Peggi: Divestasi Saham Freeport Ribet, Kembalikan ke KK

TIMIKA, TimeX Anggota Komisi VII DPR RI, Ny. Peggi  Patrisia Pattipi secara mengejutkan, mengatakan bila  divestasi saham PT  Freeport Indonesia (PTFI) melalui Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) ribet, baiknya tata kelola perusahaan tambang emas terbesar dunia ini kembali  ke rezim Kontrak karya (KK).

Ny. Peggi Patrisia Pattipi.

TIMIKA, TimeX

Anggota Komisi VII DPR RI, Ny. Peggi  Patrisia Pattipi secara mengejutkan, mengatakan bila divestasi saham PT  Freeport Indonesia (PTFI) melalui Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) ribet, baiknya tata kelola perusahaan tambang emas terbesar dunia ini kembali  ke rezim Kontrak karya (KK).

Penegasan ini lanjut Peggi lantaran sejak dicapainya kesepakatan antara Pemerintah Pusat dengan CEO-PT FI Bulan Agustus 2017 lalu, bahwa Indonesia akan mendapatkan 51% saham.

Nyatanya, dalam perkembangan negosiasi sebagaimana yang dilaporkan oleh Mentri ESDM, Ignasius Jonan kepada Komisi VII DPR RI, bahwa proses divestasi 51% akan ditempuh lewat pembelian Participating Interest (PI) 40% dari Perusahaan RIO TINTO Plc.

Pasalnya, proses divestasi yang terkesan semakin ribet dan berbelit-berlit ini sebaiknya dikembalikan oleh pemerintah sesuai Kontrak Karya Freeport yang akan selesai Tahun 2021.

“Kami teman-teman di Komisi VII berpendapat kalau divestasi saham rumit, lebih baik kembali ke Kontrak Karya tanpa harus pemerintah keluarkan uang untuk membeli saham. Kami menghargai upaya pemerintah untuk mendapatkan saham mayoritas 51% dari PT Freeport Indonesia. Hanya saja pemerintah harus lebih berhati-hati jika proses divestasi dilakukan lewat pembelian Participating Interest Rio Tinto,” ungkap Peggi kepada wartawan di Sekretariat PKB di Jalan Potos SP5, Selasa kemarin.

Menurutnya perusahaan Rio Tinto Plc bukan sebagai pemegang kontrak karya dengan pemerintah Republik Indonesia.  Padahal yang diwajibkan melakukan divestasi adalah pemegang kontrak karya, yakni PTFI.

Untuk itu Politisi PKB Dapil Papua ini pun meragukan komitmen managemen perusahaan tambang dengan Pemerintah yang menargetkan  pengambilalihan saham Freeport sebesar 51 persen rampung pada Juni 2018.

Anggota Komisi VII DPR RI bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menambahkan divestasi  51 persen saham dari anak perusahaan Freeport McMoran tersebut belum meyakinkan karena harus melibatkan sejumlah pihak lain termasuk hak partisipasi dengan Rio Tinto.

“Kita tidak tahu apakah proses negosiasi Freeport dengan Pemerintah Pusat yang masih berlangsung alot sengaja dibuat sedemikian rumit atau memang perlu skema-skema perhitungan sehingga masih tarik ulur, menunjukan belum adanya kepastian,” ujarnya.

“Yang jadi persoalan, walaupun pemerintah pusat, Provinsi Papua , dan Kabupaten Mimika sudah oke, tapi kalau pemegang saham belum mengiyakan, bagaimana bisa sepakat. Saya mau katakan MoU pemerintah pusat, provinsi, dan daerah beberapa waktu lalu masih terlalu pagi atau terlalu dini,” katanya menambahkan Komisi VII DPR sebagai pengawas saja belum mengetahui secara pasti perkembangan pembahasan terkait pengambilalihan saham tersebut.

“Kami sudah tanyakan ke Menteri ESDM, tetapi katanya pemerintah juga belum bisa memberikan kepastian. Ini membuat kami tidak bisa melangkah terlalu jauh dalam urusan ini mengingat ada lembaga Negara yang diberi kewenangan menangani proses divestasi saham Freeport, yaitu Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan  Kementerian BUMN,” jelasnya.

Kewenangan kami lanjut Peggi hanya menanyakan ke Kementerian ESDM.

Sementara Kementerian Keuangan ranahnya Komisi XI dan Kementerian BUMN di Komisi VI.

“Sederhananya, saran kami dari Komisi VII, kalau terlalu ribet dikembalikan saja IUPK ke KK,” ujarnya.

Untuk diketahui, sebelumnya Pemerintah Pusat, Pemprov Papua, Pemkab Mimika, dan PT.Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) telah menyepakati perjanjian pengambilalihan saham Freeport 10 persen untuk Papua.

Upaya ini menunjukan keseriusan pemerintah bahwa divestasi 51 persen adalah “Harga Mati”. (a26)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *