Aser: KPU Jangan Main-main dengan Suara Rakyat

0
101
Foto: Dok./TimeX Aser Gobai

TIMIKA,TimeX

Aser Gobai, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Nasdem Mimika secara tegas mengingatkan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mimika, jangan main-main dengan suara rakyat Mimika hasil Pemilu 2019.

Wakil rakyat pilihan masyarakat adalah mutlak sesuai hati nurani pada pemilihan 17 April lalu.

Foto: Dok./TimeX
Aser Gobai

Penegasan ini dilontarkannya mengingat pada pengesahan rekapitulasi penghitugan suara di tingkat Panitia Pemilihan Distrik (PPD) di Graha Eme Neme Yauware, hingga kini kini belum diterbitkannya Surat Keputusan (SK) dari KPU.

Belum adanya SK penetapan, hal ini menjadi halangan bagi Partai Nasdem atau partai lain maupun Caleg peserta Pemilu lainnya tidak dapat melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai dasar acuannya.

Aser pun mengaku belum mendapat kejelasan mengenai tahapan proses Pemilu setelahnya pasca penetapan pasangan presiden dan wakil presiden terpilih tingkat nasional pada 21 Mei lalu.

Ia menjelaskan usai penetapan hasil tingkat nasional, peserta pemilu diberikan waktu selama tiga hari mengajukan laporan ke MK, jika ada yang keberatan dengan putusan dari penyelenggara yakni KPU.

“Kami mau gugat ke MK pakai dasar apa? Kami terima, tetapi bukan itu yang kami cari. Demokrasi itu bisa berjalan sesuai dengan aturan yang diterapkan. KPU jangan main-main dengan suara rakyat,” tegas Aser saat ditemui Timika eXpress di Jalan Yos Sudarso pada Jumat (31/5).

Ia pun mempertanyakan adanya keberatan terkait sengketa hasil yang prosesnya ditempuh melalui MK, namun hingga kini pihaknya belum mendapat Surat Keputusan (SK)  hasil penetapan 35 anggota caleg terpilih DPRD Mimika dari KPU sesuai hasil rekapitulasi.

“Kami juga bingung mau gugat pakai apa. Untuk itu, saya minta KPU harus mampu menjelaskan alasannya apa, sehingga kami tidak diberikan berita acara ataupun SK itu,” katanya.

Ia menegaskan ketika penetapan kursi nanti apabila terjadi penolakan akibat dari tidak sesuai jumlah perolehan suara bukan partai yang menciptakan masalah melainkan KPU. Dengan tanpa adanya SK dari KPU membuat Partai Politik peserta pemilu tidak ada ruang untuk mendaftar ke MK.

Berdasarkan perolehan jumlah suara, Aser pastikan Partai Nasdem menerima dengan keputusan akhir tingkat kabupaten diselenggarakan di Gedung Eme Neme Yauware sebagai pemenang kedua dari 16 Parpol.

Apabila KPU permainkan suara rakyat maka hal tersebut bisa berpotensi masalah, dan KPU harusnya mampu menjelaskan ke ranah publik apa alasan.

“Dia bilang tunggu dari pusat, kami ini Parpol tentu tau prosedur, tetapi apa alasan dari KPU hingga kini tidak diberikan berita acara dan keputusan penetapan. KPU tolong berikan kami dan masyarakat Mimika penjelasan pasti,” ujarnya.

Ia merasa aneh KPU Mimika mau melaksanakan putusan namun masih memakai alasan menunggu dari KPU RI.

“KPU jangan sembunyi dengan alasan masih tunggu putusan RI, jangan lempar bahasa kemudian sembunyi di dalam Pusat” kritiknya.

Aser pertanyakan apa dasar dari perkataan Ketua KPU, Indra Ebang Ola menyampaikan keputusan penetapan 35 anggota DPRD Mimika  masih menunggu dari KPU RI.

“Dia harus bisa jelaskan dan uraikan itu sesuai PKPU berapa? Aturannya seperti apa? Proses tahapannya bagaimana. Itu ada di dalam undang-undang atau PKPU. Ini harus dijelaskan baik supaya masyarakat mengerti,” katanya.

Selain itu  KPU harus jelaskan kepada masyarakat berapa banyak gugatan yang masuk ke MK, karena final dari proses Pemilu ini ada dua di tangan KPU dan MK.

Untuk itu mengenai penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih akan berpotensi masalah jika hal ini tidak diperbaiki dengan sebaik-baiknya.

Ia menyarankan alangkah baiknya KPU harus mampu merangkul peserta pemilu dan parpol di Kabupaten Mimika karena yang punya bukti dan dokumen memiliki dukungan itu ada di dalam masing-masing peserta dan semua sudah tahu hasilnya bagaimana.

Oleh karena itu, Aser ingatkan adanya agenda penetapan kursi, sebelum pleno harus bangun komunikasi baik  dengan peserta.

“Jika ada indikasi konflik maka dari pihak keamanan jangan salahkan masyarakat atau peserta pemilu minta tangkap KPU. Sebab KPU yang salah karena tidak memberikan berita acara untuk kami,” ujarnya. (a33)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.