Legislatif Desak Eksekutif Segera Serahkan RKA

TIMIKA,TimeX Anggota legislatif Mimika mendesak pihak eksekutif untuk segera menyerahkan dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) APBD 2018. Desakan ini penting agar RAPBD 2018 dapat diparipurnakan sesuai jadwal yang telah  ditentukan, yakni Senin (12/3) nanti.

Muhamad Asri Anjang dan Anggota Dewan yang lain saat jumpa pers di Gedung DPRD, Jumat (9/3).

TIMIKA,TimeX

Anggota legislatif Mimika mendesak pihak eksekutif untuk segera menyerahkan dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) APBD 2018.

Desakan ini penting agar RAPBD 2018 dapat diparipurnakan sesuai jadwal yang telah  ditentukan, yakni Senin (12/3) nanti.

“Bagaimana kami dewan bahas RAPBD 2018, sementara RKA saja belum diserahkan oleh eksekutif  ke kami, padahal jadwal sudah ditetapkan. Harusnya RKA segera diberikan sehingga dipelajari dan dilakukan penyesuaian pada program  kegiatan 2018”.

Demikian ungkap Angota Komisi C DPRD Mimika, Muhamad Asri Anjang  saat jumpa pers di Gedung DPRD, Jumat (9/3).

Menurutnya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) beberapa waktu lalu telah menegaskan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk merampungkan penyusunan RKA dalam waktu dua hari pascadiserahkanya KUA-PPAS dari pembahasan bersama di Jayapura.

“Ini kita sayangkan karena dari waktu yang ditentukan, ternyata banyak OPD yang belum serahkan RKA ke Bagian Keuangan. Makanya kita desak supaya pembahasan dan penetapan APBD Mimika 2018 tidak lagi molor seperti tahun-tahun sebelumnya,” tegas Asri Anjang.

Politisi PKB ini juga mengkhawatirkan jika pembahasan APBD Mimika molor, maka sanksi pemotongan   Dana Alokasi Umum (DAU) 10 persen dari pusat adalah konsekuensi yang harus diterima.

“Belum diserahkannya RKA yang nantinya jadi Raperda APBD 2018, maka jadwal sidang Paripurna pun belum disusun. Bagaimana mau buat jadwal kalau eksekutif belum serahkan RKA. Intinya tunggu RKA baru disusun jadwal paripurnanya,” ungkap Asri.

Lebih lanjut katanya,  keterlambatan penyusunan RKA lantaran usulan legislatif mengakomodir aspirasi masyarakat akar rumput, hendaknya tidak dijadikan alasan.

“Yang namanya aspirasi tidak bisa dipaksakan harus masuk atau tidak, DPR jugakan berpatokan pada aturan yang ada, kalau memang tidak bisa di akomodir tidak masalah. Nanti kita lihat pada pembahasannya nanti,” tegasnya. (a30)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *