Klemen Tinal: Penerapan Normal Baru Harus Sesuai Kondisi Daerah

0
1067
FOTO: IST/TimeX Klemen Tinal, SE, MM

JAYAPURA,TimeX

Wakil Gubernur (Wagub) Papua Klemen Tinal mengatakan penerapan dan pemberlakuan normal baru (new normal) yang direncanakan oleh Pemerintah Pusat pada Juni 2020 harus sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.

FOTO: IST/TimeX
Klemen Tinal, SE, MM

BACA JUGA : Freeport Terbitkan Buku Saku ‘#MYSINCERE’ Cegah COVID-19

BACA JUGA : 5000 KK Warga Kamoro Jaya Terima Sembako

“Harus diingat bahwa penyampaian Presiden RI mengenai new normal ini konteksnya secara nasional sehingga gubernur dan bupati/walikota harus menerjemahkan dengan baik,” kata Wagub Klemen di Jayapura, Kamis (28/5).

Menurut Klemen, untuk bupati dan walikota di Provinsi Papua jika hendak menerapkan kehidupan normal baru silahkan saja, namun harus tetap memperhatikan kondisi objektif yang ada di lapangan, jangan sampai ketika diterapkan justru akan mengabaikan hal lainnya.

“Bupati dan walikota jika ingin menerapkannya, selain melihat kondisi objektif di kabupaten dan kota, harus juga melihat ODP sudah seperti apa, PDP seperti apa, pasien positif sudah seperti apa, caranya bagaimana menanganinya nanti, setelah itu baru boleh mengambil kebijakan-kebijakan,” ujarnya.

Dia menjelaskan jika hendak menerapkannya, maka di wilayah Papua diperkirakan baru dapat memberlakukan pada Juli 2020, pasalnya, masuknya COVID-19 di Bumi Cenderawasih baru nampak pada Maret 2020 sehingga penanganannya lebih lambat dibandingkan wilayah Indonesia lainnya.

“Kami akan rapat lagi dengan Forkompimda dan semua stakeholder untuk menyamakan persepsi, melihat kira-kira seperti apa, dalam menerjemahkan apa yang Presiden sampaikan, hal apa yang bisa dinormalkan ataupun fleksibel,” katanya lagi.

Dia menambahkan misalnya dalam hal pembatasan aktivitas, pihaknya tidak ketat sekali tetapi tetap melihat fakta, atau bahkan bisa dilonggarkan, namun tidak menambah jumlah pasien positif, karena nantinya hal tersebut akan menjadi beban dinas kesehatan di Provinsi Papua.

“Untuk itu, kami berharap agar masyarakat bisa disiplin dan mengikuti arahan pemerintah, lalu menjaga semua dengan baik sehingga tidak mustahil, pada Juli 2020 kehidupan normal baru dapat diterapkan,” ujarnya lagi.

Protokol Kesehatan Harus Tetap Dijalankan

Sedangkan Elminus B Mom, Ketua Komisi C DPRD Mimika mengharapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika tetap menerapkan protokoler kesehatan COVID-19 jika tatanan baru “New Normal” sudah diterapkan untuk mencegah penyebaran virus Corona di Tanah Amungsa dan Bumi Kamoro.

“Tentu dalam situasi pandemi dan diterapkannya ‘new normal’ ini kami berharap protokoler kesehatan tetap dijalankan,” kata Elminus kepada Timika eXpress, Kamis (28/5) di Jalan Cenderawasih.

Hal ini disampaikan menanggapi wacana Bupati Mimika dimana mulai 15 Juni 2020 mendatang sejumlah aktivitas di Mimika akan berjalan seperti biasa.

Politisi Gerindra ini mengatakan selain menerapkan protokol kesehatan COVID-19, pemerintah juga diharapkan tetap memantau keluar masuk orang ke Mimika.

“Tetapi keluar masuk orang juga harus tetap di pintu-pintu masuk ke daerah ini seperti di bandara, di pelabuhan dan di jalur-jalur lainnya,” tambah dia.

Elminus juga mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Bupati Mimika dalam pencegahan COVID-19 di daerah ini.

“Kita di DPRD memang setuju dengan new normal yang diwacanakan pemerintah, dan bisa dijalankan,” jelasnya.

Sebab menurut dia, selama ada COVID-19, berbagai aktivitas di perkantoran atau ekonomi mati total.

“Selama ini berbagai kegiatan tidak berjalan dengan normal. Seperti yang kita hadapi sejumlah agenda DPRD terhambat sehingga saya sendiri setuju dengan wacana itu,” ujarnya.

Masyarakat juga diharapkan tidak panik dan tetap melaksanakan aktivitas seperti biasa dengan tetap menjaga protokoler kesehatan Covid-19.

Kapolres Minta Masyarakat Sadar Bahaya COVID-19

Sementara itu, terkait dengan kebijakan new normal, Juni mendatang, Kapolri melalui Kapolres Mimika meminta masyarakat sadar akan bahaya COVID-19.
“New normal merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang harus kita laksanakan dan kita jalankan. Yang perlu dipersiapkan tentunya masyarakat harus sadar bahayanya COVID-19,” kata AKBP I Gusti Gde Era Adhinata, Kapolres Mimika kepada Timika eXpress, Kamis (28/5)

Kata dia, salah satunya adalah menjaga jarak, sosial distancing, jaga kebersihan dan yang paling penting adalah jaga kesehatan. Karena kalau tubuh tidak sehat maka sangat mudah dan rentan terinfeksi corona.
Kata dia, dengan penerapan PSDD pukul 14.00 sampai 06.00 WIT, sudah sangat efektif. Selanjutnya, akan ada langkah-langkah kebijakan untuk memulihkan perekonomian.

Karena dampak corona ini sangat berpengaruh pada perekonomian. Karena itu semua kebijakan oleh tim gugus berpatokan dengan provinsi dan provinsi berpatokan dengan pusat.

“PSDD ini tidak perlu dilakukan apabila masyarakat semua sadar terkait bahaya COVID-19. Kita harus siap perbelanjaan, toko-toko dan warung-warung, semuanya harus siap untuk konsep new normal,” ujarnya.

Ditambahkannya, untuk warung juga harus mempersiapkan dua orang dan menentukan jarak satu meter. Kemudian ada batasan kapasitas pengunjung berapa orang, menempatkan tempat pencucian tangan, penyemprotan orang yang habis makan, semuanya harus diperhitungkan.

“Begitu juga dengan pasar, harus disiapkan betul pengunjung dan pembeli harus mengikuti protokol kesehatan. Dan masyarakat harus memahaminya sekarang. Untuk itu, diperlukan tim gugus, tokoh agama, tokoh masyarakat bisa bekerja sama,” pungkasnya.

Penulis : Allo/Rina/ant

Editor : Linda B Langi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.