Pemkab Mimika Harus Transparan Kelola Dana Otsus

>>Dana Otsus 2018 Senilai Rp109 Miliar Harus Dirasakan OAP di Mimika

 

 TIMIKA, TimeX Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika pada tahun 2018 dituntut transparan dalam pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus).

Yohanes Kibak

TIMIKA, TimeX

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika pada tahun 2018 dituntut transparan dalam pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus).

Sebab sudah 16 tahun berjalan sejak diterapkannya Undang-Undang Otsus Nomor 21 tahun 2001, program kegiatan pembangunan dari alokasi dana Otsus belum maksimal dinikmati Orang Asli Papua (OAP) sebagai penerima manfaat langsung.

Untuk itu perubahan ke arah perbaikan terkait pemanfaatan dana Otsus Tahun 2018 sebesar 80 persen ini harus dikelola baik sesuai dengan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) yang telah mengatur proporsi pembagian ke setiap bidang.

“Untuk tahun ini Pemkab Mimika terima dana Otsus Rp109 miliar lebih seperti tertuang dalam dokumen KUA-PPAS 2018. Dari besaran dana ini yang sudah dibagi perbidang, yaitu bidang pendidikan mendapat jatah paling domininan yakni 30 persen, kemudian pemberdayaan ekonomi masyarakat kampung,infrastruktur desa, kesehatan, afirmasi dan monitoring evaluasi, maka ini harus dikerjakan dan dijalankan baik”.

Demikian ditegaskan Ketua Komisi C DPRD Mimika, Yohanes Kibak saat ditemui Timika eXpress di Kantor DPRD Mimika, Selasa (30/1).

Untuk mengawal realisasi dana Otsus yang dikelola oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Mimika, pihaknya akan melakukan pengawasan ekstra ketat, agar keluhan warga masyarakat asli Papua selama ini yang menyatakan bahwa dana Otsus belum berpihak kepada mereka, tahun ini benar-benar maksimal terealisasi dan programnya dirasakan.

“Kita jangan sia-siakan alokasi dana Otsus dari pusat, apalagi penerimaan setiap tahun mengalami penurunan. Dana Otsus besar harus dikelola baik. Pastikan masyarakat di pegunungan, pesisir merasakan dampaknya. Jangan sampai saat dewan turun lapangan keluhan yang sama masih disampaikan masyarakat. Jika ada kita akan panggil OPD yang kelola dana Otsus buat pertanggungjawaban di hadapan DPRD Mimika dan masyarakat asli penerima manfaat biar jelas dan transparan,” tambahnya.

Harapan Kibak, jangan sampai realisasi dana Otsus dinyatakan gagal di daerah.

Ia pun mengajak warga masyarakat asli Papua untuk sama-sama mengawal dan mengawasi realisasi program dari alokasi dan Otsus, sebagai antisipasi jangan sampai dimanfaatkan untuk kepentingan lain atau oknum-oknum tertentu.

Menurut Kibak, alokasi dana Otsus 80 persen untuk Kabupaten Mimika dan 20 persen untuk Provinsi Papua, seharusnya sudah bisa mensejahterakan OAP di kabupaten setempat.

“Saya harap OPD-OPD yang kelola program Otsus harus benar-benar realisasikan secara transparan sehingga hasilnya dirasakan dan dinikmati masyarakat,” imbuhnya.  (tan)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *