Leo: Hadi Susanto Bukan Anggota IDI

0
143
dr. Leonard Pardede

TIMIKA, TimeX

Dr. Leonard Pardede, Sp.OG (K) selaku Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Mimika, menegaskan bahwa Hadi Susanto bukanlah seorang dokter.

“Sejak 2018 menjabat sebagai Ketua IDI Mimika, saya tidak pernah tau dan nama Hadi Susanto tidak terdaftar. Pastinya kalau masuk anggota pasti kantogi kartu dengan nomor registrasi keanggotaan, termask miliki ijazah dan kompetensi,” tegasnya.

Untuk pastinya, Leo kerap ia disapa menyarankan ke masyarakat dapat dicek secara online berdasarkan nomor registrasi anggota IDI. Kalau tidak teregistrasi, secara otomatis dia bukan dokter.

Dikatakan pula, sejak IDI Mimika dibentuk 2004 silam dengan ketuanya dr. Paulus Sugiharto selaku Direktur RSMM saat itu, ini adalah kasus pertama dokter gadungan.

“Saya sendiri masuk Timika tahun 2006, baru terpilih sebagai Ketua IDI tahun 2018 sampai saat sekarang,” ungkap Leo saat dihubungi Timika eXpress Jumat tadi malam.

Ia pun membenarkan Klinik B-Care sudah beroperasi enam tahun.

“Kalau kliniknya punya ijin. Bisa jadi dalam pengurusan ijinnya menggunakan jasa dokter lain bukan Hadi. Tapi bila yang bersangkutan dalam pelayanan pasien bertindak layaknya dokter, misalnya menyuntik, memasang inpuls atau mendiagnosa, itu berarti masuk praktik penipuan,” tegansya.

Lanjut Leo, kasus ini sebenarnya hampir sama yang pernah terjadi beberapa tahun lalu, yaitu adanya dokter praktik di Kelurahan Timika Jaya SP 2, yang sempat meraup ratusan juta.

“Hanya saja kasus beda, kala itu kliniknya yang tidak punya ijin, tapi yang sekarang tempat prakteknya berijin resmi, sementara dokternya palsu,” ungkap Leo.

Ditegaskan pula, hal ini terjadi karena lemahnya atau kecolongan pengawasan dari Dinas Kesehatan selaku pihak yang mengeluarkan ijin praktek, kini melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Ditegaskan pula, sebagai dokter jika ingin membuka praktik jasa layanan medis, harus mengantongi ijin praktik dari Dinas Kesehatan berdasarkan rekomendasi IDI setempat.

“Karena tanpa rekomendasi IDI, maka Dinkes tidak bisa keluarkan ijin, apalagi sekarang aturannya semakin ketat. Sehingga pesan saya ke masyarakat Mimika harus hati-hati memilih tempat berobat,” ujarnya menambahkan IDI Mimika juga akan memperkat pengawasan terhadap profesi dokter di Timika.

Secara terpisah, Lopianus Fuakubun, Kepala DPMPTSP Mimika menambakan, kantor yang ia pimpin baru efektif melayani masyarakat Februari 2018 setelah dilantik pada 10 Januari 2018.

“Kalau Klinik B-Care ijin operasinya di atas tahun 2018 maka otomatis ijinnya kami yang keluarkan berdasarkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan dengan syarat verifikasi dan penilaian bahwa permohonan pemohon memenuhi syarat. Jadi masalah ijin praktik Klinik B-Care, itu dikeluarkan oleh Dinkes,” terang Lopianus menambahkan terkait hal ini dia tidak menyalahkan siapapun. (tio)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.