Usulan Penutupan Sementara Freeport Perlu Dikaji

0
233
Usulan penutupan sementara operasional PT Freeport Indonesia (PTFI) perlu dikaji secara komprehensif maupun empirik.
Foto: Dok./TimeX Luky Mahakena

TIMIKA,TimeX

Usulan penutupan sementara operasional PT Freeport Indonesia (PTFI) perlu dikaji secara komprehensif maupun empirik.
Foto: Dok./TimeX
Luky Mahakena

Usulan penutupan sementara operasional PT Freeport Indonesia (PTFI) perlu dikaji secara komprehensif maupun empirik, yakni dengan mempertimbangkan segala sesuatu yang bersifat luas dan lengkap yakni meliputi berbagai aspek.

Luky Mahakena, Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Mimika, sekaligus selaku Pengamat Sosiolog dan Pengamat Publik, melalui press releasenya yang diterima Timik

a eXpress, Senin (11/5) mengatakan, dinamika dan realita penanganan dan pencegahaan COVID-19 di Mimika, sejatinya sejauh mana sinergitas institusi maupun garda terdepan dalam hal ini warga, memainkan peran tatalaksana prosedur tetap (Protap) COVID-19.

Untuk itu ruang penanganan merupakan konsensus Nasional upaya cegah dan prospektif bersama memanilirs mata rantai wabah baik itu di lokasi Tembagapura maupun dalam Kota Timika. Ini juga adalah komitmen penyelenggara baik institusi pemerintah maupun swasta, termasuk Industri raksasa sekelas PT Freeport Indonesia namun bukan lantas harus menutup operasi Freeport sementara, seperti yang dikemukakan oleh DPRD maupun Pemda Mimika.

Karena itu lanjutnya, semua harus dikaji secara konprehensip yaitu dengan melihatnya dari berbagai aspek sehingga dapat memahami suatu permasalahan secara menyeluruh secara rasional terhadap dampak sosiologis kemasyarakatan lainnya kedepan.

“Karena asumsi wabah virus COVID-19 tidak serta merta sebab-akibat kelailan menjadi kegalalan instutisi seperti halnya Freeport Indonesia,” tuturnya.

Karena hingga kini belum ada satu kajian maupun skenario mengenai berakhirnya wabah virus COVID-19, sehingga Freeport Indonesia harus tutup sementara dan sementara ini berakhir kapan juga tidak diketahui.

Oleh sebab itu, harus dipertimbangkan secara matang, Freeport setidaknya tetap  produksi dengan harapan tetap menjaga kelangsungan protokoler SOP COVID-19 secara Nasional.

Freeport juga tentunya berkomitmen menjaga kelangsungan keselamatan karyawan di arealnya dan hal lain, semua logistik dan sarana prasana fisik maupun non fisik termasuk sarana medis pendukung.

Seperti diketahui, sebelumnya Eltinus Omaleng, SE MH, Bupati Mimika menyampaikan akan menyurati Presiden RI dan Kementerian ESDM, untuk mengusulkan agar operasional Freeport Indonesia, dihentikan sementara.

Kata bupati, untuk menyelamatkan ribuan karyawan di Tembagapura, dari meluasnya wabah Corona virus Disease (COVID-19), maka Pemkab Mimika akan menyurati Presiden Republik Indonesia, termasuk Menteri ESDM, untuk menghentikan aktivitas di area pertambangan sementara waktu, atau paling lama satu bulan.

Eltinus Omaleng Bupati Mimika usai memimpin rapat kerja di gedung DPRD, Jumat (8/5) lalu mengatakan, ini merupakan salah satu upaya untuk menghentikan rantai penularan COVID-19 di Tembagapura.

“Ini menyangkut nyawa manusia, apalagi di Tembagapura itu tidak hanya karyawan saja. Di sana juga ada keluarga dari para karyawan yang tinggal di sana, apalagi di Tembagapura  ruang geraknya kecil, kotanya pun tidak begitu besar ditambah lagi suhu udara yang dingin,” ujar bupati.

Disamping itu kata bupati, aktivitas di lokasi pertambangan sangat rentan terjadi transmisi lokal, seperti saat antre makan di mes, bus, trem dan lainnya.

Kata dia, surat yang akan dikirim adalah sifatnya meminta arahan dari Presiden dan Kementerian ESDM. Sebab, Pemkab Mimika juga tidak bisa mengambil keputusan sendiri untuk menutup sementara operasional PTFI.

“Jika Presiden dan Kementerian ESDM setuju, maka hal itu harus dilaksanakan,” katanya.

Hal ini juga sebelumnya disepakati oleh seluruh anggota DPRD Mimika, karena dianggap bawah penutupan sementara operasional PTFI adalah upaya terbaik guna memutuskan rantai penularan.

“Kita tahu bagaimana ruang lingkup di wilayah tambang. Penutupan sementara itu memang perlu dilakukan,” ujar bupati.

Untuk saat ini menurutnya, penurunan sebagian karyawan harus sudah dilaksanakan.

Dalam hal ini lanjutnya lagi, untuk karyawan usia rentan wajib dirumahkan. Selain yang lansia, selain itu yang berada dalam wilayah terkontaminasi harus dirumahkan. Dengan demikian, operasional tetap berjalan meski dengan jumlah produksi yang minim.

Sementara itu, Robby Kamaniel Omaleng, Ketua DPRD mendukung rencana tersebut. Ia berharap agar secepatnya dilakukan.

“Kita surati Presiden itu supaya bisa mempertimbangkan situasi yang sementara terjadi. Kasihan kalau semua karyawan terpapar,” pungkasnya. (ozy)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.