Masyarakat Nawaripi Minta Pemkab Selesaikan Masalah Tanah

0
49
Foto: Echie Mnsen/TimeX ASPIRASI – Masyarakat Kamoro di Kampung Nawaripi menyampaikan aspirasi kepada Johannes Rettob,Wakil Bipati Mimika di Balai Kampung Nawaripi pada Jumat (3/7) lalu.

TIMIKA,TimeX

Masyarakat Kamoro Kampung Nawaripi meminta Pemerintah Kabupaten Mimika menyelesaikan masalah tanah hak ulayat yang selama ini digunakan untuk pembangunan fasilitas publik. Seperti lahan SD Inpres Nawaripi dan lahan di RT 18 SP 4 yang digunakan untuk relokasi pedagang dari Pasar Damai.

Foto: Echie Mnsen/TimeX
ASPIRASI – Masyarakat Kamoro di Kampung Nawaripi menyampaikan aspirasi kepada Johannes Rettob,Wakil Bipati Mimika di Balai Kampung Nawaripi pada Jumat (3/7) lalu.

BACA JUGA : Program Pemkab, Freeport dan YPMAK Jangan Tumpang Tindih

Aspirasi ini disampaikan Seprianus Operawiri, salah seorang tokoh masyarakat Kampung Nawaripi saat tatap muka bersama Johannes Rettob, Wakil Bupati Mimika di Balai Kampung Nawaripi pada Jumat (3/7).

BACA JUGA : RPJMD Harus Akomodir Usulan Musrembang Kampung

Di hadapan Wakil Bupati yang didampingi Norbertus Ditubun Kepala Kampung Nawaripi, Seprianus menjelaskan sejak perluasan sekolah dari tahun 1993, Freeport dan pemerintah bekerja sama untuk membangun Kampung Nawaripi namun sampai saat ini tidak ada penyelesaian.

BACA JUGA : Polisi Kawal Penerimaan Murid Baru SMAN 1

“Mereka bangun infrastruktur untuk masyarakat dan sekolah, gereja tapi sampai saat ini tidak ada pembayaran lahan dari pemerintah. Dalam hati bahwa kami berpikir bahwa sekolah adalah milik pemerintah, kami masyarakat yang mempunyai hak wilayat,” tuturnya.

Selain itu, ia menyinggung mengenai perluasan lahan RT 18 yang kini digunakan pemerintah untuk relokasi warga dari Pasar Damai beberapa waktu lalu. Di dalamnya ada beberapa kampung yang mempunyai hak wilayah.

BACA JUGA : Elisabeth Rahawarin Masih Tunggu SK KPU RI

“Sekarang ini yang mana pemerintah sudah pindahkan masyarakat dari Pasar Damai yang sekarang ada. Kami harap upaya pemerintah dengan lembaga adat masyarakat yang punya hak wilayah harus duduk bersama dan pastikan yang punya hak wilayah,” harapnya.

Senada dengan itu, Mariana, warga Kampung Nawaripi mengharapkan Pemkab bisa selesaikan status tanah relokasi tersebut karena wilayah itu sebagai tempat pencaharian mereka.

“Kita kaget bahwa ada masyarakat di sana, sementara itu tempat pencarian masyarakat Nawaripi. Kalau tidak ada bis ke lahan kami yang lain, masyarakat jalan kaki mencari di situ,” katanya.

Ia meminta tolong pemerintah selesaikan agar masyarakat dari sini tidak berkelahi karena mereka sudah tebang dusun sagu atau mungkin kolam-kolam ikan yang bisa untuk mancing, agar pemerintah harus melihat masyarakat supaya tidak kehilangan dusun sagunya.

Warga juga minta supaya Kampung Nawaripi bisa dimekar lagi mengingat jumlah penduduk sudah cukup banyak.

Menaggapi permintaan warga, Johannes Rettob, Wabup Mimika menganjurkan agar masyarakat dapat menyampaikan secara tertulis kepada Pemkab.

Menyangkut pergantian lahan harus dipelajari kembali tanahnya dulu seperti apa dan peruntukkannya apakah milik PT Freeport apakah Pemkab.

“Begitu juga terkait lahan yang digunakan untuk relokasi akan ditindaklanjuti karena sepengetahuan saya sudah diselesaikan oleh Kadistrik sebelumnya yakni Septinus Marandof,” jelasnya.

John juga menjelaskan warga juga meminta agar Pemkab Mimika melakukan pemekaran kampung mengingat jumlah warga Kampung Nawaripi sangat banyak. Hal lainnya meminta pula rumah layak huni, Koperasi Kampung Nawaripi agar hasil bumi bisa dijual ke PTFI.

Kemudian juga minta bangun fasilitas pendukung pendidikan seperti TK dan PAUD namun perlu dukungan keamanan di wilayah tersebut.

Untuk Distrik Wania ujarnya, diwacanakan akan ada pemekaran, dan ini juga akan berimbas pada pemekaran kampung, sehingga ke depan pasti terakomodir aspirasi warga ini.

Penulis : Echie Mnsen

Editor : Antonius Djuma

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.