Komisi A dan Kapolres Bahas Milo, Anak Aibon, Pencurian dan Dana COVID-19

0
19
Foto: Ist./TimeX TATAP MUKA - Anggota Komisi A DPRD Mimika tatap muka dengan Kapolres Mimika di Kantor Pelayanan Polres Mimika, Kamis (25/6).

TIMIKA,TimeX

Membahas masalah situasi kamtibmas terkini di wilayah hukum Kabupaten Mimika, anggota Komisi A DPRD Mimika melaksanakan tatap muka bersama AKBP I Gusti Gde Era Adinata, Kapolres Mimika, di Kantor Pelayanan Polres Mimika pada Kamis (25/6).

Foto: Ist./TimeX
TATAP MUKA – Anggota Komisi A DPRD Mimika tatap muka dengan Kapolres Mimika di Kantor Pelayanan Polres Mimika, Kamis (25/6).

BACA JUGA : Dewan Usulkan Pemberian Insentif kepada Petani

Dalam pertemuan dengan agenda Kunjungan Kerja (Kunker) Dewan ini, Kapolres didampingi Kompol Sarraju, Kapolsek Mimika Baru, AKP Andyka Aer, Kabag Ops Polres Mimika.

Anggota Komisi A, yakni Daud Bunga selaku Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Mimika, Yustina Timang, Miler Kogoya, Thobias A Maturbongs, Mariunus Tandiseno dan Reddy Wijaya membahas seputar masalah Milo, anak ibon, pencurian dan dana COVID-19.

BACA JUGA : BNNK Kejar Jaringan Pengedar Ganja 179,98 Gram

BACA JUGA : BNN Bagikan 400 Masker untuk Masyarakat

Daud Bunga mengatakan maksud kunjungan Komisi A adalah untuk melakukan diskusi tentang berbagai hal dan apakah ada kendala dalam pelaksanaan tugas, agar ke depan pihaknya dapat mengambil langkah-langkah seperti apa supaya bisa bekerja sama dan bersinergi supaya situasi dan kondisi di Kabupaten Mimika ini menjadi lebih aman.

“Polres dan DPRD memiliki korelasi yang sangat erat selama ini, sehingga kita akan diskusikan hal-hal dalam menjaga kamtibmas,” katanya.

Sementara Yustina Timang menyoroti beberapa waktu yang lalu Mimika dihebohkan dengan maraknya masalah jambret dan sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Demikian pula dengan anak-anak yang suka isap lem aibon yang kini mulai berkurang sejak adanya pandemi corona. Dan sekarang ada modus baru di Timika dimana anak-anak ini pakai bahan bensin campuran yang disedot dan dihirup.

BACA JUGA : Anggaran Ganti Rugi Pelebaran Jalan Dialihkan ke COVID-19

“Ada lagi kasus-kasus pencurian pada masa pandemi corona ini banyak terjadi pada jam-jam pagi di pemukiman-pemukiman penduduk sehingga perlu diatensi mungkin peningkatan patroli di waktu-waktu menjelang pagi hari,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Thobias A Maturbongs.

Politisi PDI Perjuangan ini menyoroti miras illegal atau yang lebih sering disebut Milo sampai sekarang tidak pernah selesai. Di mana milo ini sangat merusak masa depan anak-anak di Mimika ini.

“Mereka membuat Miras itu dari bahan yang kotor dan di tempat yang berlumpur. Seperti kemarin di Kampung Kaugapu, di mana ada 5-6 orang duduk minum hingga mabuk dan kemudian mengganggu masyarakat sekitar. Oleh karena itu, Polsek Mimika Timur dimohon untuk bisa lebih aktif lagi jangan biarkan orang mabuk tersebut mengganggu kamtibmas di Mimika,” ujarnya.

Mariunus Tandiseno berpendapat secara pribadi masalah miras ini ada sisi positif dan ada negatifnya. Semua tergantung dari pribadi masing-masing, karena di daerah lain banyak minuman beralkohol dan tidak banyak menimbulkan masalah seperti kondisi di sini.

“Selain miras, terkait penanganan dana Covid-19, kami menyoroti terkait penggunaan dana Covid-19. Di mana, sebelumnya ada tujuh OPD telah dipanggil Kepolisian dan karena kami juga mengemban fungsi pengawasan maka hal ini penting untuk didiskusikan. Dan kami ingin tahu sejauh mana perkembangannya,” jelasnya.

AKBP I Gusti Gde Era Adhinata, Kapolres Mimika mengatakan pada saat rapat dengan Bupati dan Gugus Tugas Covid-19 dinyatakan Miras ditutup total, namun dalam instruksi bupati ternyata infonya lain dan dirinya belum melihat instruksi itu.

“Saya sendiri belum baca apa isi instruksi bupati tersebut. Yang kami ketahui adalah usaha harus buka sampai pukul 19.00 WIT sehingga di atas pukul 19.00 WIT harus tutup,” ujarnya.

Sejak pemberlakuan PSDD pihaknya telah melakukan apel gabungan. Yang mana kepolisian dalam pelaksanaan tugas sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

“Sedangkan terkait dengan Satpol PP, mereka juga ada peran yang lebih terutama dalam mengamankan dan mengawasi pelaksanaan Perda termasuk penertiban Miras illegal dan lain-lainnya. Bisa saja ke depan kita dorong agar Satpol PP bisa hadir dan menjaga kios-kios miras demikian pula tokoh-tokoh agama,” katanya.

Terkait bensin campuran dihirup oleh anak-anak aibon, ia janji hal ini akan dichek bagaimana kasus-kasus baru ini, namun terkait dengan penanganan masalah sosial, memang ada kendala apabila pihaknya telah mengamankan anak-anak aibon di jalanan, maka untuk tindak lanjut adalah pembinaan.

“Apakah kita sudah siap dengan fasilitas untuk menangani hal ini, karena hal ini tentu membutuhkan pembiayaan. Alangkah indahnya apabila semua komponen dapat berfungsi sesuai tupoksi masing-masing. Kemudian kita bersinergi maka tentu hasilnya akan lebih baik,” katanya.

Menurutnya, banyak pihak yang dapat digandeng untuk turun tangan. Di sini ada Freeport, Pemda dan paling lengkap struktur aparat keamanan hingga pejabat bintang tiga sudah ada di sini.

“Dan untuk penanganan kasus Miras juga ada kendalanya jika mau proses lebih lanjut, dan pihaknya harus sediakan biaya yang cukup besar karena untuk uji lab saja, satu sampel pihaknya harus keluar wilayah Papua, contohnya harus membawa sampel ke Makassar,” jelasnya.

Terkait kasus pencurian di pagi hari, ia membenarkan hal itu pernah terjadi untuk kasus pencurian tangki air cuci tangan yang dipasang oleh BPBD.

Kemudian masalah lalulintas sebutnya, anggota lalulintas sekarang hanya berjumlah 44 orang.

“Dan kalau dilihat dari jumlah memang masih kurang sehingga ke depan saya juga masih berpikir kemungkinan untuk berdayakan pihak-pihak mitra mana yang dapat membantu,” katanya.

Untuk Miras illegal, katanya saat ini Polsek Mimika Baru sudah gencar melakukan razia dan penertiban secara rutin.

“Untuk membuat sistim kerja yang sehat memang dibutuhkan sinergitas dengan banyak pihak. Polisi itu diharuskan banyak tahu tentang semua hal karena semua faktor masalah di masyarakat terkait dengan keamanan,” tuturnya.

Ke depannya, ia juga akan lakukan program ‘Kampung Sehat’ dalam pengertian yang luas, sehat badan, sehat rohani dan sehat ekonominya. Sehingga ketika pihaknya datang melihat kampumg itu orang merasa sehat.

“Seharusnya kita lebih peduli untuk memotifasi masyarakat untuk bisa mengembangkan hidupnya menjadi sehat. Permasalahan ke depan adalah masalah keamanan dan yang menjadi sasaran adalah Tembagapura,” jelasnya.

Terakhir penggunaan anggaran Covid-19 memang perlu ketahui bagaimana penggunaannya, bagaimana program dari masing-masing dinas dan sejauh mana pelaksanaannya. Namun juga jangan sampai pihaknya melakukan penanganan hukum kemudian mengganggu penyaluran bantuan itu sendiri kepada masyarakat.

Penulis : Rina Hutapea

Editor : Antonius Djuma

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.