Dermaga Pomako Perlu Diperpanjang

0
177
Foto: Antonius Djuma/TimeX PATAH – Kondisi Pelabuhan Pomako yang patah sejak beberapa tahun lalu hingga kini belum diperbaiki. Terlihat dua kapal barang sementara bongkar muat barang di pelabuhan. Foto ini diambil pada 29 Desember 2019.

“Ini yang harus dimanfaatkan dengan baik, tempat yang strategis agar kapal-kapal yang melakukan penangkapan di daerah Arafura itu masuk di Kabupaten Mimika. Dengan masuknya kapal di Kabupaten Mimika secara tidak langsung akan  memasukan uang ke daerah ini”

Foto: Antonius Djuma/TimeX
PATAH – Kondisi Pelabuhan Pomako yang patah sejak beberapa tahun lalu hingga kini belum diperbaiki. Terlihat dua kapal barang sementara bongkar muat barang di pelabuhan. Foto ini diambil pada 29 Desember 2019.

TIMIKA,TimeX

Keberadaan Pelabuhan Pomako di Distrik Mimika Timur berada di Laut Arafura perlu diperpanjang lagi 200 meter. Pelabuhan Pomako itu sebagai tempat transit pelayaran kapal motor penumpang juga setiap saat bongkar muat peti kemas yang kini terus diminati kapal sebagai daerah tujuan.

Demikian disampaikan Hariyanto, Koordinator Pengawasan Sumber Daya  Kelautan Kantor ASDP Timika, Senin (13/1).

Ia mengatakan posisi Kabupaten Mimika daerah paling dekat dengan Laut Arafura yaitu Merauke dan Dobo. Dengan demikian menjadi tujuan favorit kapal dalam berlayar.

“Ini yang harus dimanfaatkan dengan baik, tempat yang strategis agar kapal-kapal yang melakukan penangkapan di daerah Arafura itu masuk di Kabupaten Mimika. Dengan masuknya kapal di Kabupaten Mimika secara tidak langsung akan  memasukan uang ke daerah ini,” jelasnya. Dikatakan, salah satu sumber mendongkrak pendapatan daerah, pemerintah perlu menyiapkan dermaga yang baik sebagai standar yang harus dipenuhi sebagaimana pelabuhan-pelabuhan lain di Indonesia.

Saat ini Pelabuhan Pomako sepanjang 54 x 52 meter masih terlalu  pendek. Idealnya   harus  150 -200 meter dengan melihat peluang dan potensi yang  ada.

Menurutnya, dengan dilebarkan dermaga pelabuhan maka memberi peluang bagi kapal- kapal yang  berlabuh untuk sandar dan ini menjadi kesempatan bagi petugas manarik retribusi.

“Saat ini kapal banyak berlabuh dibanding sandar. Padahal jika sandar di dermaga memberikan retribusi yang jauh lebih besar,” katanya.

Ia meyakini dengan bersandarnya kapal di dermaga otomatis memberikan keuntungan bagi  masyarakat dari sisi ekonomi, baik penjualan air, bahan makanan. Disitulah terjadi perputaran uang di sekitar pelabuhan menjadi besar.

Oktober sampai April ujarnya, jumlah container yang dikirim rata-rata 650. Berarti 650 kali 15 ton itu baru jumlah ikan belum lagi kapal angkut. Timika ini lengkap ada lifter container dan kapal angkut. Tiap bulan pasti ada kapal angkut. Seperti sekarang kapal-kapal dari Juanda ini lifter container tiap hari dengan sebulan kurang lebih 750 namun masih saja kekurangan.

Salah satu retribusi lifter container jika Pemkab Mimika jelih bisa ditempatkan di pelabuhan umum. Siapkan tempat penumpukkan lifter container di pelabuhan dengan menarik retribusi. Biaya retribusinya ada container isi dan kosong. Penumpukan isi tambahannya lagi biaya charger  listrik. Ini sumber pendapatan yang belum digali.

Ia mencohkan satu kapal saja biaya operasionalnya satu kali pembelanjaan kurang lebih 40 juta per bulan perbekalan, sayur dan lainnya, juga pembelanjaan pribadi  setiap orang.

Untuk itu, ia berharap status pelabuhan harus diperbaiki karena sampai  sekarang status pendapatan kelas pelabuhannya belum dibentuk. Status  struktur organisasi  belum ditetapkan.

“Kan kelas pelabuhan itu ada empat. Kelas pelabuhan satu samudra, pelabuhan nusantara, perikanan pantai dan pendaratan ikan. Melihat  potensi yang ada sekarang, jumlah kapal dan sebagiannya, pelabuhan samudra  sudah memenuhi syarat, tapi  karena tidak punya struktur dan lainnya susah,” katanya.

Belum adanya status pelabuhan ujarnya, akhirnya di pelabuhan hanya ditulis Pelabuhan Perikanan Pomako,  padahal PPI sudah terlalu kecil, dengan kapal  muatan 35 GT ke bawah untuk PPI. Faktanya lebih banyak kapal 100 GT ke atas.

Ia menambahkan, PPI rencana awalnya dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Mimika tetapi dengan turunnya UU 32  tentang  Pemerintahan Daerah yang baru maka kewenangan pengelolaan pelabuhan menjadi kewenangan provinsi atau pusat, sehingga pemerintah daerah dilematis. Tapi  sebetulnya tidak masalah karena diserahkan itu sebetulnya pengelolaan pelabuhan, sedangkan pemanfaatan lainnya masih menjadi kewenangan kabupaten. Ini yang perlu  mengetahui aturannya, kemudian mensiasati supaya apa yang selama ini dirintis oleh Kabupaten Mimika tidak hilang begitu saja, atau paling tidak ada pendapatan yang masuk ke daerah lebih banyak daripada ke provinsi.

Dikatakan, karena dalam ketentuan itu retribusi pendapatan provinsi itu hanya tambat labuh yang lainnya kabupaten bisa ambil. Ini perlu kelihaian dan pengetahuan sendiri mengelola pelabuhan.

“Kita  sangat bersaing dengan Merauke sebagai pelabuhan perikanan nusantara yang dikelola oleh pusat. Sehingga ini sumber-sumber PAD yang belum digali selama ini,” pungkasnya. (a32)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.