Bapenda Serahkan SPPT PBB-P2 kepada Wajib Pajak

0
69
FOTO: ANTONIUS DJUMA/TimeX SERAHKAN-Dwi Cholifa, Kepala Bapenda serahkan SPPT-PBB-P2 kepada Lurah Wanagon di Hotel Cenderawaasih 66, Jumat 6 Feberuari 2020.

“Jangan sampai setelah kita serahkan SPPT PBB-P2 tahu-tahunya lurahnya diganti. Ini yang ditakuti sebab lurah baru belum tentu dia tahu warganya. maka baru bisa tahun depan. Terkait ini saya sudah sampaikan kepada bupati dalam rapat pemerintahan”

FOTO: ANTONIUS DJUMA/TimeX
SERAHKAN-Dwi Cholifa, Kepala Bapenda serahkan SPPT-PBB-P2 kepada Lurah Wanagon di Hotel Cenderawaasih 66, Jumat 6 Feberuari 2020.

TIMIKA,TimeX
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Mimika menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Pedesaan dan stiker PBB-P2 tahun 2020 kepada para lurah dan masyarakat di Hotel Cenderawasih 66, Jumat (6/3).
“Kemarin sudah serahkan SPPT dan stiker PBB-P2 ke Bank Papua pada pertengahan Februari. Sebenarnya yang ini juga diserahkan pada 28 Februari sesuai dangan tanggal di SPPT dan jatuh temponya 31 Agustus. Diharapkan wajib pajak membayar SPPT PBB-P2,” kata Dwi Cholifa Kepala Bapenda Mimika dalam sambutannya.

Dikatakan, untuk wajib pajak SPPT PBB-P2 harus sudah sampai di tangan masyarakat sebagai wajib pajak. Namun ada sedikit perubahan karena terkait kewenangan.
Menurutnya, Bapenda sudah anggarkan untuk serahkan kepada para distrik kemudian lurah yang membagi SPPT PBB-P2 kepada wajib pajak dan Bapenda mempunyai tugas hanya mengawasi. Tetapi terpaksa belum bisa realisasi karena terkait adanya rencana roling kepala distrik dan lurah.
“Jangan sampai setelah kita serahkan SPPT PBB-P2 tahu-tahunya lurahnya diganti. Ini yang ditakuti sebab lurah baru belum tentu dia tahu warganya. maka baru bisa tahun depan. Terkait ini saya sudah sampaikan kepada bupati dalam rapat pemerintahan,” jelas Dwi.
Ia mengungkapkan, pada tahun 2021 baru dilimpahkan kepada distrik dan kelurahan namun tahun ini Bapenda tetap melibatkan satu atau dua tenaga distrik untuk sama-sama mengawasi. Dengan demikian DPA juga harus dirivisi kembali terkait perubahan strukturnya baru bisa dilaksanakan hari ini.
“Saya tidak mau ambil risiko jika kita paksakan serahkan, tiba-tiba PBBnya turun nanti Bapenda yang kena tegur,” ujarnya.
Dijelaskan, pada tahun ini penerimaan Bapenda mengalami kenaikan cukup signifikan PBB dari PTFI berkisar Rp8 miliar. Jadi tahun lalu khusus PTFI Rp32 miliar dan tahun ini Rp40 sampai Rp41 miliar. Untuk Rp8 miliar ini dari NJOP tanah di Bandara Mozes Kilangin. Kemudian ada lagi potensi NJOP di ruas Jalan Cenderawasih dinaikan satu strip. Jalan Petrosea tembus Hasanuddin. Dengan jalan-jalan mulai dilebarkan maka otomatis Nilai Jual Obyek Pajak sendirinya juga ikut naik. Ini sudah hukum alam berlaku.
Lanjut Dwi, terkait rencana program Topsutgas dari KPK khusus optimalisasi pendapatan daerah. Bapenda sudah house to house dengan BPN dalam pengurusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Jadi NJOP itu tidak bisa lagi diutak atik lagi. Apa yang sudah ditetapkan dengan SK Bupati itu sudah. Sebab begitu ada warga urus BPHTB misalnya balik nama di BPN namun belum bayar maka sistem menolak.
Dwi menjeleaskan, tahun 2020 ini dibagikan SPPT 38.214 lembar. BPHTB 109 buku total Rp13.842.627.942. Ini diluar dari PTFI. Jadi mengalami peningkatan Rp3 miliar sampai Rp4 miliar dari tahun lalu.
“Kami harapkan kepada kelurahan dan kecamatan dapat melaksanakan tugasnya, memang masih gunakan program tahun lalu, maka lurah bisa tentukan berapa orang petugas bisa ikut dengan pegawai Bapenda dalam menagi pajak,” bebernya.
Dikatakan, dari 18 distrik di Kabupaten Mimika baru 15 distrik yang disiapkan SPPTnya. Distrik Mimika Barat Tengah, Mimika Tengah, Mimika Barat Jauh, Mimika Barat, Jita, Jila, Hoya, Amar, Mimika Timur, Wania, Iwaka, Mimika Baru dan Distrik Kuala Kencana. Sementara lainnya masih dikecualikan sementara waktu sambil melihat ke depan jika ada potensi baru diambil kebijakan.
Johannes Rettob, Wakil Bupati berpesan Bapenda harus lakukan monitoring dan evaluasi sebab banyak memiliki piutang. Sebab selama ini Bapenda hanya membagi tapi belum pernah evaluasi. Tunggakan PBB cukup besar sejak dilimpahkan oleh KPP Pratama Rp18 miliar dan hingga tahun ini pasti jumlahnya bertambah.
Untuk itu, dirinya perintahkan kepada Bidang PBB mengenai tunggakan-tunggakan dilihat mana yang tiap tahun bayar sebaiknya print wajib pajak. Sedangkan yang belum sebaiknya ditunda dulu untuk lakukan evaluasi. Sebab jika tidak maka tunggakan ini akan dibawa terus menjadi laporan Pemkab Mimika. Apabila nilai besar maka bisa mendapat penilian minus.
Dwi memastikan setelah pembagian selesai maka dijadwalkan waktunya untuk monitoring dan evaluasi, sebelum jatuh tempo 31 Agustus dan sebelum Pekan Panutan Pajak. Monev nanti dalam bentuk pertemuan supaya masing-masing lurah bisa laporkan berapa yang terbagi dan koordinasi dengan Bank Papua berapa yang sudah terbayarkan.
“Kita juga akan laksanakan Pekan Panutan PBB. Sudah dua tahun Bapenda tidak adakan. Tahun ini kembali jalankan rencana diawal Agustus sebelum jatuh tempo 31 Agustus. Juga sosialisasi program Bapenda seperti tahun lalu di Diana baik lewat media cetak, elektronik (radio), poster dan baliho. Sebab sampai sekarang masih banyak warga belum paham bayar pajak ini,” bebernya.
Seperti pajak parkir perbedaan dengan retribusi parkir. Kadang warga bertanya sudah bayar pajak di Samsat tapi mengapa harus bayar lagi pajak parkir di Diana. Ada tiga kategori mengenai parkir. Pajak parkir dan retribusi khusus parkir.
Dalam waktu dekat ini akan diterapkan retribusi parkir. Lokasinya di Pasar Sentral dan di Terminal Bandara Mozes Kilangin milik Pemkab Mimika. Sebelum diterapkan Bapenda bakal siapkan fasilitasnya supaya kelihat lebih rapi dengan peralatan sedikit modern. Sebab Kota Timika dari waktu ke waktu terus berkembang menuju kota modern.
Di terminal itu semua fasilitas sudah didesain. Misalnya tempat parkir, lampu-lampu maupun tempat sampah dan itu semua bisa direalisasikan maka daerah butuh fiskal yang besar pula.
Tupoksi Bapenda dalam bentuk menarik retribusi dan pajak sebagai penyedia dana untuk daerah. Dengan dukungan fiskal ini maka Bapenda dan Bagian Pengelola Keuangan Daerah merencanakan kegiatan mana yang membutuhkan anggaran yang besar dalam pembangunan daerah ini dan prioritas untuk didahulukan. (ale/tio)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.