DPRD Minta Dinkes Rasionalisasi Tenaga Kesehatan

Timex-Komisi C DPRD Mimika meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk segera melakukan rasionalisasi terhadap tenaga kesehatan di Puskesmas.  Pasalnya pada Kunjungan Kerja (Kunker) di dua Puskesmas, Jumat (9/3), anggota Komisi C mendapati banyaknya tenaga sukarela yang dipekerjakan.

Sekretaris Komisi B DPRD Mimika, Hadi Wiyono saat meninjau Puskermas Kwamki Baru

Timex-Komisi C DPRD Mimika meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk segera melakukan rasionalisasi terhadap tenaga kesehatan di Puskesmas.

Pasalnya pada Kunjungan Kerja (Kunker) di dua Puskesmas, Jumat (9/3), anggota Komisi C mendapati banyaknya tenaga sukarela yang dipekerjakan.

Mendatangi Puskesmas Timika Jaya (SP2) dan Puskesmas Kwamki Baru, Komisi C DPRD Mimika mau memastikan berapa jumlah dan kebutuhan tenaga kesehatan di setiap Puskesmas.

Nantinya, data jumlah tenaga kesehatan yang diperoleh dari Puskesmas akan dicocokkan serta dijadikan dasar pada saat pembahasan RAPBD 2018.

Sekretaris Komisi B DPRD Mimika, Hadi Wiyono mengatakan, kunker ke Puskesmas ini mengisi waktu sambil menunggu pembahasan RAPBD 2018.

“Kunker ini ingin mengambil data dan mengetahui kondisi riil di Puskesmas,” kata Hadi disela-sela kunker.

Saat kunker, anggota Komisi C mengaku terkejut dengan kondisi yang ada, baik di Puskesmas Timika Jaya maupun Puskesmas Kwamki baru lantaran menerima keterangan adanya tenaga kesehatan sukarela.

“Yang jelas kami sangat terkejut dengan adanya tenaga kesehatan sukarela. Padahal data yang kami dapat dari Dinkes adalah tenaga honorer,” kata Hadi.

Ia mengatakan, pihaknya ingin mempertanyakan ke Dinkes Mimika atas dasar apa merekrut tenaga sukarela.

Padahal tenaga kesehatan ini merupakan profesi yang harus mendapatkan penghargaan. Tetapi kalau hanya sekedar sukarela, mereka mendapatkan gaji dari mana.

“Dasarnya apa ya, ada perekrutan tenaga kesehatan sukarela. Ini bidan, perawat dan dokter, tugasnya sangat professional. Terus hak mereka dibayar dari mana,” ujarnya.

Hadi mengatakan, tenaga sukarela ini tidak hanya terdapat di Puskesmas SP2 maupun Kwamki Baru. Tetapi juga ada di Puskesmas Kamoro Jaya (SP1).

Data dari Dinkes tenaga kesehatan honor sebanyak 117 orang. Namun setelah dicek, dari jumlah  tersebut, 82 orang bersifat sukarela.

“Ini tidak hanya terjadi di Puskesmas kota saja. Tapi juga di pinggiran kota, seperti Puskesmas Limau Asru (SP5), Mapurujaya, Sentra Pendidikan, dan Utikini Baru (SP12),” terangnya.

Untuk itu, pihaknya meminta kepada Pemkab Mimika melalui Dinkes, untuk melakukan rasionalisasi. Serta memberikan SK kepada tenaga kesehatan yang telah direkrut disetiap Puskesmas. Dengan dasar SK tersebut, maka anggaran untuk belanja modal atau gaji pegawai yang dimasukkan ke APBD  jelas.

“Saya minta tenaga kesehatan ini dirasionalisasi. Stop gunakan istilah atau rekrut tenaga sukarela. Tenaga kesehatan itu profesi yang harus dihargai,” imbuhnya.

 

Akan Lakukan Pemerataan

Menanggapi hasil Kunker Komisi C DPRD Mimika, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Mimika, Alfred Douw, mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan pemerataan tenaga kesehatan di semua Puskemas, baik di perkotaan, pesisir maupun pedalaman Mimika.

Sikap tegas ini diambil mengingat banyaknya tenaga medis bertumpuk di Kota Timika, tanpa tanggung jawab tugas yang jelas.

“Percuma saja banyak tenaga kesehatan kalau tidak buat apa-apa,” tegas Alfred Douw kepada Timika Expres saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat, (9/3).

Menurut mantan Sekwan, adanya pemerataan tenaga kesehatan diharapkan berdampak pada  akses pelayanan kesehatan agar lebih maksimal dan optimal.

“Ini supaya kontrol jelas kalau ada tenaga kesehatan yang mangkir. Juga supaya tidak menumpuk. Kita akan selektif supaya semua tenaga kesehatan terserap dan menjalankan tugas di semua Puskemas,”ujarnya.

Adapun sesuai surat edaran Bupati Mimika terkait disipli ASN maupun honorer, yakni pemotongan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) tetap diberlakukan tanpa ada pengecualian.

“Tenaga medis di pesisir dan pedalaman yang tidak jalankan tugas, apalagi menghabiskan waktu di kota maka TTP nya dipotong, aturan sudah jelas,”tegasnya sembari berharap petugas medis dan kesehatan yang sudah ditempatkan harus jalankan tugas secara bertanggungjawab. (a26/a30)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.