TIMIKA, TimeX
Data Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebutkan sepanjang 2017 tahun ini, sudah tercatat 28 juta wanita di seluruh Indonesia diintimidasi dan mendapat tindakan kekerasan.
Dari jumlah tersebut, sebagian besar masih mengalami trauma psikis dan ada yang sedang dalam pemulihan.
“28 juta dari 126 juta wanita di Indonesia, ini mulai dari Sabang (Aceh) sampai Merauke- Papua,” ungkap Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Yohana Susana Yembise kepada wartawan di Gereja GPI Papua Tiberias, Minggu (5/11).
Guna menekan tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara simultan melakukan survei hingga tahun 2018.
Sementara untuk Mimika sendiri jumlah angka kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang 2017 tercatat ada 63 kasus kekerasan.
“Dari 63 kasus kekerasan, 33 diantaranya merupakan kasus KDRT, sementara 30 kasus lainya merupakan kasus kekerasan terhadap anak,”paparnya.
63 jumlah kasus KDRT dan kekerasan terhadap anak ini terdata dari laporan hasil kerjasama pihak mitra yang ditunjuk pemerintah untuk menangani.
Jumlah ini katanya yang terlapor, masih banyak yang disinyalir tidak dilaporkan karena berbagai alasan keluarga atau lainnya.
Dengan jaminan regulasi, maka ia mengimbau warga masyarakat termasuk peran pers untuk memanfaatkan media sosial, media cetak serta media elektronik di Papua membantu menguak dan memberitakan kasus-kasus kekerasan, khususnya di Mimika sebagai sarana informasi kepada pihak berwenang untuk ditindaklanjuti.
“Kalau ada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, manfaatkan media sosial, media cetak dan elektronik untuk bongkar, jangan sembunyi. Sekarang sudah ada regulasi yang detail mengatur dan melindungi kaum perempuan dan anak-anak,” sebutnya.
Ditegaskan pula, masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Mimika, termasuk Papua secara umum, ini disebabkan masih minimnya sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan maupun anak.
“Kita sekarang lagi merangkul LSM termasuk dewan adat di tanah Papua. Kita sudah adakan pertemuan tiga tunggu di Biak, Wamena untuk bantu pemerintah. Tiga tunggu meliputi Pemerintah, dewan adat dan agama dimaksudkan jadi solusi memutus mata rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak,” paparnya.
Sehubungan dengan itu, pada 16-17 November mendatang Kementerian PPPA akan menggelar rapat kerja nasional di Magelang, Jawa Tengah untuk menghimpun data jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dari semua provinsi dan kabupaten-kota di Indonesia. (nur)
