Kejaksaan Diminta Awasi Proyek Strategis

0
54
TIMIKA, TimeX
Kejaksaan Negeri (Kejari) diminta melakukan pengawasan terhadap proyek-proyek startegis pemerintah, untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan uang negara. Hal itu disampaikan Nikolaus Kondomo, Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua saat melakukan kunjungan kerja ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Mimika, Selasa (18/2).
Foto: Rina/TimeX
KUNJUNGI-Nikolaus Kondomo Kejati Papua saat mengunjungi Kejari Mimika, Selasa(18/2)

Kejaksaan Negeri (Kejari) diminta melakukan pengawasan terhadap proyek-proyek startegis pemerintah, untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan uang negara.

Hal itu disampaikan Nikolaus Kondomo, Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua saat melakukan kunjungan kerja ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Mimika, Selasa (18/2).

Ia berharap Kejari Mimika menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di tahun 2020.

Kata Nikolaus, Kejaksaan Agung memang komitmen hingga ke daerah harus merubah mindset dalam pelayanan, melaksanakan tugas dengan baik, termasuk sikap dan perbuatan.

“Kami pimpinannya di Kejaksaan Tinggi Papua selalu memperhatikan mereka dalam melaksanakan tugas setiap hari. Apakah dalam melaksanakan tugas sudah sesuai ketentuan yang telah  di tetapkan oleh pimpinan atau tidak.

Nikolaus Kondomo, kepada Timika eXpress sebelum melakukan arahan kepada pegawai Kajari Mimika, Selasa (18/2) mengatakan, saat ini zaman pelayanan, dan zaman reformasi sudah tebuka kemana-mana.

Oleh sebab itu, dalam pelayanan kejaksaan juga harus bisa merubah diri menghadapi tantangan ke depan.

Mengawal pembangunan di Papua yang menggelora dengan anggaran yang cukup besar.

Dikatakan, meskipun TP4D sudah tidak ada, namun secara fungsi tetap ada hanya saja pelaksanaan TP4D sudah dialihkan kepada bidang Datun yang menangani semua proyek-proyek pemerintah terutama proyek strategis pemerintahan, bahkan proyek yang lain bilamana diminta pendampingan atau pendapat hukum, pihaknya tetap siap untuk melayani mereka.

“Jika ditemukan penyimpangan, kejaksaan tetap melakukan penyelidikan terhadap proyek-proyek, dan jika ada temuan perbuatan melawan hukum, kita tidak segan-segan untuk proses,” katanya.

Dilanjutkan, tugas TP4D dan Perdata Tata Usaha Negara tidak saja dilihat teknis penyelenggaraannya, tapi prosedur hukumnya, tahap-tahap itu yang dikawal.

Sebab kalau secara teknisnya, Kejaksaan tidak mengetahui baik volume dan lain-lainnya.

Namun prosedur atau ketentuan terkait kontrak itulah yang membantu memberikan pendapat hukum sehingga nantinya dalam pelaksanaan tidak terdapat penyalahgunaan keuangan negara.

Ditambahkannya, terkait Pilkada di beberapa daerah, Kejaksaan sepenuhnya mendukung proses Pilkada di daerah-daerah dengan membentuk tim posko-posko kejaksaan untuk membantu pelayanan hukum misalnya ada penyelewengan dan laporan dari masyarakat, kejaksaan dapat memberikan arahan juga pemahaman hukum kepada mereka.

“Dan seluruh Kajari akan dibentuk pos untuk membantu pemerintah daerah, KPU dan panwas dalam membantu tugas mereka untuk adakan pilkada di daerah  masing-masing.yang mana ada tujuh Kejari dan salah satunya Timika,” ujarnya. (aro)

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.