KPU Mimika Tetapkan Enam Zona Kampanye Paslon

TIMIKA, TimeX Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mimika membagi wilayah kampanye Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Mimika menjadi enam zona.

RAKOR-Ketua KPU Mimika Theodora Ocepina Magal saat memimpin Rakor pembahasan jadwal kampanye Paslon Pilkada Mimika 2018 tadi malam di KPU Mimika.

Deklarasi Kampanye Damai Senin Pekan Depan 

TIMIKA, TimeX

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mimika membagi wilayah kampanye Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Mimika menjadi enam zona.

Empat Paslon perseorangan yang telah ditetapkan KPU yakni Petrus Yanwarin-Alphius Edoway (Petraled), Robertus Waropea-Albert Bolang (RnB), Wilhelmus Pigai-Athanasius Allo Rafra (Musa) dan Hans Magal-Abdul Muis (HAM), akan menggelar kampanye di enam zona yang telah ditetapkan secara bergiliran sesuai jadwal akan ditentukan KPU Mimika.

Untuk itu KPU Mimika menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan tim pemenangan empat pasangan calon (paslon) yang maju Pilkada Mimika 2018 sebelum mengawali tahapan pelaksanaan kampanye.

Rakor pembahasan jadwal kampanye di Kantor KPU Mimika, Selasa (13/3) tadi malam dipimpin langsung Ketua KPU Mimika, Theodora Ocepina Magal didampingi Komisioner Divisi Sosialisasi Yoel Louis Rumaikewi.

Hadir dalam Rakor tersebut, tim pemenangan empat paslon, Polres Mimika, Badan Kesbangpol Mimika, dan Panwaslu.

Adapun Rakor membahas metode pelaksanaan kampanye, mulai dari pertemuan terbatas, tatap muka, debat publik, rapat umum dan perlombaan atau pentas seni.

Sedangkan pembagian enam zona kampanye meliputi zona pertama Distrik Mimika Baru, zona kedua Distrik Kuala Kencana, Iwaka, dan Kwamki Narama. Zona ketiga Distrik Wania dan Mimika Timur.

Zona keempat Distrik Tembagapura, zona kelima Distrik Mimika Barat, dan zona keenam Distrik Agimuga.

“Dari enam zona ini nantinya dipilih keempat Paslon. Termasuk untuk pengamannya KPU akan koordinasikan lebih lanjut dengan Polres Mimika,” jelas Ketua KPU Theodora.

Lebih lanjut, Theodora mengakui bahwa pelaksanaan tahapan kampanye Pilkada di Mimika sudah sangat terlambat.

Secara nasional tahapan kampanye harusnya sudah dimulai 15 Februari 2018, namun di Mimika baru akan dimulai.

“Kami minta maaf atas keterlambatan ini, karena baru mau memulai tahapan kampanye,” ujarnya.

Sementara Komisioner Divisi Sosialisasi Yoel Louis Rumaikewi, menambahkan, semua tim pemenangan diundang dalam Rakor ini, termasuk perwakilan pemerintah daerah, kepolisian, dengan tujuan agar jadwal kampanye yang telah disusun oleh KPU Mimika bisa disepakati bersama. Untuk selanjutnya pada Sabtu (17/3) nanti diikuti dengan pembuatan berita acara dan SK.

“Hasil dari Rakor dengan adanya sejumlah kesepakatan akan dijadikan pelengkap dalam penyusunan jadwal. Selanjutnya akan dibuatkan berita acara dan SK. Kemudian jadwal yang telah disepakati akan didistribusikan ke paslon dan pemerintah daerah juga kepolisian setempat. Harapan kami Senin depan sudah digelar deklarasi kampanye damai,” tutur Luis.

Dikatakan pula, menyangkut deklarasi kampanye damai, sebenanrnya sudah dilaksanakan di Jayapura akhir Pebruari lalu yang diikuti para kandidat Paslon Pilkada dari tujuh kabupaten/kota di Papua  yang menyelenggarakan Pilkada.

“Pelaksanaan deklarasi kampanye damai akan dilaksanakan Senin (19/3). Setelah deklarasi, maka tanggal 23 Maret Paslon sudah mulai kampanye,” ungkapnya.

Sementara permintaan dari kepolisian satu hari satu paslon kampanye, hal ini , lanjut Luis akan dikoordinasikan dengan Kapolres Mimika terkait usulan tersebut.

“Ini dilakukan, karena kita tidak bisa mengabaikan hak dari paslon yang kita ketahui jadwal kampanye di Mimika sangat terlambat. Jadwal yang sudah dibuat, kemungkinan tidak akan berubah. Tapi kami akan koordinasi dengan pihak kepolisian. Hasilnya akan disampaikan kepada masing-masing paslon,” ungkapnya.

APK Baru 30 Persen

Hal lainnya adalah alat peraga dan bahan kampanye tahap pertama yang sudah masuk baru 30 persen.

Namun item-itemnya apa saja belum ketahui karena baru tiba di Timika dan belum dibuka untuk memastikannya.

“Yang jelas 7 alat peraga dan alat kampanye semuanya sudah harus ada untuk digunakan paslon saat kampanye nanti. Termasuk alat peraga dan alat kampanye dua Paslon Pilgub dari provinsi juga sudah masuk. Harapan kami saat deklarasi damai sudah bisa diserahan secara simbolis kepada tim pemenangan dan Paslon sehingga bisa digunakan di enam zonasi kampanye yang sudah ditetapkan,” paparnya.

Kalaupun ada paslon yang merasa ada yang kurang dari alat peraga atau alat kampanye yang disediakan, dan ingin menambah sendiri, sesuai Peraturan KPU boleh, asalkan tetap mengacu pada ketentuan ukuran sesuai Peraturan KPU.

Paslon Wajib Serahkan LADK

Sementara itu, berdasarkan PKPU Nomor 5 tahun 2017 tentang dana kampanye, maka  Paslon Pilkada Mimika wajib menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) ke KPU Mimika.

Sebab LADK dari empat Paslon Pilkada Mimika akan diaudit tim eksternal yang digandeng KPU Mimika.

KPU Mimika menggandeng auditor eksternal tujuannya untuk memeriksa LADK dari masing-masing paslon.

Auditor Eksternal KPU Mimika, Shane Rudolf usai Rakor, menegaskan, LADK wajib diserahkan karena berdasar aturan, jika ada Paslon yang tidak menyerahkan LADK, maka akan dibatalkan pencalonannya.

“Kalau aturan lama hanya bersifat koordinasi tetapi aturan baru beda lagi. Nanti Paslon wajib tiga kali menyerahkan laporan dana kampanye, diantaranya LADK, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK),” jelas Rudolf.

Semua laporan tersebut masuk KPU, selanjutnya auditor akan melakukan pemeriksaan selama lima hari dan dua hari setelah pemeriksaan, laporan tersebut sudah diimput masuk ke website dan akan diteruskan ke BPK, KPK, dan PPATK.

“Saya ingatkan Paslon dan tim pemenanganya jangan sampai salah masukan laporan dana kampanye. Laporannya harus sesuai dengan PKPU Nomor 5 tahun 2017. Jangan sampai ada Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK,” pesannya.

Lebih lanjut, Yoel Louis Rumaikewi menambkan, keempat paslon sudah menyerahkan LADK ke KPU Mimika.

“Kami akan melakukan pertemuan untuk membahas dan memastikan kelengkapan LADK dari empat paslon, apakah sudah lengkap atau belum,” imbuhnya.  (san)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *