TIMIKA,TimeX
Mulai awal tahun 2020 mendatang, 59 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika bakal dirampingkan.
Abraham Kateyau
Hal ini sesuai surat edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB).
Namun dalam penerapannya masih menunggu surat edaran Gubernur Provinsi Papua. Perampingan OPD ini bertujuan agar tidak terjadi penumpukan kewenangan.
“Meski surat dari Kemenpan RB telah ada, tetapi kami masih menunggu surat edaran dari gubernur. Jika sudah ada maka kita tindaklanjuti dengan perintah bupati,” jelas Abraham Kateyau Kepala Bagian Organisasi Tata Laksana (Ortal) saat ditemui Timika eXpress di Hotel Horison Ultima, Jumat (17/5).
Abraham menjelaskan jika ada perampingan OPD maka hanya berdampak pada perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016, tentang perangkat daerah.
OPD yang dirampingkan ujarnya, OPD memiliki tupoksi kurang lebih hampir sama dengan OPD lain sehingga itu perlu disatukan saja supaya tidak terjadi penumpukan kewenangan.
Ia mencontohkan Bagian SDM dikembalikan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Karena tupoksinya sama-sama ada SDM, Taman Kota dan Penataan Kota ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU PR) tetapi ada juga di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
“Jadi seperti itu yang nanti kita lihat kembali, tetapi kembali saya katakan kita tetap ikut petunjuk saja,” katanya. (a30)
