Kejari Diminta Seriusi Dugaan Kasus Mark Up Perahu Dinkes 2016

TIMIKA, TimeX Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Mimika diminta lebih menseriusi pemeriksaan kasus dugaan penggelembungan anggaran (mark up) terkait pengadaan perahu oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Mimika melalui APBD tahun anggaran 2016.

anggota Komisi B DPRD Mimika, Gerson Harold Imbir

Disinyalir Rugikan Negara Rp2 M

TIMIKA, TimeX

Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Mimika diminta lebih menseriusi pemeriksaan kasus dugaan penggelembungan anggaran (mark up) terkait pengadaan perahu oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Mimika melalui APBD tahun anggaran 2016.

“Dengan menaikan status penyelidikan ke tahap pemeriksaan, maka penanganan kasusnya harus lebih spesifik untuk meminta pertanggungjawaban dari para pihak, baik pihak pertama, hingga pihak ketiga, termasuk PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) nya  harus diperiksa secara teliti”.

Demikian disampaikan anggota Komisi B DPRD Mimika, Gerson Harold Imbir kepada watawan di Kantor DPRD Mimika, Kamis (25/1).

Atas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan perahu Dinkes, sebanyak 16 unit dengan menelan anggaran Rp6,3 miliar lebih, (6.394.300.000), politisi PBB ini mengaku mendapat informasi bahwa proyek pengadaan perahu dimenangkan oleh perusahaan dengan kualitas pekerjaan diisnyalir tidak maksimal.

Hal ini kata Gerson, sebab perusahaan pemenang tender melimpahkan lagi pengerjaannya ke perusahaan lain.

“Seperti ini tentu kualitas perahu tidak bagus, sebab dananya terbagi-bagi,” ungkapnya.

Sinyalemen lain lantaran kualitas perahu tidak bagus, ada Puskesmas yang menerima bantuan Puskesmas Keliling (Pusling), namun hanya dalam waktu tiga hari sudah terjadi kebocoran.

Kondisi ini menunjukan proses pembutannya tidak sesuai spek atau standar pengerjaan atau SOP nya.

“Kalau seperti ini kualitasnya, jelas perahu untuk pelayanan kesehatan masyarakat tidak dapat digunakan,” tegasnya.

Untk diketahui, 16 perahu tersebut telah diserahkan ke 8 Pusat Kesehatan Keliling (Puskesling) di daerah pesisir.

Penyerahan long boat dengan menyasar Puskesmas Potowayburu, Amar, Kokonao, Wakia, Agimuga, Jita, Manasari dan Atuka, masing-masing dua unit itu dilakukan di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Pomako, 14 Desember 2016 silam.

Kajari Mimika, Alex Sumarna sebelumnya membenarkan adanya dugaan mark up sehingga membuat kualitas perahu sangat rendah.

Ini terungkap dari pengembangan penyelidikan, dan hasil pemeriksaan sejumlah saksi,  serta tinjauan langsung terhadap hasil produk perahu.

Lebih lanjut Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Mimika, Fransiska L

Wonmally menambahkan, adanya dugaan mark up pengadaan 16 unit long boat yang dilakukan pihak-pihak terkait, kini masih dalam proses pemeriksaan.

Ironisnya, kata Fransiska, proyek pengadaan long boat dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2016 sebesar Rp6 miliar lebih tersebut ditengarai tidak melalui proses lelang secara terbuka atau melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Bahkan, perusahaan dimaksud yang memenangkan tender yakni PT APELA, dan alamatnya pun setelah dilakukan pengecekan ternyata tidak sesuai sebagaimana tertera dalam kontrak.

Dari pengakuan Fransiska, pihaknya pun sudah berusaha memanggil managemen perusahaan tetapi tidak ada.

“Alamatnya ada, tetapi waktu kami cek ke sana ternyata kantor perusahaannya tidak ada. Sepertinya fiktif,” katanya.

Bahkan setelah dilakukan perbandingan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan nilai kontrak dan pihak ketiga, ternyata long boat tersebut dibuat

secara manual oleh pihak ketiga di Distrik Mimika Timur.

“Pembutanya waktu kita konfirmasi dia mengaku tidak pernah buat perjanjian kerjasama dengan PT APELA,” jelasnya.

lanjut Fransiska, pembuat perahu malah menyampaikan bahwa yang pesan hanya minta dibuatkan perahu dengan spesifikasi tertentu setelah keduanya bersepakat soal biaya pembuatannya.

“Ini juga setelah kita kros cek, ternyata harganya berbeda dengan pengakuan kontraktor. Jadi kita duga mark up nya secara lisan dan kualitasnya tidak sesuai. Ini bertolak belakang dengan keterangan orang yang membuat. Katanya sudah sesuai, tapi setelah diperiksa, long boat tersebut banyak yang sudah karat dan tidak bagus lagi,” ungkapnya.

 

Disinyalir Rugikan Negara Rp2 M

Dari hasil pemeriksaan, penyidik Kejari memastikan, sinyalemen kerugian negara dari pengadaan long boat sekitar Rp2 miliar.

Meski kepastiannya harus berdasarkan hasil audit BPKP, namun prediksi kerugian Negara lantaran belum termasuk item lainnya dari pengadaan sarana pendukung layanan kesehatan ini.

Spesifikasi perahu dengan panjang 13 meter dan lebar kurang lebih 2 meter, memiliki kapasitas mesin 40PK.

Tidak hanya itu, dilengkapi pula tempat tidur pasien dan peralatan medis penanganan pasien rujukan dan darurat.

Untuk lebih memastikannya, penyidik Pidana Khusus Kejari Mimika masih mendalami pemeriksaan terhadap 19 orang saksi.

“Ada enam saksi berikutnya diperiksa setelah kasus ini ditingkatkan ke tahap penyidikan (penetapan tersangka). Kita juga maish akan ajukan permintaan keterangan saksi tambahan,” tandasnya. (a26)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *