Kepala Dinas Pendidikan Berhentikan 21 Honorer

0
99
Foto: Dok/TimeX
Jenny Ohestina Usmani

TIMIKA, TimeX

Jenny Ohestina Usmani, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika telah memberhentikan 21 honorer yang tidak mengantongi SK Bupati, pada akhir Desember 2019 lalu. Namun ada juga honorer yang memiliki SK Bupati diberhentikan karena dinilai dari kinerjanya.

“Kalau dia tidak ada SK bupati siapa yang kasih gaji, kan sekarang semua gaji lewat BPKAD. Kalau dia punya SK Bupati ya diperbaharui SK-nya, SK bukan saya yang urus,” kata Jenny saat ditemui Timika eXpress usai acara pemberkatan dan peresmian Kantor Dinas Tanaman Pangan Holrtikultura dan Perkebunan (DPTP-HP) Kabupaten Mimika di Jalan Poros Mapurujaya, Kampung Wonosari Jaya, SP4, Distrik Wania, Senin (3/2).

Ia mengatakan memang ada honorer yang sudah bekerja hampir 10 tahun diberhentikan karena berhubungan dengan kinerja dan beban kerja.

“Kalau misalnya ada pegawai negeri tidak kerja terus honorer ditambah kan saya bermasalah karena sekarang ada penertiban honorer,” ujarnya.

Menurutnya honorer di Dinas Pendidikan diberhentikan semua kemudian akan dianalisa kembali apakah masih bisa dipekerjakan atau tidak. “Kalau misalkan dia sudah sampai 10 tahu jadi honorer tapi selama ini datang asal-asalan, meskipun ada SK bupati saya kasih berhenti. Dia datang seenaknya, selama satu tahun mungkin cuma dua bulan dia hadir ada seperti  itu. Jadi kami analisa ulang supaya adil. Jadi merekrut honor harus ada standarnya” kata Jenny.

Sementara itu Martinus Walilo, Anggota DPRD Mimika berharap  honorer yang sudah lama bekerja bisa dipertahankan dan pemerintah bisa mengatur agar mereka diangkat menjadi PNS. “Mereka sudah lama membantu pemerintah jadi nasib mereka harus dipikirkan. Kalau diberhentikan dengan usai yang sudah tidak mudah, mencari pekerjaan baru sudah susah, sementara mereka punya keluarga yang harus dinafkai itu harus dipikirkan juga,” kata Walilo.

Ia mengatakan pemerintah tidak perlu lagi merekrut homorer baru karena akan semakin membebankan keuangan daerah, hanya saja honorer yang lama yang belum memiliki SK bupati bisa di SK kan. “Tidak usah rekrut baru tapi SK kan yang sudah bekerja selama ini,” ujarnya. (epy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.