Diperiksa BPK, Kepala OPD Dilarang Keluar Timika

0
33
Foto: Dok./TimeX Johannes Rettob

TIMIKA,TimeX

Setelah melakukan pemeriksaan administrasi pada Februari lalu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua menindaklanjutinya dengan pemeriksaan keuangan, aset daerah dengan mewawancarai langsung dan melihat bukti fisik terkait realisasi APBD Tahun Anggaran 2019.

Foto: Dok./TimeX
Johannes Rettob

BACA JUGA : Danrem Harap Prajurit TNI Ciptakan Kekompakan dengan Polri

Karena diperiksa BPK Papua, maka setiap kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilarang agar tidak keluar Kota Timika hingga selesai pemeriksaan.

Menurut rencana BPK Perwakilan Papua melakukan pemeriksaan selama 25 hari ke depan mulai Kamis (2/7).

Setelah pemeriksaan perencanaan pada Pebruari lalu, hasil laporannya dibawa ke Jayapura dan ditindaklanjuti pemeriksaannya saat ini.

BACA JUGA : Intelektual Kamoro Prihatin Kondisi Kesehatan Mantan Bupati Mimika

Demikian disampaikan Johannes Rettob, Wakil Bupati Mimika usai pertemuan berlangsung tertutup bersama BPK Perwakilan Papua dan kepala OPD di Hotel Grand Mozza, Selasa (30/6).

John Rettob menjelaskan, pemeriksaan yang dilakukan ini seharusnya Maret namun karena pandemi Covid-19, maka baru dilakukan.

Lanjutnya, di dalam laporan ini, yang dilihat adalah bentuk fisik dan wawancara terkait penggunaan anggaran dan aset baik bergerak maupun tidak bergerak dari realisasi penggunaan APBD tahun 2019.

“Selama pemeriksaan 25 hari ke depan, saya arahkan kepada kepala-kepala OPD, kita kejarlah karena dikasih waktu 25 hari, dan semua harus kooperatif,” harap Wabup.

BACA JUGA : Jembatan Rusak, Aktivitas Warga Tiga RT Terhambat

Ia juga mengingatkan kepala OPD agar tidak ke mana-mana dan tetap di Timika, baik bendahara pengeluaran juga penerimaan, termasuk PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), karena pemeriksaan intens saat ini terkait aset dan keuangan juga fisik.

Karenanya, Wabup Mimika mengimbau masing-masing OPD menyediakan data obyektif detail program kegiatan, baik fisik maupun non fisik disertai penjelasan lengkap saat tim BPK turun lapangan melakukan pemeriksaan.

“Kita harap ada dan pelaksanaannya tetap jalan dengan tetap mengikuti protokol Covid-19. Dengan pemeriksaan ini juga maka dapat mempercepat pembahasan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara) untuk anggaran 2020 APBD-Perubahan,” katanya.

Karena tahun ini berbeda dengan tahun yang lalu, dimana jangka penyerahan LHP (laporan hasil pemeriksaan) biasanya satu bulan, dengan demikian setelah pemeriksaan di sini, hasilnya paling lambat satu bulan.

“Jadi cepat atau lambat bukan pada BPK tapi pada bagiamana jawaban kita. Sambil menunggu dilakukannya pemeriksaan, pimpinan OPD juga menyiapkan Rencana Kerja (Renja) untuk APBD Perubahan,” imbuhnya.

Penulis : Echie Mnsen

Editor : Linda B Langi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.