154 Karyawan Kontraktor Freeport Dilaporkan Terkena PHK

0
790
Foto: Ist./TimeX MENGUNJUNGI - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M. Soemarno mengunjungi tambang emas Grasberg yang dikelola PT Freeport Indonesia di Timika, Papua Barat, Minggu (28/7/2019).

“Jadi PHK bukan karena tidak berlanjut kontrak tetapi karena pemutusan pekerjaan, nah ini memang memungkinkan, karena efisiensi terkait pemberian pekerjaan dan ada pula yang masih dalam proses mediasi”

TIMIKA,TimeX

Hingga Jumat (8/5) setidaknya 154 pekerja tambang (baca: karyawan) di lingkungan kerja PT Freeport Indonesia dilaporkan telah mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Mimika.

Foto: Ist./TimeX
MENGUNJUNGI – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M. Soemarno mengunjungi tambang emas Grasberg yang dikelola PT Freeport Indonesia di Timika, Papua Barat, Minggu (28/7/2019).

154 korban PHK ini diketahui merupakan karyawan dari sembilan perusahaan kontraktor dan privatisasi yang bekerja dibawah lingkungan kerja Freeport Indonesia.

BACA JUGA : Freeport Siapkan 900 Tempat Tidur untuk Karantina

BACA JUGA : Freeport Punya Alat PCR, Sehari Mampu Tes 200 Spesimen Corona

BACA JUGA : Pemkab akan Usulkan Penghentian Sementara Operasional Tambang

BACA JUGA : Bupati Sebut 166 Ribu Warga Terima Bantuan

Kaitan dengan itu, pihak Disnakertrans memastikan akan melakukan pengawasan agar hak-hak pekerja tetap diterima sesuai aturan yang berlaku.

Ronny Maryen, Kepala Disnakertrans Mimika, kepada wartawan Jumat (8/5) saat ditemui di Kantor DPRD Mimika juga menyampaikan harapannya, agar dalam upaya efisiensi yang dilakukan oleh managemen Freeport sebagai dampak dari makin meluasnya pandemi COVID-19, tidak sampai merugikan para pekerja.

Dijelaskan Ronny, pekerja dengan status di-PHK merupakan pekerja dari berbagai perusahaan kontraktor maupun privatisasi, misalnya PT Sandvic sekitar 20 pekerja yang sudah di-PHK. Skema PHK ini dilakukan bukan karena efisiensi karyawan tetapi karena efisiensi proyek, sehingga kontraknya tidak diperpanjang.

“Jadi PHK bukan karena tidak berlanjut kontrak tetapi karena pemutusan pekerjaan, nah ini memang memungkinkan, karena efisiensi terkait pemberian pekerjaan dan ada pula yang masih dalam proses mediasi,” terang Ronny.

BACA JUGA : Tidak Rapi, Bupati Tegur Aparat Kampung

BACA JUGA : Dua Rumah Sakit Freeport Miliki Alat PCR

BACA JUGA : 25 Ribu Anak Ayam Petelur Masuk Timika

Selanjutnya, Ronny juga mengungkapkan bagi karyawan yang berasal dari luar Papua, perusahaan wajib menampung para pekerja sampai memulangkan hingga ke daerah asal, tentunya sesuai dengan protokol tetap (Protap) COVID-19, yakni dengan pemeriksaan kesehatan, dan beberapa prosedur lainnya.

Adapula yang masih dalam proses mediasi, ini adalah upaya dari pemerintah, memberikan jaminan kepada pekerja dan dunia usaha untuk sama-sama menjalani situasi yang sulit ini.

“Memang kita juga sedang lakukan usaha untuk meminimalisir dampak yang terjadi,” tambahnya.

Kata Ronny, situasi yang tidak bisa dihindari baik pekerja maupun pihak pengusaha, maka pemerintah daerah maupun pusat mengeluarkan pedoman terkait dengan perlindungan pekerja dan keberlangsungan usaha di tengah pendemi.

Menurut Ronny, secara jelas dalam surat Kemenaker, Nomor M3AK4/3/2020 terkait perlindungan pekerja buruh dan keberlangsungan dunia usaha di tengah pendemi virus corona, sehingga ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan dan wajib dilakukan oleh pengusaha, pekerja ataupun pihak managemen perusahaan, dan pekerja yang masuk dalam serikat buruh.

“Apabila ada langkah strategis yang diambil dalam rangka efisiensi atau keberlangsungan perusahaan, wajib dan patut dibicarakan dengan serikat buruh dan pekerja. Sehingga kebijakan yang diambil menjadi keputusan dan kesepakatan bersama bagi pekerja yang terdampak COVID-19,” ungkap Ronny. (a30)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.