353 PNS Telah Masukan LHKPN

0
74
Foto: Echi Julianus Sasarari

TIMIKA,TimeX

Sebanyak 353 dari 476 PNS wajib lapor di lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika telah masukan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Data wajib lapor ini telah terdata di LHKPN per 1 Mei 2020. Tahun lapor 2018 selain pejabat eselon II dan III juga termasuk bendahara dan PPTK tahun 2020 dengan tahun terlapor 2019.

Foto: Echi
Julianus Sasarari

BACA JUGA : Pemkab Mimika Proses Pembayaran THR ASN

BACA JUGA : Dewan Prihatin Kebijakan Penarikan Guru PNS

Demikian disampaikan Julianus Sasarari, Kepala Inspektorat Mimika kepada media di Jalan Cenderawasih, Jumat (22/5).

Ia mengatakan untuk bendahara dan PPTK sudah dilakukan sosialisasi saat apel dan juga melalui surat-surat resmi kepada setiap OPD, juga diumumkan pada apel pagi.

Sasarari menjelaskan, mekanisme pelaporannya adalah apa yang mereka miliki baik rumah pribadi, rumah kos, mobil juga usaha dan harta kekayaan lainnya harus dilaporkan. Termasuk saldo rekening di bank dan juga kredit yang sementra diambil. Bahkan termasuk istri dan anak, biodatanya harus jelas.

Untuk batas waktu pelaporan ujarnya, 31 Maret tetapi pandemi corona maka diperpanjang hingga April.

“Apakah masih terus dilaporkan dalam kondisi ini, kita akan sesuaikan. Tentu dengan mencantumkan keterangan terlambat atau tepat waktu,” tuturnya.

Meski belum semua melapor, namun dirinya mengaku, rata-rata kesadaran pegawai cukup baik.

Sementara bagi yang belum melapor, pihaknya akan buatkan lampiran kepada setiap OPD kemudian disanpaikan dengan surat resmi kepada bupati dan Sekda.

“Nanti tindakan saksi yang diambil oleh pemerintah daerah seperti apa, baik bupati sebagai pimpinan daerah, wakil bupati dan Sekda. Semua taat, rata -rata hampir semua OPD ada, namun hanya satu dua yang belum lapor,” ungkapnya.

Ia menambahkan tahun lalu yang belum melapor ada sekitar 20 orang untuk tahun lapor 2018. Dari 323 pejabat yang saat itu melapor dan itu sudah disampaikan kepada bupati untuk menerbitkan surat pemberitahuan kepada mereka.

“Itu jelas dan lengkap dari laporan KPK dan kami sebagai admin LHKPN bahwa Kabupaten Mimika dari SKPD ini dan nama ini dilaporkan,” ujarnya.

Penulis : Echi

Editor : Anton Djuma

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.