Hindari Kecurigaan Publik, Dana Covid Harus Transparan

0
42
Elminus B Mom, Ketua Komisi C DPRD Mimika meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika mempublikasikan anggaran percepatan penanganan Covid-19 secara rinci.
FOTO: Dok TimeX Elminus B Mom

TIMIKA, TimeX

Elminus B Mom, Ketua Komisi C DPRD Mimika meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika mempublikasikan anggaran percepatan penanganan Covid-19 secara rinci.
FOTO: Dok TimeX
Elminus B Mom

Elminus B Mom, Ketua Komisi C DPRD Mimika meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika mempublikasikan anggaran percepatan penanganan Covid-19 secara rinci. Menurutnya, transparansi penting agar tidak menimbulkan kecurigaan publik.

“Kalau perlu dimuat di media catak biar publik tahu anggaran ratusan miliar itu rinciannya digunakan untuk apa aja. Sehingga masyarakat mengetahuinya dan sudah sejauh mana  Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19  bekerja menangani Covid-19,’ kata Elminus Mom kepada Timika eXpress, Rabu (8/7).

Dijelaskan ElminusMom, untuk pembelian Alat Pelindung Diri (APD) dan alat kesehatan lain tak pernah dijelaskan secara rinci

Selama ini, publik  hanya mengetahui anggaran penanganan Covid-19 dari hasil refocusing APBD sebesar Rp172 miliar. Namun, anggaran untuk bidang kesehatan misalnya sebesar Rp 99 miliar tidak dirinci penggunaannya.

Akibatnya, menurut dia, publik tidak tahu anggaran itu digunakan untuk kebutuhan apa saja.

“Beli APD misalnya, berapa banyak APD yang dibeli seperti masker karena ada juga bantuan dari berbagai pihak. Lalu kalau beli alat rapid test, berapa banyak dan haraganya berapa,” kata Ketua DPC Partai Gerindra ini.

Pihaknya mengaku tidak begitu mengetahuinya karena informasi itu pernah disampaikan ke Komisi C DPRD Mimika tapi tidak secara terperinci.

“Kemudian biaya perawatan pasien di RSUD Mimika apakah itu dari pusat atau dari daerah dan lain-lain progresnya anggaran itu sudah sejauh mana tidak disampaikan,” tegas Elminus Mom.

Kemudian bicara total anggaran penanganan Covid-19 yang nominalnya Rp200 miliar. Pemkab Mimika, juga perlu menyampaikan dari mana saja sumbernya.

“Kami di dewan hanya mendengar dilakukan pergeseran anggaran dari tiap-tiap OPD. Itu harus juga disampaikan ke publik anggaran apa saja yang digeser untuk penanganan Covid-19,” beber mantan Ketua DPRD Mimika itu.

Ia menjelaskan, karena sifatnya darurat, DPRD tidak bisa ikut campur dalam refocusing anggaran Covid-19.

“Semua sudah diikat oleh aturan pemerintah. Tetapi dana sebesar ini rentan terjadi penyelewengan, maka dari itu pemerintah daerah harus terbuka sampaikan secara rinci progres anggaran yang sudah digunakan,” tegasnya.

Elminus meminta aparat penegak hukum, Kepolisian dan Kejaksaan harus berani memanggil Tim Gugus Tugas Covid-19 untuk diminta keterangan. Saat ini masyarakat Mimika menunggu kerja dari aparat penegak hukum terkait penggunaan dana Covid-19 di Mimika.

Penulis : Allo

Editor   : Linda

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.