PPNI Sayangkan Apoteker Jabat Kabid Keperawatan

TIMIKA,TimeX Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Mimika, Samuel Kermite, menyayangkan pengangkatan Edhy P sebagai Kepala Bidang Keperawatan RSUD Mimika.

Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Mimika, Samuel Kermite

TIMIKA,TimeX

Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Mimika, Samuel Kermite, menyayangkan pengangkatan Edhy P sebagai Kepala Bidang Keperawatan RSUD Mimika.

Alasan sebagaimana diungkapkan Samuel lantaran Edhy P adalah seorang apoteker.

Ironisnya, Edhy P terkesan dipaksakan saat dilantik menjabat Kabid Keperawatan pada 10 Januari lalu tanpa melalui pertimbangan profesi dan jabatan.

“Ini jelas menyalahi aturan karena yang menduduki jabatan bukan berlatar belakang tenaga medis, tetapi berlatar belakang apoteker.

Ini jelas menunjukan bahwa pengangkatannya tidak mendasari Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, sebab seorang Kabid Keperawatan harus berlatar belakang tenaga medis,” jelasnya.

Pengangkatan Kabid Keperawatan dari profesi apoteker, menurut Samuel, tidak hanya menangani  administrasi saja, tetapi harus memahami pendelegasian kewenangan medis untuk pelayanan medis supaya dapat melayani masyarakat atau pasien dengan baik.

“Ini aturan jelas, terukur dan wajib. Ini ketentuan undang-undang jadi harus ditaati. Rumah Sakit adalah sarana pelayanan publik sehingga jangan campur adukan dengan unsur-unsur politik, melainkan harus dicermati secara obyektif,” tutur Samuel saat diwawnacarai Timika eXpress di Hotel Grand Mozza, Sabtu (17/3).

Ironisnya lagi,  penempatan jabatan yang tidak sesuai displin ilmu terjadi di RSUD Mimika setelah mendapat penghargaan faslitas kesehatan terakreditasi dari Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) Pusat Jakarta.

“Kalau dipaksakan, kondisi ini pasti berdampak pada akreditasi lanjutan yaitu terbentur struktural jabatan karena menempatkan orang yang bukan profesi atau ahli dibidangnya. Kami tidak mencampuri, tetapi bagaimana profesi lain bisa membina profesi perawat, jelas bertolah belakang dengan undang-undang,” tegasnya.

Pria berdarah Ambon ini mengakui, dalam menentukan  dan menempatkan pejabat, baik eselon II, III maupun IV khusus berkaitan dengan akses pelayanan kesehatan adalah otoritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika.

Namun, khusus RSUD harus melalui kajian Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

“Intinya perlu kajian, dan kami PPNI siap jika diminta memberikan masukan  terkait usulan persyaratan jabatan  profesi keperawatan. Khusus profesi perawat  kami siap memberi telaan,” tandasnya.

Sementara itu, Direktur RSUD Mimika, dr. Evelyn Pasaribu saat dikonfirmasi Timika eXpress, Kamis (15/3) lalu usai apel siang di Kantor Pusat Pemerintahan, menjelaskan terkait penempatan jabatan Kabid Keperawatan RSUD, ini telah dibicarakan kepada Bupati Mimika, Eltinus Omaleng.

“Bahwa kedudukan jabatan keperawatan tidak sesuai jika dijabat seorang apoteker, namun usulan terkait pergantian hingga kini belum direspon pimpinan daerah,” jelasnya singkat.

Sementara Humas RSUD Mimika, Lucky Mahakena membenarkan bahwa Edhy P saat ini tidak diberi wewenang dari pimpinan RSUD menjalankan tugasnya sebagai Kabid Keperawatan karena ada pertimbangan khusus terkait profesinya selaku apoteker.

“Jadi jabatan Kabid Keperawatan masih dipercayakan kepada pejabat sebelumnya, Maria R,” jelas Lucky. (a30)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.