Maximus: Perlunya Solusi Bijak Pemerintah-Freeport  

0
212
Terkait dampak besar COVID-19, serta langkah-langkah yang dilakukan dalam upaya pencegahannya pun patut mempertimbangkan dampak sosial ekonomi masyarakat.
Maximus Tipagau

                                                 TIMIKA, TimeX

Terkait dampak besar COVID-19, serta langkah-langkah yang dilakukan dalam upaya pencegahannya pun patut mempertimbangkan dampak sosial ekonomi masyarakat.
Maximus Tipagau

Terkait dampak besar COVID-19, serta langkah-langkah yang dilakukan dalam upaya pencegahannya pun patut mempertimbangkan dampak sosial ekonomi masyarakat.

Secara khusus di Mimika, akibat transmisi lokal virus corona telah berdampak luas.

Untuk itu, Maximus Tipagau, Presiden Direktur PT Mpaigelah yang usahanya juga ikut terdampak, berharap penuh kepada Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Mimika dan managemen PT Freeport Indonesia agar mengambil solusi bijak untuk kepentingan bersama.

Sebagai salah satu kontraktor lokal yang mensupport aktivitas operasi Freeport (outsourcing) secara langsung, Maximus mengaku pihaknya telah merumahkan sekitar 320 orang karyawannya selama tiga bulan terakhir akibat COVID-19.

“Dari seribu lebih karyawan aktif, saya sudah berhentikan dan rumahkan 320 lebih, jumlah ini termasuk karyawan yang kondisi kesehatannya kurang fit, agar di tengah pandemi COVID-19 tidak mengganggu karyawan lain yang masih bekerja dan dalam kondisi sehat,” jelasnya.

Ini pun berdampak langsung terhadap penerimaan perusahaan, yakni terjadi pengurangan invoice yang cukup besar.

Jelas ini berpengaruh pada besaran pajak yang dibayarkan selama ini.

“Karena banyak warga (karyawan) yang bergantung hidup dari usaha-usaha lokal, seperti YPMAK, pengembangan sosial masyarakat, maupun usaha lokal Orang Asli Papua (OAP), maka Pemkab Mimika termasuk Freeport harus mengambil langkah bijak dari dampak COVID-19,”harapnya.

Maximus pun berharap, setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten, maupun Provinsi Papua serta managemen PT Freeport Indonesia, tetap harus mengacu  pada kebijakan nasional Pemerintah Pusat.

“Ini supaya dampak sosial ekonomi masyarakat tetap terjaga, sekalipun ekonomi masyarakat Papua, khususnya Mimika mengalami penurunan, tapi tidak turun jauh sekali dari sebelumnya,” katanya.

Ditegaskan pula, agar operasional Freeport harus tetap jalan, dengan memperhatikan kebijakan pemerintah terkait fiskal ekonomi, dan seruan mengenai social distancing, physical distancing.

Termasuk pembatasan sosial dari anjuran pemerintah harus diindahkan dan diikuti masyarakat.

Maximus juga meminta Pemkab Mimika untuk memberdayakan masyarakat terkait ketersediaan pangan lokal.

“Saya imbau Orang Asli Papua di wilayah pesisir dan pegunungan harus menaman dan meramu pengan lokal agar tidak terjadi krisis pangan dari dampak COVID-19,”serunya.

Pasalnya, di Papua tidak ada pabrik beras dan pabrik supermie, sehingga pangan lokal menjadi andalan.

Ia pun mengimbau Pemkab Mimika, DPRD serta tokoh maupun organisasi untuk ke depannya tidak lagi memberikan bantuan beras.

Sebab, katanya tidak ada musibah kelaparan di Mimika.

Tetapi, masyarakat harus diberdayakan dengan potensi  lokal yang ada, seperti tanam umbi-, umbian, manfaatkan pangan lokal sagu, sehnigga tidak ada krisis pangan.

“Intinya kelangsungan kehidupan dari pekerjaan sebagaiu sumber pendapatan, walaupun turun tapi tidak terlalu jauh. Termasuk keberlangsungan kehidupan, kita harus pertahankan pangan lokal,”tegasnya.

Disamping itu, mewakili kontraktor lokal orang Papua, ketergantungan masyarakat dari Freeport akan sendi-sendi kehidupan, seperti kesehatan, pendidikan, ini perlu pertimbangan dan solusi terbaik untuk kepentingan bersama dan orang Papua.

Penulis/editor: Maurits Sdp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.