18 Perda 2019 Ditetapkan

0
77
18 PERDA DITETAPKAN
FOTO SANTY/TimeX DITETAPKAN-Ketua DPRD Mimika, Elminus B Mom, menyerahkan Perda yang sudah ditetapkan kepada Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob, di ruang sidang DPRD Mimika, Jumat (25/10).
18 PERDA DITETAPKAN
FOTO SANTY/TimeX
DITETAPKAN-Ketua DPRD Mimika, Elminus B Mom, menyerahkan Perda yang sudah ditetapkan kepada Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob, di ruang sidang DPRD Mimika, Jumat (25/10).

TIMIKA,TimeX

DPRD Mimika akhirnya menyetujui 18 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Non APBD tahun 2019 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mimika.

Penetapan 18 Raperda tersebut menjadi Perda, setelah 5 Fraksi DPRD Mimika menyampaikan pendapat akhir fraksinya pada Rapat Paripurna IV Masa Sidang III tentang Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi dan Penutupan Ranperda Non APBD Mimika tahun 2019 di ruang sidang DPRD Mimika, Jumat (25/10).

Rapat paripurna dipimpin Elminus B Mom Ketua DPRD Mimika didampingi John Rettob Wakil Bupati Mimika, Nataniel Murib Wakil Ketua II DPRD Mimika.

Proses persetujuaan tersebut ditandai dengan dilakukan penandatangan persetujuan Ranperda oleh Elminus B Mom Ketua DPRD Mimika disaksikan John Rettob Wakil Bupati Mimika dan Nataniel Murib Wakil Ketua II DPRD Mimika serta anggota DPRD lainnya.

18 Ranperda yang diusulkan telah diteliti dan dibahas oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Mimika.

Setelah dilakukan pembahasan oleh Bapemperda, dilaksanakan Pleno DPRD dilanjutkan dengan pembukaan penyampaian usulan Ranperda, selanjutnya pandangan umum oleh lima fraksi DPRD Mimika kemudian jawaban Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika terhadap pandangan umum fraksi dan diakhiri dengan pendapat akhir fraksi yang mana kelima fraksi menyetujui 18 Ranperda yang diusulkan.

Diawali dari Fraksi Gerindra yang disampaikan oleh Nurman Karupukaro  yang intinya menerima usulan Ranperda tersebut walaupun sedikit memberikan beberapa catatan kepada Bupati Mimika.

“Untuk kepala OPD agar mengikuti sidang paripurna dan tidak diwakilkan kepada staf. Bupati harus berikan sanksi kepala OPD yang absen setiap kali sidang paripurna, karena DPRD menilai sepertinya ada kepala OPD yang anak emasnya bupati dan ada anak tanah, OPD,” tutur Nurman.

Catatan lainnya dari Fraksi Gerindra, terminal gorong-gorong selalu identik dengan pembuangan, diberikan nama sesuai dengan nama yang baik kalau bisa dilakukan dalam tahun ini supaya PON sudah ada namanya

“Setelah kegiatan ini bupati dan wakil bupati harus memadukan KUA PPAS untuk segera dibahas oleh DPRD Mimika yang sekarang,” ujarnya.

Selanjutnya, dari Fraksi Bulan Bintang yang disampaikan oleh Victor Kabey bahwa sebelum ada Peraturan Daerah itu suatu aturan bisa dilakukan dengan menggunakan Peraturan Bupati.

“Semua Perda ini baik untuk kemajuan Daerah. Tetapi tidak bisa dilaksanakan tanpa Peraturan Bupati, maka Perbup sangat penting bagi Perda ini,”tutur Victor.

Sementara, pendapat akhir dari Fraksi Amanat Hati Rakyat oleh Saleh Alhamid mengatakan bahwa pada prinsipnya menyetujui 18 Ranperda ini dan diharapkan ke 18 Ranperda yang telah disetujui dapat digunakan dan bermanfaat bagi pemerintah dan lebih khusus kepada masyarakat.

Terkait usulan Perda pemberian nama jalan, Fraksi Amanat Hati Rakyat mengusulkan 2 nama jalan yang harus menggunakan nama orang-orang penting di Mimika seperti almarhum Uskup John Saklit dan Titus Poterayau Bupati Mimika pertama.

Sedangkan, pendapat akhir dari Fraksi Kebangkitan Bangsa oleh Hadi Wiyono meminta agar Perda yang telah disetujui segera disosialisasikan kepada masyarakat agar diketahui dan mematuhi Perda tersebut.

“Untuk Perda tentang BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja penerima upah, bukan penerima upah, BPJS Ketenagakerjaan harus menjamin untuk pekerja bukan penerima upah khusus OAP bisa terakomodir dan nanti akan diawasi oleh DPRD,” kata Hadi.

Terakhir Fraksi Mimika Bersatu, Aser Gobay mengatakan, Perda yang telah ditetapkan harus dilaksanakan. Dan setelah dijalankan selama satu tahun, harus dilakukan evaluasi terhadap Perda yang tidak berjalan maupun yang dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana pemberlakuannya.

“Kami juga minta kepad bupati agar roling jabatan nanti harus memprioritaskan putra asli Papua atau Orang Asli Papua (OAP),”tutur Aser.

Usai pembacaan pendapat akhir fraksi, John Rettob Wakil Bupati Mimika dalam sambutannya mengatakan, Dasar pertimbangan pengajuan 18 Raperda oleh Pemerintah Kabupaten Mimika dimaksudkan sebagai tindaklanjut dari perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan melakukan penyesuaian terhadap kondisi riil di masyarakat.

“Harapan, dan masukan yang telah diberikan sehingga apa yang menjadi cita-cita bersama kami yakni mewujudkan masyarakat Mimika cerdas, aman, damai, dan sejahtera dapat kita capai dan wujudkan,”tutur John.

John mengatakan, dengan telah dibahas dan ditetapkannya 18 rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika menjadi Peraturan Daerah, diharapkan dapat menjadi landasan hukum bagi seluruh pihak yang ada di daerah, baik pemerintah daerah, badan usaha, pengusaha, dan masyarakat dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang ada, dengan menjadikan peraturan daerah dimaksud sebagai pedoman atau dasar pelaksanaan kegiatannya.

“Mudah mudahan segala sumbangsih yang diberikan dapat membawa perubahan demi kemajuan dan kemakmuran daerah dan masyarakat Kabupaten Mimika, serta dapat memperoleh balasan berkat yang berlimpah dari Tuhan yang maha kuasa,”ujarnya.

Sementara, Elminus B Mom Ketua DPRD Mimika dalam sambutannya mengatakan, baru saja telah ditetapkan 18 Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tahun 2019, Perda merupakan salah satu instrumen hukum yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan pembangunan diberbagai bidang sesuai kebutuhan daerah. Jika disimak ke 18 Peda ini maka sebanyak 5 Perda tentang retribusi daerah yaitu, Retribusi pelayanan kepelabuhanan; Retribusi ijin usaha perikanan; Retribusi tempat pelelangan ikan; Retribusi pemakaian kekayaan daerah dan Retribusi penjualan produksi usaha daerah.

Sedangkan 13 Perda yang lain mencakup pedoman tentang, Pedoman dan pengelolaan tentang kepegawaian; Pedoman dan pengeolaan tentang kesehatan melalui pencegahan penularan rabies dan penanggulangan HIV-AIDS dan IMS;  Pedoman dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup baik melalui pengelolaan dan penataan kualitas pemukiman kumuh dan rencana detail tata ruang Kota Timika hingga tahun 2037 mendatang; Pedoman dan perwujudan pemberian nama jalan memperhatikan visi Kabupaten Mimika tahun 2019- 2024 maka diharapkan kepada setiap OPD di lingkungan Pemda Mimika, dituntut agar dapat meningkatkan peran serta secara optimal agar dapat menciptakan masyarakat Mimika yang aman, damai, sejahtera dan mampu bersaing disegala sektor dalam perkembangan yang terjadi secara nasional.

“Dan pedoman-pedoman lainnya untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Mimika kedepannya,”ujarnya.

Katanya, dengan telah ditetapkannya ke 18 Perda tersebut maka diharapkan akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bagi daerah ini. Untuk mencapai semua tujuan yang diarapkan, maka harus ada kerjasama dari seluruh komponen yang ada, baik selaku penyelenggara pemerintahan dan pembangunan maupun pihak pengendali keamanan dan ketentraman juga tidak kalah penting peran serta dari masyarakat. (san)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.