Disdik Mimika Tidak Anggarakan TPP Guru Honorer

TIMIKA, TimeX Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika pada tahun anggaran 2018 tidak menganggarkan dana untuk pembayaran tunjangan tambahan penghasilan (TPP) atau intensif guru bagi 800-an guru honorer di tingkat PAUD hingga SMP.

Yohanes Kibak

TIMIKA, TimeX

Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika pada tahun anggaran 2018 tidak menganggarkan dana untuk pembayaran tunjangan tambahan penghasilan (TPP) atau intensif guru bagi 800-an guru honorer di tingkat PAUD hingga SMP.

“Saya lihat anggaran insentif guru itu tidak masuk dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2018 Dinas Pendidikan,” kata Ketua Komisi C DPRD Mimika Yohanes Kibak usai menggelar koordinasi tertutup dengan pejabat di lingkungan Disdik Mimika di Kantor DPRD, Rabu (31/1).

Menurut dia, hal tersebut telah dipertanyakan dalam rapat koordinasi dalam rangka pemantapan KUA PPAS di Komisi C.

Hanya saja, Kepala Disdik Mimika Jenny O Usmanny mengakui bahwa sengaja tidak mengusulkan alokasi dana TPP pada 2018 karena bertentangan dengan undang-undang.

“Jadi Ibu Kadis sampaikan bahwa ada dampak hukumnya jika membayar TPP guru honorer karena tidak ada dasar hukumnya. Untuk itu penjelasan secara terperinci akan disampaikan Kadisdik Mimika melalui surat yang akan dilanyangkan kepada Komisi C,”  jelas Yohanis.

Menurut Yohanis, pada prinsipnya anggota DPRD Mimika akan menyetujui alokasi tersebut pada saat pembahasan RAPBD Mimika 2018 jika diusulkan oleh Disdik.

Sebagai Ketua Komisi yang membidangi Pendidikan, Yohanes menilai TPP atau yang dikenal dengan insentif sangat penting untuk dianggarkan.

Untuk itu, perlu ada kebijakan Bupati Mimika sebagai bentuk apresiasi bagi ratusan guru honorer Mimika yang diketahui betah tinggal di wilayah pesisir dan pedaman untuk mendidik anak-anak bangsa.

Yohanis juga mengatakan akan memanggil secara khusus Kadsidik Mimika untuk mempertanggungjawabkan keputusan untuk tidak membayar TPP ratusan guru honorer di wilayah itu pada 2017.

Pasalnya, dana untuk pembayaran TPP diakomodir dalam APBD Induk 2017 sebesar RP17 miliar lebih.

“Kenapa dianggarkan pada 2017 kemudian tidak dibayarkan? Kalau memang tidak bisa bayar kenapa dianggarkan? Kami akan tanyakan secara khusus hal ini bahwa dana itu dikemanakan,” ujarnya. (ant/tan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *