkait agar tidak kecolongan di 2019,” tegas Dwi Cholifa, Kepala Bapenda Mimika saat ditemui Timika eXpress di ruang kerjanya, Selasa (22/1).

Kata Dwi, jika dirangkumkan keseluruhan realisasi PAD 2018 memang over target bahkan ada surplus di kas daerah.

“Hanya item pendapatan dari retribusi 10 OPD tidak mencapai target, sedangkan sektor lainnya semua mencapai target. Memang berdasarkan data yang ada retribusi terbesar berasal dari penerimaan pengelolaan pasar oleh Disperindag Mimikam tapi belum capai target,” ujarnya.

Hal ini disayangkan, sebab setiap bulan pihak Bapenda intens melakukan rekon dengan OPD pengepul retribusi, bahkan setiap tiga bulan dilakukan rapat evaluasi, tapi masih saja ada kendala yang dihadapi OPD teknis tersebut.

Ia menyebutkan, kendala OPD pengepul retribusi tidak mencapai target salah satunya yang dialami Dinas Perhubungan, yakni dari penerimaan Pesawat Pemkab Mimika yang tidak berjalan maksimal pasca kecelakaan hingga kerusakan yang terjadi.

Sedangkan ada sejumlah OPD yang baru mempersiapkan rancangan Peraturan Daerah (Perda) sehingga belum dilakukan pungutan retribusi.

Pasalnya, khusus objek penerimaan daerah, Bapenda tidak bisa menambah sembarangan karena harus didasari Perda untuk penerimaan pajak daerah yang mana sudah ditentukan melalui Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang 11 pajak daerah.

“Tetapi untuk kita di Mimika yang dijalankan hanya 10 pajak daerah. Satu pajak daerah yaitu sarang burung walet tidak dilakukan. Kalaupun ada tambahan objek pajak nanti kita usulkan sesuai dengan wewenang tanggung jawab OPD sebagai koordinator. Untuk ini, semua OPD harus lebih bersinergi lagi,” tandasnya. (san)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.