ASN Diminta Tidak Terpengaruh Aksi Demo Guru Honor

TIMIKA,TimeX Ratusan bahkan ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemda Mimika diminta untuk melaksanakan rutinitas kerja sebagaimana biasanya dan tidak perlu terpengaruh dengan aksi demo dan blokade gerbang masuk Kantor Pusat Pemerintahan oleh seratusan guru honor.

HIMBAUAN-Kapolsek Kuala Kencana AKP Yunan Plitomo didampingi anggotanya dan anggota Satpol PP saat mengimbau para pendemo agar membuka blokade gerbang masuk Sentra Pemerintahan SP3, Rabu kemarin.ASN Diminta Tidak Terpengaruh Aksi Demo Guru Honor

TIMIKA,TimeX

Ratusan bahkan ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemda Mimika diminta untuk melaksanakan rutinitas kerja sebagaimana biasanya dan tidak perlu terpengaruh dengan aksi demo dan blokade gerbang masuk Kantor Pusat Pemerintahan oleh seratusan guru honor.

Sebab, dari aksi seratusan guru honor yang menuntut pembayaran insentif telah disekapati akan digelar pertemuan dengan Kadispendasbud, Jenni O Usmany, Kamis hari ini di Kantor Pusat Pemerintahan di Kelurahan Karang Senang SP3.

Ironisnya, meski sudah menggelar dialog dengan Wakil Bupati Mimika, Yohansi Bassang dan  Sekda Mimika, Ausilius You, Selasa (14/11) lalu, guru-guru honor yang dipimpin Ketua Solidaritas Guru Kabupaten Mimika, Alex Rahawarin masih meblokade dengan cara menggembok gerbang pintu masuk dan keluar Kantor Sentra Pemerintahan SP3, Rabu (15/11).

Aksi tersebut mengakibatkan aktifitas di Pusat Pemerintahan tersebut lumpuh.

Bahkan ASN di lingkup Pemda Mimika pun memilih untuk sementara tidak berkantor.

Padahal, dari gelar aksi sebelumnya, blokade sempat dibuka peserta aksi dan menyerukan agar ASN di lingkup Pemda setempat masuk untuk menjalankan aktivitas pelayanan publik.

Entah mengapa, banyak kalangan ASN yang memilih pulang ke rumah dan tidak berkantor.

Menyikapi aksi demo serta blokade yang dilakukan, Kapolsek Kuala Kencana, AKP Yunan Plitomo bersama beberapa anggotanya secara persuasif meminta agar blokade gerbang pintu masuk dibuka.

“Kemarin kan kalian sudah sepakat dengan wakil bupati dan sekda bahwa tidak palang sehingga aktifitas hari ini (kemarin-Red) kembali normal. Silahkan gelar aksi damai, namun jangan lumpuhkan aktifitas Sentra Pemerintahan,” seru AKP Yunan yang juga mantan Kasatlantas Polres Mimika ini.

Lantaran imbauan aparat keamanan tidak digubris, dan guru-guru honor tetap pada pendirian tidak membuka gerbang yang digembok, maka aparat kepolisian setempat bersama anggota Satpol PP Pemda Mimika membuka paksa blokade untuk memuluskan jalan masuk Kantor Sentra Pemerintahan.

Hanya saja upaya tersebut mendapat perlawanan dari guru-guru honorer.

Ada diantaran guru-guru honorer yang melempar bensin sempat mengenai Kapolsek AKP Yunan Plitono yang mengenakan seragam dinas kepolisian, lantas membuatnya marah.

Dengan paksa blokade dibuka,  Ketua Solidaritas Guru Kabupaten Mimika, Alex Rahawarin langsung menyerukan, katanya “kami bukan separatis,kami bukan penjahat negara, tetapi yang melakukan kejahatan adalah Jenny Usmani yang seharusnya diproses hukum”.

“Kami tidak akan mundur, dan terus lakkan aksi sampai insentif yang menjadi hak kami dibayarkan. Kami tidak punya pakaian dinas, tetapi sama-sama melaksankan tugas negara, sama-sama mengabdi, dan kami diakui oleh Negara. Kalau dibiarkan, dimana supremasi hukum,”  tegas Alex.

Menurut dia, bukti-bukti sudah jelas, dan yang diinginkan adalah segera realisasikan pembayaran insentif dan Kadispendasbud diproses hukum.

“Jangan sampai ada anggapan dari masyarakat, ada apa sehingga kadispendasbud tidak diproses hukum,” tegasnya.

Meski gerbang telah dibuka, guru-guru honor tetap menduduki tenda yang didirikan di depan gerbang masuk sejak aksi hari pertama, Senin (13/11).

Luky: Aksi Mogok dan Blokade Merugikan

Sementara itu, Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Mimika, Luky Mahakena menyatakan aksi mogok dan blokade pintu masuk Kantor Pusat Pemerintahan Daerah sangat merugikan akses pelayanan umum bagi warga masyarakat Mimika.

Kepada Timika eXpress via pesan WhatsAppnya, Selasa lalu, Luky menegaska bahwa penyelesaian aspirasi guru honor oleh Pemda Mimika dalam hal ini Dispendasbud dinilai tidak maksimal.

“Seharusnya sejak aspirasi awal, Dispendasbud sudah harus hadapi dan mampu mengambil kebijakan sebagai solusi penyelesaian sehingga tidak berdampak pada aksebilitas pelayanan pada satuan kerja lainnya di lingkup Pemda Mimika.

Kalau ada blokade, tentu warga masyarakat dikorbankan. Ada warga yang mau butuh pelayanan pengurusan KTP (Kartu Tanda Penduduk), akte kelahiran, termasuk urusan publik lainnya terpakda tertunda. Mau tidak mau, Dispendasbud harus sikapi dan atasi segera,” tukasnya. (a26/a28)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.