Penduduk Miskin di Timika Turun jadi 14,54 Persen

0
72
Ir. Trisno L. Tamanampo Foto: Yosefina Dai Dore/Timika eXpress
Ir. Trisno L. Tamanampo
Foto: Yosefina Dai Dore/Timika eXpress

TIMIKA, TimeX

Sesuai data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mimika, tahun 2019 persentase penduduk miskin di Mimika turun menjadi 14,54 persen dari tahun 2018 lalu, 14, 55 persen.

“Penurunanny memang hanya 0,01 persen tapi intinya ada penurunan. berarti dari 100 penduduk ada sekitar 14 sampai 15  penduduk yang miskin, itu cara hitungnya,” ungkap Ir. Trisno L. Tamanampo, Kepala BPS Mimika saat ditemui Timika eXpress di ruang kerjanya, Senin (10/2).

Ia mengatakan meskipun mengalami penurunan, namun Mimika masih pada urutan kelima penduduk miskin terdendah dari 29 kabupaten/kota  di Provinsi Papua.

Persentase penduduk miskin terendah pertama, lanjut dia dari Kabupaten Merauke sekitar 10,35 persen, kedua kota jayapura 11,49 persen, ketiga Kabupten Jayapura  13,13, keempat Sarmi 14,41 persen dan kelima  Kabupaten Mimika 14, 54 persen.

“Kalau penduduk miskin tertinggi di Papua dari Kabupaten Deiyai 43, 65 persen berarti dari 100 penduduk sekitar 43 sampai 44 orang yang hidup miskin,” terangnya.

Ia menjelaskan rangking persentase kemisikinan yang dalam BPS disebut rangking PO, Mimika termasuk lebih baik dibandingkan dengan bebereapa kabupaten yang terlebih dahuli jadi kbupaten induk sebelum Mimika.

“Mimika inikan dulu bukan kabupaten induk, masih gabung dengan Fak-Fak, nah kalau dibandingkan  dengan kabupaten yang sudah induk dari dulu macam Biak, Wamena kita masih bagus.  Berarti pemerintahan kita di sini bagus  bisa  memacu  perekonomian. Kita harus berbangga,” ujarnya.

Ia menjelaskan tingkat garis  kemiskinan setiap kabupaten berbeda. Merauke, kata dia  garis kemiskinan lebih kecil karena harga komoditas makanan lebih murah dibandingkan Mimika.

“Di sana sayur murah, daging murah, jadi kalau kita mau pakai garis kemiskinan Mimika untuk hitung  di Merauke tidak cocok, karena disesuaikan dengan tingkat kemahalan bahan makanan di daerah masing-masing,” jelas Trisno.

Menurutnya siapapun bisa menilai mengenai penduduk miskin, namun metode yang dipakai BPS untuk menghitungnya merupakan metode baku yang dipakai secara internasional. “Supaya data kita di kabupaten, provinsi maupun Indonesia secara keseluruhan bisa dibandingkan dengan data kemiskinan yang ada di luar negeri. Kalau kita pakai metode  yang lain nanti tidak bisa dibandingkan, makanya kita pakai metode basic needs approach  dengan  pendekatan kebutuhan dasar baik kebutuhan dasar makanan maupun non makanan,” terangnya.

Makanya, lanjut dia dalam perhitungan tersebut terlebih dahulu dilakukan kegiatan survei oleh petugas BPS. “Namanya  survei sosial ekonomi nasional yang kita lakukan dua tahun sekali, dan dalam survei hanya diambil sampel,” kata Trisno.

Namun, menurutnya untuk ukuran sampel kabupaten maka angkanya yang keluar hanya bentuk persentasi untuk kabupaten, tidak bisa dilihat angka kemiskinan kecamatan, kelurahan dan desa. “karena sampel memang sudah diatur dari pusat untuk bisa  meghitung  data kemiskinan kabupaten saja,” ujarnya.

Dikatakan, pengambilan sampel untuk sensus tidak dari dari semua kecamatan, namun dari pusat sudah pasti mengetahui bahwa dengan penarikan sampel blok sensus yang  akan disurvei, hasilnya nanti akan terwakili.

Jika  masyarakatnya homogen, lanjut Trisno maka surveinya  lebih gampang namun  di Mimika memiliki penduduk heterogen. “Ada masyarakat gunung, pesisir, lembah dan kota, dalam survei ada keterwakilan daerah-daerah itu. Contoh waktu kita survei,  karena penduduk di Mimika Baru  ini lebih banyak maka blok sensus tempat  kita survei lebih banyak, dibandingkan  dengan daerah pesisir dan pegunungan,” teranngnya.

Dikatakan, setelah petugas BPS mengetahui  penduduk dalam satu blok sensus, kemudian dalam penarikan sampel untuk reseponden  berumah tangga harus dilisting.  “Semua rumah tangga dalam blok itu harus dikunjungi tidak boleh ada yang terlewatkan,” terangnya.

Dia menjelaskan dalam survei tersebut, yang pertama ditanyakan adalah nama kepala rumah tangga dan  tingkat pendidikan. Dari informasi ini barulah ditarik sampel dan akan dketahui tingkat pendidikan yang ditempuh kepala-kepala rumah tangga dalam blok sensus itu. “Nanti dari keterwakilan ini diketahui  kepala keluarga tamatan apa. Tidak mungkin kita tarik sampel sembarang nanti bisa jadi sampel 10 rumah tangga itu hanya SD semua. Makanya penting  kita list dulu untuk mengetahui latar belakang pendidikannya, misalnya  kepala rumah tangganya  lulusan  S3, S2, S1, SMA sampai tidak tamat. Jadi keterwakilan dari sampel ini nanti kita wawancarai seseuai kuisioner yang ada dengan banyak pertanyaan itu,” tuturnya.

Dikatakan dalam  surver mengenai kemiskinan maka petugas akan menanyakan komoditi makanan dan non makanan  yang dikonsumsi.

Untuk menggali informasi makanan maka akan ditanyakan sebanyak 50 jenis komoditi. “kira-kira  rumah tangga ini makan apa, ukuran makanannya juga kita tanyakan misalnya beras berapa kilo  dalam satu minggu dia makan. Begitu juga ikan, ubi-ubian, daging, telur  susu, kacang-kacangan buah-buahan semua sampai sedetail-detailnya, sampai bumbu-bumbu kita nanya berapa sendok. Petugas kita latih dulu selama tiga hari cara wawancarana, bagaiman menggali informasi,” katanya.

Dikatakan, informasi yang digali tersebut pada akhirnya untuk mengetahui besaran penghasilan dari responden yang disurvei. “Kan  biasanya kalau kita tanya pak penghasilannya berapa dia tidak mau  ngomong, atau dia bilang ah cuma sedikit. Tapi kalau kita kejar dengan apa saja yang dikonsumsi akan  ketahuan nanti,  baru kita dapat nilai rupiahnya, kita dapat nilai  kalorinya juga,” ujarnya.

Trisno menyebutkan dalam pendekatan kebutuhan dasar makanan  paling kurang reseponden harus mengonsumsi sebesar  2.100 kilo kalori perhari. “Nanti nilai  itu dirupiahkan berapa rupiah perbulan,” tuturnya.

Sementara untuk menggali informasi terkait kebutuhan dasar non makanan, maka  ada sekitar 51 jenis  komoditi  di wilayah perkotaa yang akan ditanyakan

Kemudian untuk daerah-daerah pedesaan hanya 40  jenis komiditi yang ditanyakan. “Jadi  perbulannya itu kira-kira mau beli celana, sepatu, kaos kaki, sampai  sikat gigi, odol, pokoknya yang namanya non makanan termasuk perumahan  juga, apabila  ada perbaikan rumah. Kita juga tanya rumah yang ditempati ini  kalau dihitung nilainya berapa. Kalau rumah pribadi kita langsung tanya  kira-kira rumah ini yang disewakan berapa, tapi kalau untuk orang yang  kos kita nanya satu  bulan kamu sewa berapa supaya kita tahu biaya satu bulan untuk pengeluaran non makanan,” tuturnya.

Selanjutnya kebutuhan dasar makanan dan non makanan  akan  ditambahkan dan didapatkan  nilai rupiahnya.  Sehingga setiap kuota itu  standar garis kemiskinan sesuai dengan tingkat harga  pada komiditi yang dikonsumsi. “Garis kemiskinan di Mimika untuk tahun 2019  sekitar 836. 301  rupiah perkapita perbulan, jadi kalau pengeluaran dibawa dari nilai ini berari masuk dalam kategori miskin” sebutnya.

Dikatakan dari hasil survei yang dilakukan BPS  hanya diketahui persentase penduduk miskin dalam gambaran kabupaten secara keseluruhan. tidak diketahut konsentrasi dari penduduk miskin, karena survei tersebut hanya untuk mengetahui kemisikinan secara makro. “Kita hanya tahu berapa persen dan jumlahnya. Tapi untuk alamatnya penduduk miskin, tinggal di mana kita tidak tahu,” tuturnya.

Sehingga jika pemerintah daerah menginginkan angka kemiskinan di kecamatan atau di desa maka harus melakukan survei, BPS hanya akan menambhkan sampelnya. Namun harus didiskusikan dulu kira-kira  mau menghasilkan  kemiskinan marko atau mirko. “Jika untuk mengetahui kemiskinan mikro maka perlu disepakati mau pakai metodologi  yang dipakai BPS  atau susun metodologi sendiri sesuai dengan  kebutuhan daerah. Supaya kita bisa tahu penduduk miskin itu terkonsentrasi di mana. Tapi ini perlu ada kesepakatan antara perguruan tinggi, akademisi  dengan pemerintah daerah,” tuturnya.

Dalam survei untuk mengetahui persentase kemisininan mikro, kata dia perlu memakai 14 atau 18 variabel pertanyaan.  Misalnya dinilai dari rumahnya kira- kira  lantai rumahnya dari tanah atau dinding, kemudian bahan atapnya, penerangan pakai  listrik berapa watt, atau berapa volt, pakai lilin atau pakai obor, tabungannya, kepemilikan kendaraan,  kepemilikan sawah, ternak, misalnya sapi. “Dari situ kita bisa dapat rangking kemiskinan, itu namanya kemiskinan  mikro  dengan metodologi sekitar  14 atau 18 variabel pertanyaan,” pungkasnya. (epy)

 

 

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.