Lagi, Sentra Pemerintahan Dilumpuhkan Guru Honorer

 

TIMIKA, TimeX Kantor Sentra Pemerintahan kembali lumpuh tanpa aktivitas dan pelayanan setelah seratusan guru honorer di lingkungan Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (Dispendasbud) Mimika kembali melakukan demonstrasi dan blokade jalan masuk kantor Sentra Pemerintahan Mimika, Senin (13/11).

DEMO-Seratusan guru honor yang menuntut pembayaran insentif kembali melakukan aksi demo dengan memblokade jalan masuk Sentra Pemerintahan, Senin (13/11).

>> DPA Dispendasbud Harus Diperiksa

TIMIKA, TimeX

Kantor Sentra Pemerintahan kembali lumpuh tanpa aktivitas dan pelayanan setelah seratusan guru honorer di lingkungan Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (Dispendasbud) Mimika kembali melakukan demonstrasi dan blokade jalan masuk kantor Sentra Pemerintahan Mimika, Senin (13/11).
Aksi pagi-pagi benar sebelum apel pagi ASN di lingkup Pemda Mimika ini masih terkait tuntutan insentif ratusan guru honorer yang sejak Januari-November 2017 belum dibayarkan oleh Dispendasbud Mimika.
Meski blokade sempat dibuka setibanya Sekda Mimika, Ausilius You, Asisten IV Setda Mimika, Alfred Douw, Kepala BPKAD, Marten Malisa dan Staf Ahli Bupati Bidang Kepemerintahan,  Kristian Karubaba, tidak lama berselang setelah digelarnya dialog, gerbang pintu masuk kembali diblokir.

“Banyak orang yang beraktifitas di kantor ini, karena ada masyarakat butuh pelayaan dari pemerintah seperti mau urus KTP dan sebagainya. Kami akan cari solusi dengan Wakil  Bupati  untuk ditindaklanjuti,  jika butuh pelayanan pemerintah daerah harus  masuk ke dalam bukan kita bicara dipinggir jalan,”ungkap You dihadapan guru-guru honorer.

Usai dialog, Sekda Mimika, Ausilius You, Asisten IV, Alfred Douw, Kepala BPKAD, Marten Malisa bersama Kristian Karubaba  berjalan kaki masuk ke Kantor Pusat Pemerintahan.

Sementara sejumlah ASN yang sudah berada di gerbang mengurungkan niat untuk masuk karena tidak berani.

Gerbang pintu masuk kemudian ditutup paksa oleh para guru honorer walaupun sempat dihadang sejumlah anggota Satpol PP.

Setelahnya, pada pukul 11.30 WIT seratusan guru honorer melakukan aksi pembakaran ban mobil bekas dijalan raya sebagaimana aksi sebelumnya.

Aksi ini dilakukan lantaran kecewa terhadap pemerintah daerah yang tidak serius menyikapi aspirasi para guru honorer.

Aklsi yang dikawal anggota Polsek Kuala Kencana dan Satlantas Polres Mimika, serta sejumlah anggota Satpol PP sempat membuat macet arus lalu lintas, sebab dijadikan tontonan  oleh warga setempat, termasuk pengendara kendaraan bermotor saat melintas di lokasi unjuk rasa.

Sementara Ketua Solidaritas Guru Kabupaten Mimika, Alexander Rahawarin menegaskan, aksi para guru honorer ini akan terus dilakukan hingga tuntutan pembayaran insentif mereka dibayarkan.

Selain itu juga mendesak agar proses hukum terhadap Kadispendasbud Mimika atas dugaan korupsi insentif guru honorer segera dilakukan.
“Laporan polisi yang Kapolres minta kami buat sudah memenuhi unsur-unsur, jadi kami minta supaya Jenni Usmani segera ditangkap. Kenapa sampai sekarang belum juga ditangkap, ada apa ini? Kapolres harus jelaskan ini,” kata Alex.
Ia juga menepis aksi para guru sarat kepentingan politik didalamnya, menurut Alex pernyataan Kadispendasbud tersebut tidak memiliki dasar yang kuat sehingga akan dilaporkan.
“Pernyataan ibu Jenni di koran yang bilang tuntutan aksi kami berbau politik, itu siapa yang bilang. Kalau ada unsur politik pasti ada yang mendanai kami, tapi tidak ada dan tidak benar kalau ada unsur politik,” tegasnya.
Alex  pun menyesalkan pernyataan Bupati Mimika Eltinus Omaleng. Menurut dia, pernyataan bupati di media massa beberapa waktu lalu berubah-ubah dan belum ada kepastian.

Bahkan katanya, guru-guru  honor berjanji akan menduduki kantor pusat pemerintahan sampai tuntutan terkait insentif dibayarkan oleh Kadispendasbud.

Melihat aksi demo guru honorer saat itu, Ketua Kerukunan Keluarga Besar Jayawijaya, Martinus Walilo pun mengimbau Pemda Mimika untuk obyektif menyikapi persoalan ini.

“Saya minta dengan hormat, bupati dan kepala dinas segera selesaikan. Kalau tidak maka kami masyarakat nanti demo, karena kami punya anak-anak didik  sangat rugi. DPRD juga harus terus desak untuk tuntaskan maslaah ini,”pintanya.

Selanjutnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) LSM Kampak (Komunitas Masyarakat Anti Korupsi), Johan Rumkorem menegaskan tidak ada pembiatan hukum, sebab sudah berulang kali guru-guru honorer menggelar aksi.

Pihaknya akan mengusut tuntas kasus ini dengan poin tuntutan terkait penyalahgunaan wewenang dana otsus beserta penyediaan guru kontrak yang dilakukan oleh Kadispendasbud.
Apalagi laporan sudah dikirim ke Tipikor Polres Mimika.
Dijelaskan, dana penyediaan guru kontrak sebesar Rp17,8 miliar untuk 810 guru kontrak, sementara untuk dana otsus sebesar Rp6,4 miliar dengan jumlah guru 120 guru.

Namun fakta di lapangan dana otsus dsinyalir tidak dipergunakan untuk orang asli Papua, tapi orang non Papua.
“Kami sudah laporkan pelanggaran-pelanggaran ini ke Polda Papua dan Polres Mimika dua minggu yang lalu,  sehingga harapanm kami segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
Johan berharap yang sudah tercatat dalam DPA APBD 2017 harus segera dibayarkan sebab anggaran senilai Rp17,8 Miliar diperuntukan kepada honor guru dan bukan guru kontrak.
“Kalau untuk guru kontrak itu buktinya apa saja, harus jelas yang ada dalam guru kontrak,” kata Johan.

DPA Dispendasbud Harus Diperiksa

Menyikapi tuntutan pembayaran insentif bagi 830 guru honor pada tahun anggaran 2017, mantan Penjabat Bupati Mimika 2008, Athanasius Allo Rafra meminta kepada Inspektorat Kabupaten Mimika dan pihak kepolisian untuk memeriksa Daftar Pelaksana Anggaran (DPA) Dispendasbud Mimika.

“Inspektorat berhak memeriksa DPA Dispendabud, begitu juga polisi, apalagi kasus ini sudah dilaporkan ke kepolisian. Kalau dalam DPA ada anggaran untuk bayar insentif guru honor, tentu harus dibayarkan karena ratusan guru honorer sudah bekerja laksanakan tugasnya,” tegas Allo kepada Timika eXpress di kediamannnya, Senin (13/11).

Menurutnya penerapan anggaran tahun 2017 menggunakan Perbup, artinya masih berdasarkan pagu anggaran tahun 2016.

Ini menunjukan adanya anggaran pembayaran insentif guru honor.

“Seharusnya anggaran itu ada dan dibayarkan. Setelah itu baru sosialisasi bahwa guru honor yang diangkat oleh yayasan, pihak sekolah tidak bisa dibayar lagi pada tahun anggaran berikutnya.  Yang penting bayar dulu hak mereka sekarang.  Kalau tenaga mereka masih dibutuhkan proses pengangkatan mereka dengan dasar sk bupati,” kata Allo.

Ia juga mengingatkan bahwa kepala dinas, kepala sekolah, pihak yayasan tidak berwenang untuk mengangkat guru honor, hanya bupati yang berwenang.

Namun, kenyataannya selama ini, kepala dinas, kepala sekolah, termasuk pihak yayasan semaunya mengangkat tenaga honor.

“Kalau demikian maka pihak-pihak yang sudah melakukan harus bertanggungjawab, tidak bebankan pada APBD,” tegasnya.

Allo mengatakan selain guru honor, banyak juga pimpinan SKPD yang mengangkat pegawai honor sehingga jumah pegawai honor di Timika menjadi sangat banyak, tentu ini berdampak dan jadi beban keuangan daerah. (tan/a26/epy)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *