Batas Tertinggi Biaya Rapid Test Rp150 Ribu

0
64
Kementerian Kesehatan menetapkan batas tertinggi biaya rapid test paling mahal seharga Rp150 ribu.
FOTO:DOK/TimeX Reynold Ubra, Jubir Covid-19 Mimika

Reynold: Itu Rapid Test Produk Dalam Negeri

TIMIKA, TimeX

Kementerian Kesehatan menetapkan batas tertinggi biaya rapid test paling mahal seharga Rp150 ribu.
FOTO:DOK/TimeX
Reynold Ubra, Jubir Covid-19 Mimika

Kementerian Kesehatan menetapkan batas tertinggi biaya rapid test paling mahal seharga Rp150 ribu.

Hal itu tertuang dalam Surat Edaran nomor HK.02.02/I/2875/2020 mengenai batasan tarif tertinggi pemeriksaan rapid test antibodi.

BACA JUGA : Hiro: Pemerintah Kehilangan Kepekaan dalam Rapid Test Berbayar

BACA JUGA : Pelayanan Bus ke Kampung Nayaro Kembali Dibuka

Di dalam surat yang diteken oleh Bambang Wibowo, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes, pada Senin, 6 Juli 2020 itu menyebutkan batasan biaya rapid test ditentukan oleh pemerintah karena harga yang beredar di masyarakat bervariasi.

“Variasi harga melakukan rapid test menimbulkan kebingungan masyarakat. Untuk itu diperlukan peran serta pemerintah dalam pemeriksaan rapid test antibodi agar masyarakat tidak merasa dimanfaatkan untuk mencari keuntungan,” demikian isi surat tersebut.

Surat edaran ini pun ditujukan untuk memberikan kepastian bagi masyarakat dan pemberi layanan rapid test antibodi agar tarif yang ada dapat memberikan jaminan bagi masyarakat.

“Sehingga, masyarakat juga mudah mendapatkan layanan pemeriksaan rapid test antibodi,” demikian isi surat edaran yang diterima redaksi Timika eXpress, Selasa (7/7).

Salah satu tokoh masyarakat Mimika yang enggan namanya dikorankan, mengaku juga menerima surat edaran serupa dan mengunggahnya di akun media sosial.

Ketika ditanya apa pendapatnya mengenai batas harga tertinggi rapid test yang jauh lebih rendah dibandingkan biaya yang dibayar oleh masyarakat di fasilitas kesehatan di Mimika, sumber berharap pemerintah dapat melakukan kajian yuridis.

BACA JUGA : PT PAL Diminta Hentikan Penebangan Kayu

Apalagi dasar Peraturan Bupati (Perbup) Mimika Nomor 14 tahun 2020 tentang Tarif Rapid Test juga menuai tanggapan dari berbagai kalangan terkait aspek uridis.

Dalam surat edaran juga disebut batasan harga tertinggi itu diperuntukan bagi masyarakat yang meminta dilakukan rapid test atas keinginan pribadi.

Dan rapid test juga harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi.

Sementara, di bagian akhir di surat edaran itu, Kemenkes meminta kepada semua fasilitas pelayanan kesehatan atau pihak yang memberikan pelayanan pemeriksaan rapid test antibodi, agar mengikuti batasan tarif yang telah ditentukan.

Hal ini jelas membuat publik semakin bingung, karena mereka telah membayar biaya lebih mahal dari yang dianjurkan oleh Kemenkes sebagaimana yang terjadi di Mimika.

Sementara, Reynold Ubra, Juru Bicara Tim Gugus Tugas Percepatan Pengendalian Covid-19 Kabupaten Mimika memberikan klarifikasi saat dikonfirmasi via whatsapp tadi malam.

Terkait surat edaran Kemenkes, Reynold mengaku belum menerima hard copy sebagai surat resmi.

“Kalau hard copynya yang adalah lembaran negara kami belum terima. Kami juga hanya ketahui dari soft copy yang disebar melalui media sosial,” ungkapnya.

Reynold yang juga Plt. Kadinkes Mimika menjelaskan biaya rapid test Rp150 ribu itu untuk produk rapid test buatan dalam negeri oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Pernyataan ini diperkuat dengan penjelasan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto secara langsung kepada Johannes Rettob, Wakil Bupati Mimika melalui layanan virtual video conference Selasa tadi malam .

“Kebetulan saya mendampingi pa Wakil Bupati, sehingga kami tanyakan dan pastikan soal surat edaran Kemenkes, rupanya rapid test itu dibuat untuk merespon keluhan masyarakat soal biaya rapid test,” ungkap Reynold.

Lebih lanjut katanya, dari penjelasan Kemenkes karena rapid test buatan dalam negeri belum terdistirbusi ke seluruh wilayah Indonesia yang terpapar Covid-19 termasuk Timika, sehingga pelaksaan rapid test untuk Mimika tetap mengacu pada Perbup  Mimika Nomor 14 tahun 2020 tentang Tarif Rapid Test.

Ia pun menambahkan, jikalaupun reagen rapid testnya tersedia, pihaknya akan lakukan perhitungan bahan habis pakai seperti alat medis terkait pembiayaannya.

Disamping itu, surat edaran yang ditandatangani oleh Dirjen Pelayanan Kesehatan dengan tembusan kepada Menteri Kesehatan, Kepala BNPB dan Sekretaris Jenderal Kemenkes, itu ditujukan kepada sejumlah pihak termasuk Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota dan juga kepala/direktur rumah sakit di seluruh Indonesia.

Bahkan ada warga yang menilai rapid test bukan hal mutlak sebagai salah satu syarat bagi warga untuk melakukan perjalanan di dalam negeri.

Penyebabnya rapid test antibodi tidak menunjukkan hasil yang akurat, karena yang diukurkan antibodi bukan orang tertular Covid-19 atau tidak.

Selain itu, harganya terlampau mahal, sehingga dalam situasi ini masyarakat perlu diedukasi baik,” tandas sumber.

Penulis : Maurits

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.