Asosiasi Bupati Wilayah Mee Pago Dukung Papua Tengah

0
123
Foto: Antonius Djuma/TimeX Isaias Douw, S.Sos.,MAP

“Isu pemekaran Papua Tengah ada dua provinsi yang akan dimekarkan. Khusus untuk Papua Tengah ini bukan baru karena sudah hampir 20 tahun diperjuangkan. Jadi Papua Tengah ini tidak bisa dialihkan sana sini. Kami semua orang Papua, kami pertahankan daerah Mee Pago ini dari beberapa kabupaten ini karena ingin menjaga NKRI. Bukan karena kami tidak mau demo tapi kami mau amankan selama ini”

Foto: Antonius Djuma/TimeX
Isaias Douw, S.Sos.,MAP

TIMIKA,TimeX

Bupati Nabire yang juga Ketua Asosiasi Bupati wilayah Mee Pago menyatakan mendukung penuh pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Tengah dari induknya Provinsi Papua dan tidak boleh dipindahkan ke mana-mana.

“Isu pemekaran Papua Tengah ada dua provinsi yang akan dimekarkan. Khusus untuk Papua Tengah ini bukan baru karena sudah hampir 20 tahun diperjuangkan. Jadi Papua Tengah ini tidak bisa dialihkan sana sini. Kami semua orang Papua, kami pertahankan daerah Mee Pago ini dari beberapa kabupaten ini karena ingin menjaga NKRI. Bukan karena kami tidak mau demo tapi kami mau amankan selama ini,” jelas Isaias saat mendatangi Timika eXpress pada Kamis (31/10) malam.

Selaku bupati dan Ketua Asosiasi Bupati wilayah Mee Pago, minta kepada pemerintah pusat melalui Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Presiden Joko Widodo supaya bisa merespons aspirasi masyarakat ini dengan mengaktifkan kembali moratorium pembentukan DOB. Pemekaran Papua Tengah tetap harus jadi, mengenai masalah tempat mana menjadi ibu kotanya nanti diatur belakangan setelah penetapan DOB.

“Karena kita punya kekayaaan alam cukup besar. Mereka yang lain tidak boleh rampas kekayaan daerah kita ini. Kami siap daerah Mee Pago ini dukung pemekaran ini. Saya dukung, sebagai ketua asosiasi bupati wilayah Mee Pago. Tempat tidak menjadi masalah, intinya Papua Tengah terbentuk,” paparnya.

Ia mengatakan perjuangan ini sudah lama semasa Anselmus Petrus Youw, Bupati Nabire sepuluh tahun lalu.

“Daerah yang baru diusulkan karena kerusuhan tidak boleh. Kami punya permohonan sudah berkali-kali dan pernah Presiden datang ke Nabire kami serahkan dokumen itu. Kunjungan tahun 2017 lalu. Jadi tidak ada tujuan lain, Papua sama-sama kita jaga. Papua aman dan kita amankan Papua Tengah,” katanya.

Pemerintah Pusat ujarnya, tidak boleh sisihkan masyarakat Papua melainkan harus diperhatikan dan diberi penghargaan. Sebab dengan adanya pemekaran DOB ini memotong birokrasi pelayanan semakin dekat kepada masyarakat.

Ia menyebutkan ada enam kabupaten masuk Papua Tengah adalah Timika, Intan Jaya, Nabire, Paniai, Deiyai dan Dogiyai. Bila memang perlu wilayah adat Seireri seperti Kabupaten Biak, Serui, Supeori dan Waropen bisa bergabung. Atau pemekaran Papua Paniai lama termasuk Puncak. Dengan begitu dari 29 kabupaten ini dibagi dua supaya bisa dapat 11 kabupaten.

Wilayah adat Mee Pago dan adat istiadat tidak boleh dipisahkan. Sebab wilayah Mee Pago mempunyai kekayaan seperti PT Freeport dan sumber daya alam lain di wilayahnya masing-masing. Jangan adanya pemekaran lalu ada pemisahan nantinya bisa menimbulkan konflik.

Misalnya, kejadian dulu adanya kerusuhan di daerah-daerah. Ini aspirasi dari masyarakat, perjuangan Papua Tengah semua dokumen sudah lengkap sejak masanya Megawati Presiden.

Berdasarkan Undang-undang nomor 45 bersamaan dengan pembentukan DOB Papua Barat dan DOB Papua Tengah serta empat kabupaten/kota.

Perjuangan ini semua masyarakat tahu. Bahwa Gubernur Pertama Papua Tengah, Drs Herman Monim (Caretaker) sudah berkantor di Timika selama sebulan selaku Wakil Gubernur Wilayah II. Namun karena ada konflik masyarakat dan tidak bisa hadapi orang gunung maka ia kembali ke Jayapura. Sehingga pembentukan Papua Tengah tidak dilanjutkan. Sedangkan di Papua Barat, alm. Abraham Octavianus Atururi (Wakil Gubernur Wilayah III) tetap pertahankan hingga Megawati keluarkan Kepres penetapan DOB.

Dengan demikian, Papua Tengah ini bukan baru dimekar menjadi DOB, tetapi sudah ada tinggal minta supaya Presiden keluarkan Keputusan Presiden (Kepres).

Ia menyebutkan empat kabupaten satu paket dengan dua DOB provinsi yakni, Kabupaten Paniai, Puncak Jaya, Kabupaten Mimika dan Kota Medya Sorong.

Ia menambahkan sembilan bupati wilayah Papua Tengah sudah komitmen dukung penuh DOB Papua Tengah. Pementuan ibukotanya belum dibicarakan demi menjaga situasi terhadap masyarakat.

“Kami juga besok (Jumat-red) ada pertemuan bicarakan tentang Papua Tengah ini,” katanya. (tio)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.