Sumber Daya Perikanan Harus Beri Manfaat Lebih bagi Masyarakat

0
15
FOTO: ECHIE/TimeX TATAP MUKA - Komisi B DPRD Mimika melakukan tatap muka dengan pihak Dinas Perikanan Mimika, Kamis (25/6), dalam rangka menjalin komunikasi untuk berbagai program peningkatan kesejahteraan masyarakat dari sektor perikanan.

TIMIKA,TimeX

Kabupaten Mimika memiliki wilayah perairan yang sangat luas dengan kekayaan alam melimpah di dalamnya, salah satunya sektor perikanan.

FOTO: ECHIE/TimeX
TATAP MUKA – Komisi B DPRD Mimika melakukan tatap muka dengan pihak Dinas Perikanan Mimika, Kamis (25/6), dalam rangka menjalin komunikasi untuk berbagai program peningkatan kesejahteraan masyarakat dari sektor perikanan.

BACA JUGA : Komisi A dan Kapolres Bahas Milo, Anak Aibon, Pencurian dan Dana COVID-19

Namun sektor ini belum sepenuhnya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, karena itu DPRD Mimika mendorong agar sektor perikanan harus dikelola dengan baik agar memberikan manfaat ekonomis lebih kepada masyarakat asli Papua.

Luas laut tidak dibarengi dengan kesejahteraan masyarakat pesisir, termasuk menjadi sumber pendapatan bagi Pemerintah Daerah.

BACA JUGA : Usaha Hotel-Restoran Lesu Selama Covid-19, Pemkab Jangan Pilih Kasih Pakai Hotel untuk Kegiatan

Hal ini sampaikan Rizal Pata’dan, Ketua Komisi B DPRD Mimika, saat melakukan tatap muka bersama Lentjee Paiman Siwabessy, Kepala Dinas Perikanan bersama stafnya, di Kantor Dinas Perikanan, Kamis (25/6).

Rizal mengatakan, tujuan dari kunjungan Komisi B kali ini, selain memperet tali silaturahmi pasca pelantikan dewan tujuh bulan terakhir, sekaligus mendengarkan langsung program-program kerja Dinas Perikanan.

“Sejak tujuh bulan terakhir pasca dilantik, kami belum pernah berdiskusi karena perikanan itu adalah mitra kerja dari Komisi B,” ungkap Rizal.

Kata Rizal, berdasarkan pemaparan dari Kadis Perikanan, diketahui bahwa Mimika memiliki kekayaan ikan yang melimpah. Sehingga diharapkan ada income dari sana termasuk pemanfaatan bagi masyarakat nelayan, khususnya OAP.

Kata dia, adanya kapal-kapal dari luar yang menangkap ikan di perairan sekitar Mimika ini dikarenakan kurang ketatnya penarikan pajak atau retribusi. Akibatnya nelayan lokal justru disengsarakan dengan hadirnya kapal-kapal luar.

“Seharusnya itu sudah ada aturan bahwa kapal 30 GT itu ada jarak untuk mencari Ikan. Ini agar tidak mendekat ke pinggir karena akan menghalangi masyarakat untuk menangkap ikan di situ,” tandasnya.

Dan masih banyak persoalan-persoalan lain yang dewan telaah itu yang akan dipikirkan jalan keluarnya bersama.

Masukan dari Komisi B, perlu kebersamaan dan sinergitas antara eksekutif dan legislatif agar salah satu instansi teknis ini bisa sejajar dengan instansi lain.

“Kami juga sudah ke pertanian dan ini luar biasa sekali karena didukung oleh sumber daya yang memadai, saya lihat di perikanan ini belum terarah,” cetusnya.

Selain pengelolaan sumber daya lautnya juga belum adanya sumber pendapatan dari sektor ini, Dewan berharap Dinas Perikanan bisa memiliki bangunan sendiri tidak seperti saat ini.

“Gedung jangan di sini, paling tidak itu di Mapurujaya Distrik Mimika Timur, agar pengawasannya lebih maksimal,” ungkapnya.

Selain itu dirinya berharap program Dinas Perikanan bisa terarah mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan outputnya. Sehingga ke depan, Komisi B betul-betul konsen untuk masalah yang dihadapi Dinas Perikanan sekarang termasuk perikanan air tawar.

“Program perikanan air tawar ini betul-betul kacau,” tandasnya.

Dari sisi pemasaran, ikan yang melimpah karena bersifat musiman tapi kadang juga tidak dipikirkan bagaimana supaya ikan ini bisa bertahan lama.

“Kasihan kan masyarakat harusnya ini bisa difasilitasi supaya ketika masyarakat menangkap ikan paling tidak ikannya bisa bertahan, kalau tidak harus carikan solusi agar masyarakat tidak dirugikan karena ikan cepat busuk. Karena jika tidak direncanakan dengan matang itu akan mubazir,” kata Rizal lagi.

Sementara Lentjee Paiman Siwabessy mengapresiasi kunjungan Komisi B.

Ia berharap ada satu komunikasi yang baik antara Dinas Perikanan dan Komisi B supaya Komisi B yang membidangi Perekonomi dan Keuangan juga menyampaikan program-program yang sudah dan akan dilakukan ke depan.

“Mudah-mudahan dengan hadirnya Komisi B, usul dan saran kepada kami sebagai pembenahan dan saran kita terima ada juga program yang mereka sampaikan kepada kami ke depan sebagai tupoksi kami dalam memberdayakan masyarakat Mimika pada umumnya dan masyarakat nelayan pada khususnya,” ujar Lentjee.

Ia mengatakan kendala yang dihadapi adalah keseimbangan antara pengeluaran dengan pemasukan, karena dari segi pemasukan sampai saat ini Dinas Perikanan belum maksimalkan PAD yang belum signifikan karena masih menunggu payung hukum untuk bisa berjalan.

Karena beberapa Perda yang sudah dibahas di DPRD, namun menunggu persetujuan dari propinsi dan Kemendagri, apalagi terbentur karena pandemi Covid-19, sehingga belum bisa diregistrasi.

“Mudah-mudahan situasi aman dan ada hasilnya, bisa diberlakukan Perbub dan kami bisa menarik retribusi itu atau kami harus tunggu regitrasi Perda itu,” katanya lagi.

Dirinya menjelaskan ada beberapa Perda perubahan angka dari sektor Budi Daya. Untuk sektor tangkap, pemberlakuan tempat pelelangan ikan untuk semua ikan yang keluar harus melalui proses lelang, dan sedang diusahan dengan propinsi untuk bagaimana tentang tambat labuh karena kapal-kapal sangat banyak.

“Kapal-kapal besar tapi kita tidak punya kewenangan untuk menarik retribusi tambat labuh, namun sementara sedang dikomunikasikan dengan provinsi,” katanya.

Namun lanjut dia, bagaimana propinsi beri kewenangan untuk Dinas Perikanan Mimika, dan bagaimana untuk bagi hasilnya, apakah provinsi yang menagih lalu bagi hasil dengan Mimika atau Mimika yang menagih.

“Ini menjadi pertanyaan, kami berharap setelah pertemuan ini ada tindak lanjut,” ungkapnya.
Terkait dengan kedudukan kantor, dirinya mendukung namun menurutnya di manapun kantor berkedudukan yang penting adalah pelayanan kepada masyarakat yang maksimal.

“Kalaupun dewan usulkan seperti itu, kami bersyukur kalau kami disatu kantor terpisah malah lebih leluasa artinya kami bisa bikin percontohan pembudidayaan, sanggar dll,” tuturnya.

Ini juga sudah diwacanakan Bupati Mimika, agar berdiri sendiri, sebagaimana Dinas Peternakan dan Distanbun.

“Kami juga apresiasi Bupati dan Wakil Bupati yang memberi arahan tentang kebijakan apa yang harus kami lakukan,” ungkapnya.

Sementara program yang berjalan antara lain perikanan tangkap, budidaya untuk nelayan budi daya. Lalu pengolahan dan pemasaran juga ada bantuan untuk alat pengola dan pemasar, freezer, mixer dan lainnya yang merupakan program setiap tahunnya.

Komisi B yang melakukan kunjungan diantaranya Tanzil Azhari, Karel Gwijangge, Nurman Karupukaro dan beberapa anggota lainnya. (a32)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.