Penduduk Miskin di Timika Turun jadi 14,54 Persen

0
99
Ir. Trisno L. Tamanampo Foto: Yosefina Dai Dore/Timika eXpress
Ir. Trisno L. Tamanampo
Foto: Yosefina Dai Dore/Timika eXpress

TIMIKA, TimeX

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mimika, mencatat tahun 2019 persentase penduduk miskin di Mimika turun menjadi 14,54 persen dari tahun 2018 lalu yang mencapai 14, 55 persen.

“Penurunannya memang hanya 0,01 persen tapi intinya ada penurunan. Berarti dari 100 penduduk ada sekitar 14 sampai 15  penduduk yang miskin, itu cara hitungnya,” ungkap Ir. Trisno L. Tamanampo, Kepala BPS Mimika saat ditemui Timika eXpress di ruang kerjanya, Senin (10/2).

Ia mengatakan meskipun mengalami penurunan, namun Mimika masih pada urutan yang sama seperti tahun 2018 yaitu urutan ke lima, persentase penduduk miskin terendah dari 29 kabupaten/kota  di Provinsi Papua.

Persentase penduduk miskin terendah pertama, lanjut dia dari Kabupaten Merauke sekitar 10,35 persen, kedua kota jayapura 11,49 persen, ketiga Kabupten Jayapura  13,13, keempat Sarmi 14,41 persen dan kelima  Kabupaten Mimika 14, 54 persen.

“Kalau penduduk miskin tertinggi di Papua dari Kabupaten Deiyai 43, 65 persen berarti dari 100 penduduk sekitar 43 sampai 44 orang yang hidup miskin,” terangnya.

Ia menjelaskan persentase kemisikinan disajikan BPS yang disebut rangking persentase penduduk miskin (PO), Mimika termasuk lebih baik jika dibandingkan dengan bebereapa kabupaten yang terlebih dahulu jadi kabupaten induk.

“Mimika inikan awalnya menjadi bagian wilayah Kabupaten Fak-Fak sebagai kabupaten induk. Nah kalau dibandingkan dengan beberapa kabupaten yang dahulu sebagai kabupaten induk seperti Biak, Jayawijaya, Paniai dan Kepulauan Yapen, persentase kemiskinan Kabupaten Mimika lebih kecil, masih lebih baik. Berarti pemerintah kita di sini bagus  bisa  memacu  perekonomian. Kita harus berbangga,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa menentukan kemiskinan setiap kabupaten, berdasarkan garis kemiskinan yang ditentukan dari nilai harga komoditi makanan dan non makanan yang dikonsumsi.

Untuk itu nilai garis kemiskinan setiap kabupaten berbeda sesuai tingkat kemahalan komoditi makanan dan non makanan yang dikonsumsi di daerah tersebut.

“Di sana sayur murah, daging murah, jadi kalau kita mau pakai garis kemiskinan Mimika untuk hitung  di Merauke tidak cocok, karena disesuaikan dengan tingkat kemahalan bahan makanan di daerah masing-masing,” jelas Trisno.

Dikatakan, jika dari hasil survei jawaban responden menunjukan nilai konsusmsi dibawa garis kemiskinan maka dikategorikan miskin. “Dan sebaliknya jika diatas garis kemiskinan dikategorikan tidak miskin,” terangnya.

Menurutnya siapapun bisa menilai mengenai penduduk miskin, namun metode yang dipakai BPS untuk menghitungnya merupakan metode baku yang dipakai secara internasional. “Supaya data kita di kabupaten, provinsi maupun Indonesia secara keseluruhan bisa dibandingkan dengan data kemiskinan yang ada di luar negeri. Kalau kita pakai metode  yang lain nanti tidak bisa dibandingkan, makanya kita pakai metode basic needs approach  dengan  pendekatan kebutuhan dasar baik kebutuhan dasar makanan maupun non makanan,” terangnya.

Makanya, lanjut dia dalam perhitungan tersebut terlebih dahulu dilakukan kegiatan survei oleh petugas BPS. “Namanya  survei sosial ekonomi nasional yang kita lakukan dua kali dalam setahun yaitu setiap Bulan Maret dan September. Dalam survei hanya diambil sampel,” kata Trisno.

Namun, menurutnya untuk ukuran sampel kabupaten maka angkanya yang keluar hanya bentuk persentasi untuk kabupaten, tidak bisa dilihat angka kemiskinan kecamatan, kelurahan dan desa. “karena sampel memang sudah diatur dari pusat untuk bisa  meghitung  data kemiskinan kabupaten saja,” ujarnya.

Dikatakan, pengambilan sampel untuk sensus tidak mencakup semua kecamatan, tetapi BPS Pusat yang merancang metodologi termasuk penarikan sampel wilayah pencacahan sudah mengetahui karakter wilayah, sehingga penarikan sampel di blok sensuk wilayah pencacahan tidak akan keliru. Karena wilayah blok sensus akan terwakili sesuai karakteristiknya dari wilayah sulit, wilayah tidak sulit, wilayah pegunungan, dataran rendah, dan wilayah pantai/pesisir termasuk juga karakteristik penduduknya ada yang heterogen dan homogen akan terwakili dalam survei ini.

“Jika  masyarakatnya homogen maka penarikan sampelnya lebih muda dan surveinya lebih gampang,” terangnya.

Dikatakan, setelah petugas BPS mengetahui karakter wilayah dalam satu blok sensus, selanjutnya dalam penarikan sampel untuk reseponden  berumah tangga harus dilisting.  “Semua rumah tangga dalam blok itu harus dikunjungi tidak boleh ada yang terlewatkan,” terangnya.

Dia menjelaskan dalam survei tersebut, yang pertama ditanyakan adalah nama kepala rumah tangga dan  tingkat pendidikan. Dari informasi ini barulah ditarik sampel dan akan dketahui tingkat pendidikan yang ditempuh kepala-kepala rumah tangga dalam blok sensus itu. “Nanti dari keterwakilan ini diketahui  kepala keluarga tamatan apa. Tidak mungkin kita tarik sampel sembarang nanti bisa jadi sampel 10 rumah tangga itu tamatan SD semua. Makanya penting  kita list dulu untuk mengetahui latar belakang pendidikannya, misalnya  kepala rumah tangganya  lulusan  S3, S2, S1, SMA sampai tidak tamat. Jadi keterwakilan dari sampel ini nanti kita wawancarai seseuai kuisioner yang ada dengan banyak pertanyaan itu,” tuturnya.

Dikatakan dalam  survei mengenai kemiskinan maka petugas akan menanyakan komoditi makanan dan non makanan  yang dikonsumsi.

Untuk menggali informasi komoditi makanan dan non makanan dalam wilayah perkotaan ditanyakan 52 jenis komoditi makanan dan 51 jenis komoditi non makanan. Sementara untuk wilayah pedesaan ditanyakan 47 jenis komoditi makanan dan non makanan. “kira-kira  rumah tangga ini makan apa, ukuran makanannya juga kita tanyakan misalnya beras berapa kilo  dalam satu minggu dia makan. Begitu juga ikan, ubi-ubian, daging, telur  susu, kacang-kacangan buah-buahan semua sampai sedetail-detailnya, sampai bumbu-bumbu kita nanya berapa sendok. Kebutuhan yang non makanan juga akan ditanyakan sedetail-detailnya,” katanya.

Dikatakan, informasi yang digali tersebut pada akhirnya untuk mengetahui besaran penghasilan dari responden yang disurvei. “Kan  biasanya kalau kita tanya pak penghasilannya berapa dia tidak mau  ngomong, atau dia bilang ah cuma sedikit. Tapi kalau kita kejar dengan apa saja yang dikonsumsi akan  ketahuan nanti,  baru kita dapat nilai rupiahnya, kita dapat nilai  kalorinya juga,” ujarnya.

Trisno menyebutkan dalam pendekatan kebutuhan dasar makanan  paling kurang reseponden harus mengonsumsi sebesar  2.100 kilo kalori perhari. “Nanti nilai  itu dirupiahkan berapa rupiah perbulan,” tuturnya.

Sementara untuk menggali informasi terkait kebutuhan dasar non makanan, maka  ada sekitar 51 jenis  komoditi  di wilayah perkotaa yang akan ditanyakan

Kemudian untuk daerah-daerah pedesaan hanya 40  jenis komiditi yang ditanyakan. “Jadi  perbulannya itu kira-kira mau beli celana, sepatu, kaos kaki, sampai  sikat gigi, odol, pokoknya yang namanya non makanan termasuk perumahan  juga, apabila  ada perbaikan rumah. Kita juga tanya rumah yang ditempati ini  kalau dihitung nilainya berapa. Kalau rumah pribadi kita langsung tanya  kira-kira rumah ini yang disewakan berapa, tapi kalau untuk orang yang  kos kita nanya satu  bulan kamu sewa berapa supaya kita tahu biaya satu bulan untuk pengeluaran non makanan,” tuturnya.

Selanjutnya kebutuhan dasar makanan dan non makanan  akan  ditambahkan dan didapatkan  nilai rupiahnya.  Sehingga setiap kuota itu  standar garis kemiskinan sesuai dengan tingkat harga  pada komiditi yang dikonsumsi. “Garis kemiskinan di Mimika untuk tahun 2019  sekitar 836. 301  rupiah perkapita perbulan, jadi kalau pengeluaran dibawa dari nilai ini berari masuk dalam kategori miskin” sebutnya.

Dikatakan dari hasil survei yang dilakukan BPS  hanya diketahui persentase penduduk miskin dalam gambaran kabupaten secara keseluruhan. tidak diketahut konsentrasi dari penduduk miskin, karena survei tersebut hanya untuk mengetahui kemisikinan secara makro. “Kita hanya tahu berapa persen dan jumlahnya. Tapi untuk alamatnya penduduk miskin, tinggal di mana kita tidak tahu,” tuturnya.

Sehingga jika pemerintah daerah menginginkan angka kemiskinan di kecamatan atau di desa maka harus melakukan survei, BPS hanya akan menambhkan sampelnya. Namun harus didiskusikan dulu kira-kira  mau menghasilkan  kemiskinan marko atau mirko. “Jika untuk mengetahui kemiskinan mikro maka perlu disepakati mau pakai metodologi  yang dipakai BPS  atau susun metodologi sendiri sesuai dengan  kebutuhan daerah. Supaya kita bisa tahu penduduk miskin itu terkonsentrasi di mana. Tapi ini perlu ada kesepakatan antara perguruan tinggi, akademisi  dengan pemerintah daerah,” tuturnya.

Dalam survei untuk mengetahui persentase kemisininan mikro, kata dia perlu memakai 14 atau 18 variabel pertanyaan.  Misalnya dinilai dari rumahnya kira- kira  lantai rumahnya dari tanah atau dinding, kemudian bahan atapnya, penerangan pakai  listrik berapa watt, atau berapa volt, pakai lilin atau pakai obor, tabungannya, kepemilikan kendaraan,  kepemilikan sawah, ternak, misalnya sapi. “Dari situ kita bisa dapat rangking kemiskinan, itu namanya kemiskinan  mikro  dengan metodologi sekitar  14 atau 18 variabel pertanyaan,” pungkasnya. (epy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.