Pemanggilan Tujuh OPD Terkait Dana Covid Harus Transparan

0
21
Pemangilan tujuh Kepala Organksasi Perangkat Daerah (OPD) oleh Penegak hukum, terkait pengunaan dana covid-19, harus ada keterbukaan jika sudah ada pemeriksaan.
Foto: Indri/TimeX Saleh Alhamid

TIMIKA,TimeX

Pemangilan tujuh Kepala Organksasi Perangkat Daerah (OPD) oleh Penegak hukum, terkait pengunaan dana covid-19, harus ada keterbukaan jika sudah ada pemeriksaan.
Foto: Indri/TimeX
Saleh Alhamid

Pemangilan tujuh Kepala Organksasi Perangkat Daerah (OPD) oleh Penegak hukum, terkait pengunaan dana covid-19, harus ada keterbukaan (transparan) jika sudah ada pemeriksaan.

Hal ini ditegaskan Saleh Alhamid, Sekretaris Komisi C DPRD Mimika di ruang kerjanya, Kamis (31/7) karena menyangkut nama baik, pimpinan OPD tersebut.

Dipemberitaan sebelumnya terkait pertayan dari Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Mimika atas pemangilan tujuh OPD untuk mengkonfirmasi

Pengunaan dana Covid-19, diantaranya RSUD Mimika, Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, dan Dinas Pertanian.

“Jangan  hanya gertak saja, lalu itu hilang, kalau memang ada indikasi dan tidak harus ada keterbukaan, karena jika tidak, ini menyangkut nama baik orang,”ujar Saleh

Kepada media, Saleh mengatakan, pihaknya mengikuti pemberitaan terkait pemanggilan 7 pimpinan OPD oleh penegak hukum sesuai pernyataan pihak Kepolisian 23 Juni lalu.

“Berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dana covid oleh beberapa OPD yang ada di Timika yang mana dugaan tersebut telah ditanggapi oleh kejaksaan dan melayangkan pemanggilan,” tutur Saleh.

Pemanggilan tersebut dinilai baik, dan saat ini masyarakat Mimika sedang mengikuti dan menunggu hasil pemanggilan 7 pimpinan OPD tersebut, sehingga perlu disampaikan ke publik.

“Kalaupun tidak terbukti, segera disampaikan kepada media bahwa kami telah memeleriksa dan tidak cukup bukti untuk dinaikkan ke penyidikan,” tuturnya.

Kata Saleh, sejauh ini dirinya melihat banyak kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh pihak penegak hukum banyak yang hilang ditelan waktu, ada juga kasus yang terungkap namun memakan waktu hingga bertahun-tahun.

“Yang menjadi pertanyaan, sebenarnya apa yang menjadi kendala hingga membuat pengungkapan sebuah kasus korupsi tidak berjalan sampai mendapat putusan di pengadilan,,”pungkasnya.

Penulis : Indri

Editor  : Linda

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.