92 Pejabat Mimika Masukan Data LHKPN ke BPK

0
93
Foto: Dok./TimeX DAMPINGI - Pejabat Mimika mendampingi Bupati Eltinus Omaleng dan Yohanis Bassang Wabup Mimika usai apel pagi di Lapangan Upacara Pusat Pemerintahan SP 3 beberapa waktu lalu.

TIMIKA,TimeX          

Dari 226 pejabat eselon II dan III di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika, diketahui  baru 162 pejabat yang telah melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Namun yang telah memasukan data LHKPN ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baru 92 orang.

Foto: Dok./TimeX
DAMPINGI – Pejabat Mimika mendampingi Bupati Eltinus Omaleng dan Yohanis Bassang Wabup Mimika usai apel pagi di Lapangan Upacara Pusat Pemerintahan SP 3 beberapa waktu lalu.

“Kemarin kan batas pelaporan LHKPN 31 Maret. Tetapi karena jatuh di tanggal merah sehingga dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  diberikan waktu dua hari kedepan. Sampai saat ini memang sudah 92 pejabat eselon II dan III yang sudah melapor,” ujar Julius Sasarari Kepala Inspektorat Mimika saat ditemui Timika eXpress di Pusat Pemerintahan, Senin (1/4).

Meskipun baru 92 pejabat, mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mimika ini memandang suatu hal yang sangat luar biasa karena Mimika baru pertama kali terkait LHKPN.

Sebelumnya LHKPN hanya diperuntukan kepada bupati dan wakil bupati saja.

Untuk tahun ini ujarnya pelaporan LHKPN  hanya fokus pada pejabat eselon II dan III saja. Rencananya tahun berikutnya barulah eselon IV ke bawah.

“Kalau tahun depan kita akan rubah SK lagi agar eselon IV ke bawah juga sudah bisa melaporkan LHKPN, karena di daerah lain sudah berlakukan hal itu,” kata Sasarari.

Mengenai LHKPN ini sudah disampaikan secara berulang-ulang kepada para pejabat, baik di saat apel pagi ataupun kegiatan lain. Penyampaian ini tidak hanya dalam bentuk lisan saja tetapi juga penyampaikan secara tertulis melalui  surat pemberitahuan bupati.

“Nanti setelah penambahan waktu satu dua hari ini kita laporkan dan bagi pejabat yang tidak laporkan LHKPN,  nanti kita lihat. Kira-kira surat dari BPK kepada pejabat yang bersangkutan bunyinya seperti apa. Nanti kita lihat saja, atau sanksi apa. Jelasnya saya tidak tahu, kita lihat saja,” katanya.

BPK RI dan KPK Sepakati Kerja Sama Pengelolaan Data Wajib LHKPN

Berdasarkan siaran pers pada laman BPK RI, Sekretaris Jenderal BPK RI Dharma Bhakti dan Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Eko Soesamto Tjiptadi melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara BPK RI dengan KPK tentang Pengelolaan Data Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Kamis (19/32009), di Ruang Pola Gedung Arsip BPK RI, Jakarta.

Setelah penandatanganan perjanjian, acara dilanjutkan dengan Sosialisasi Anti Korupsi oleh KPK untuk para pejabat dan pegawai BPK RI.

Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk menjalin kerja sama dalam pengelolaan Data Wajib LHKPN sehingga kegiatan pemutakhiran Data Wajib LHKPN dapat terlaksana dengan baik dan efektif. Dalam perjanjian ini meliputi hal-hal yang disebut dengan Wajib LHKPN, Data Wajib LHKPN, Administrator, User Instansi, Account, dan Aplikasi Wajib LHKPN.

Terdapat tiga ruang lingkup kerja sama berdasarkan perjanjian ini, yaitu penyampaian data, pemanfaatan, dan pemutakhiran Data Wajib LHKPN yang dilakukan oleh BPK dan KPK pada Aplikasi Wajib LHKPN serta kegiatan lain yang dapat mendukung kelancaran kegiatan pemutakhiran pada Aplikasi Wajib LHKPN.

Wajib LHKPN adalah seluruh pejabat yang berdasarkan jabatannya, diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku di lingkungan BPK. Sedangkan Data Wajib LHKPN merupakan data kepegawaian Wajib LHKPN. Dalam pelaksanaan kerja sama ini, BPK menunjuk Administrator, yang memiliki tugas membuat dan memelihara account, mewakili BPK melakukan koordinasi dengan Administrator KPK, serta melakukan monitoring kepada pejabat BPK yang belum menyampaikan formulir LHKPN.

Administrator BPK berhak untuk meminta account dan/atau password baru apabila account atau password sebelumnya tidak dapat dipergunakan lagi. Administrator juga berhak meminta Data Wajib LHKPN dari KPK secara periodik, menggunakan Aplikasi Wajib LHKPN sesuai akses yang diberikan, serta membuat account dan password untuk atasannya agar dapat menggunakan Aplikasi Wajib LHKPN dengan hak akses sebagai user.

Kewajiban Administrator meliputi menjaga kerahasiaan password untuk mengakses Aplikasi Wajib LHKPN yang diberikan KPK, menjaga kerahasiaan alamat website untuk mengakses Aplikasi LHKPN, dan menjaga informasi yang diperoleh dari Aplikasi Wajib LHKPN. Administrator juga wajib menjaga kerahasiaan account dan password untuk mengakses Aplikasi Wajib LHKPN yang dibuat untuk seluruh user dan atasannya, serta melakukan monitoring keaktifan dalam melakukan pemutakhiran Data Wajib LHKPN pada Aplikasi Wajib LHKPN.

Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki hak untuk melakukan pemblokiran akses terhadap Aplikasi LHKPN atas seluruh atau sebagian account apabila terdapat hal-hal teknis yang mengganggu proses kerja Aplikasi LHKPN. Komisi ini juga berhak meminta Data Wajib LHKPN dari Administrator, serta berkoordinasi dengan Administrator tentang kegiatan pemutakhiran Data Wajib LHKPN.

Di samping haknya, KPK wajib memberikan bimbingan teknis dalam menggunakan Aplikasi Wajib LHKPN, memberi solusi atas permasalahan terkait pengelolaan Data Wajib LHKPN, melakukan monitoring keaktifan Administrator dalam pengelolaan Data Wajib LHKPN, serta merahasiakan account dan password dari Administrator dan User.

Perjanjian kerja sama ini dilakukan dengan dasar ketentuan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tipikor; Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; dan Surat Edaran Menteri PAN Nomor 16/M.PAN/10/2006 tentang Tindak Lanjut Penyampaian LHKPN.

Melalui perjanjian bersama ini, diharapkan masing-masing pihak dapat menjalankan kewenangannya secara efektif, untuk mewujudkan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang transparan dan akuntabel, serta pemerintahan yang bebas KKN. (a30/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.