Plt Bupati Tidak Mesti Wabup

 “Bisa wakil bupati bisa juga tidak, 

“Bisa wakil bupati bisa juga tidak, atau nanti berdasar usulan Gubernur Papua ke Kemendagri”

Kepala Sub Direktorat Otonomi Daerah Khusus Papua dan Papua Barat (Kasub Ditjen P2B) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Thomas Umbu Pati.

atau nanti berdasar usulan Gubernur Papua ke Kemendagri”

TIMIKA, TimeX

Kepala Sub Direktorat Otonomi Daerah Khusus Papua dan Papua Barat (Kasub Ditjen P2B) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Thomas Umbu Pati menjelaskan bahwa status dari pejabat yang menggantikan Bupati Petahana yang cuti akibat mengikuti Pilkada adalah “pelaksana tugas” (Plt).

Namun, disebutkan bahwa pelaksana tugasnya tidak serta-merta wakil bupati (Wabup), ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 74 Tahun 2016.
Menjawab pertanyaan Timika eXpress via ponselnya tadi malam, Thomas mengatakan jika petahana Bupati Mimika, Eltinus Omaleng maju Pilkada 2018 dengan status cuti, Plt penggantinya bisa Wakil Bupati Mimika saat ini, Yohanis Bassang karena tidak ikut maju Pilkada, bisa juga tidak.

“Bisa wakil bupati bisa juga tidak, atau nanti berdasar usulan Gubernur Papua ke Kemendagri,” katanya.

Bahkan terkait dengan posisi tersebut, akan disesuaikan atau mengacu kepada jadwal tahapan proses Pilkada.

“Ada kemungkinan Plt nya dari luar Timika mengingat cuti Bupati Mimika dengan akhir masa jabatannya mash panjang hingga 2019,” tambah pria asal Rote-NTT tersebut.

Ia menjelaskan, ada dua model pengisian kekosongan jabatan kepala daerah.

Model pertama, bila ada kekosongan jabatan karena kepala daerah telah memasuki akhir masa jabatan, maka diangkatlah “penjabat” oleh Presiden yang dilantik Mendagri.
“Kalau Penjabat memakai istilah diangkat,” jelas Umbu.
Sementara untuk model kedua, bila kepala daerah cuti di luar tanggungan negara, misalnya maju sebagai petahana dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) atau berhalangan sementara seperti terlibat dugaan kasus hukum, maka ditugaskanlah seorang “pelaksana tugas”.
“Bisa saj Mendagri menugaskan seorang Plt dengan menunjuk wakilnya, atau bisa juga mengacu usulan dari Gubernur Papua. Kalau pun wakilnya juga ikut mencalonkan diri, maka Mendagri menunjuk eselon I Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau Eselon I lainnya di luar Kemendagri sebagai pelaksana tugas bupati,” tambahnya.
Adapun prosesi keprotokolannya, bupati petahana menyerahkan Nota Pengantar Tugas kepada  Gubernur, kemudian Gubernur tindaklanjuti ke Mendagri hingga menugaskan ke seorang pelaksana tugas.
Pasalnya, dalam Permendagri Nomor 74/2016 disebutkan, Pelaksana Tugas Gubernur, Pelaksana Tugas Bupati, dan Pelaksana Tugas Walikota berakhir pada saat:

Pertama, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara.

kedua,ditunjuknya Pelaksana Harian Gubernur, Pelaksana Harian Bupati dan Pelaksana Harian Walikota.

dan ketiga dilantiknya Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota.
Adapun tugas dan wewenang Pelaksana Tugas Gubernur, Pelaksana Tugas Bupati, dan Pelaksana Tugas Walikota menurut Permendagri No. 74/2016 adalah:

Satu, memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

kedua, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Ketiga, memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang definitif serta menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil.

Keempat, menandatangani Perda tentang APBD dan Perda tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri, dan kelima, melakukan pengisian dan penggantian pejabat berdasarkan Perda OPD setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
“Intinya dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Pelaksana Tugas Gubernur, Pelaksana Tugas Bupati, dan Pelaksana Tugas Walikota bertanggung jawab kepada Menteri sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) Permendagri Nomor 74 Tahun 2016.

Sebagaimana pernyataan Bupati Mimika, Eltinus Omaleng beberapa waktu lalu, bahwa terkait pelaksana tugas penggantinya selama cuti Pilkada menunggu keputusan dan petunjuk dari Gubernur Papua.

“Plt nya dari luar Timika,” katanya kepada Timika eXpress belum lama ini. (vis)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.