Pemkab Mimika Harus Jeli Data Penerima BST

0
23
Foto: Maurits/TimeX Elisabeth F. Semunya

TIMIKA,TimeX

Di tengah pandemi Covid-19, pemerintah telah banyak menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat, salah satunya Bantuan Sosial Tunai (BST) yang merupakan kebijakan Kementerian Sosial (Kemensos) sebesar Rp600 ribu per Kepala Keluarga (KK).

Foto: Maurits/TimeX
Elisabeth F. Semunya

BACA JUGA : Penentuan Penerima PKH dan BPNT dari Kemensos

Dimana syarat ketentuan bagi warga yang berhak, yaitu mereka yang kehilangan mata pencaharian selama Covid-19, tidak sebagai penerima bantuan sosial semisal, PKH (Program Keluarga Harapan), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja, juga kategori masyarakat miskin.

Hal ini dimaksudkan agar kebijakan BST diberikan pada masyarakat yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan atau tepat sasaran.

BACA JUGA : Komisi A dan Kapolres Bahas Milo, Anak Aibon, Pencurian dan Dana COVID-19

Namun, hal berbeda diutarakan Elisabeth F. Semunya,ST, pengusaha muda yang juga anak dari mantan anggota DPRD Kabupaten Mimika periode pertama.

Saat bertandang ke Redaksi Timika eXpress, Kamis (25/6), Elisabeth mengatakan, kebijakan pemerintah pusat justru diterapkan berbeda di Kabupaten Mimika masih ada data penerima BST salah sasaran, yaitu adanya warga mampu juga terkafer menerima bansos tersebut.

Tidak hanya itu, pengamatan lain ada warga yang dinilai mampu dan berkecukupan pun terdata sebagai penerima manfaat BST.

“Untuk itu kami minta supaya pemerintah lebih jeli dalam data warga melalui pengamatan langsung sehingga dipastikan benar warga yang layak menerima BST di tengah pandemi Covid-19,” katanya.

Agar masyarakat penerima BST sesuai syarat ketentuan benar-benar merasakan manfaatnya, maka data warga penerima manfaat harus update dan selalu divalidasi.
Pasalnya, ada sinyalemen warga penerima manfaat bansos seperti PKH atau bantuan lain lantas masih diakomodir sebagai penerima BST.

“Ini juga harus di-croscek baik sehingga tidak terjadi pendobelan penerima bansos atau data ganda,” tegasnya.

Elisabeth juga meyakini, jika dilakukan pemeriksaan tiap RT di Kabupaten Mimika, akan banyak ditemukan data ganda, atau data penerima BST salah sasaran.

“RT-RT harus kerja profesional data warga secara valid dan sesuai syarat ketentuan penerima manfaat BST,” tambahnya.

Ia tidak menampik, data penerima BST yang dipakai oleh Kemensos adalah data lama, yang dikarenakan tidak dilakukan validasi data dan verifikasi ulang oleh Pemkab Mimika melalui dinas terkait.

Sebagaimana Permensos Nomor 5/2019 Pasal 4 ayat 1-3, tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, sekurang-kurangnya setahun sekali harus dilakukan validasi data dan verifikasi ulang.

Penulis : Maurits Sadipun

Editor : Linda B Langi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.