Sekda You Minta DPR RI Tinjau Ulang PP 18/2016

TIMIKA, Timex Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mimika, Ausilius You, S.Pd, MM, MH mengatakan, penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah tidak serta merta diberlakukan di Provinsi Papua.

SALAM-Pejabat Sementara Gubernur Papua, Soedarmo saat disambut dengan salam oleh Sekd Mimika, Ausilius You, setibanya di Bandara Mozes Kilangin, Kamis (15/3) dalam agenda kunjungan kerja perdana Ke Timika.

TIMIKA, Timex

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mimika, Ausilius You, S.Pd, MM, MH mengatakan, penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah tidak serta merta diberlakukan di Provinsi Papua. Karena itu DPR RI diminta untuk meninjau kembali Peraturan Pemerintah (PP) yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 Juni 2016 itu.

“ Kalau di provinsi lain, PP ini bisa diterapkan, tapi untuk Papua, menurut saya belum bisa. Karena itu, DPR RI diminta tinjau kembali PP ini,” kata Sekda You saat ditemui Timika eXpress di Bandara Mozes Kilangin Timika, Jumat (16/3).

Menurut You, sejumlah faktor yang menjadi kendala utama, belum bisa diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ini, diantaranya karakteristik Provinsi Papua yakni letak geografis, geologis,  topografi maupun dari sisi morfologi  daratan Papua yang tidak sama dengan daerah lain di Indonesia.

“Kalau di provinsi atau daerah lain di Indonesia, kita bisa jangkau melalui darat dengan jarak yang dekat dan tidak membutuhkan waktu lama. Kondisi daerah lain tersebut tidak sama dengan di Papua, ini sangat jauh berbeda. Lalu bagaimana dengan pengawasan dari provinsi terkait dengan beberapa dinas atau badan yang ada di kabupaten/kota, yang mengharuskan pengawasannya dari provinsi,” ujar You.

Lanjut You, karena Papua merupakan daerah Otonomi Khusus (Otsus), jadi sebaiknya kalangan DPR RI melihat hal ini sebagai dasar untuk  mempertimbangkan kembali regulasi tersebut. Meskipun dalam PP No. 18 tahun 2016 ditegaskan bahwa penerapan PP ini dilakukan di semua daerah termasuk, daerah istimewa dan otonomi khusus.

Kata You, terkait dengan penerapan PP No 18 Tahun 2016 yang merupakan implementasi ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, yakni kewenangan  beberapa SKPD saat ini yang dikembalikan ke provinsi.

Untuk diketahui, pengalihan SKPD Kabupaten Mimika ke Provinsi Papua adalah Dinas Pendidikan Menengah (Dispenmen), Dinas Kehutanan (Dishut), Dinas Kelautan dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mnineral (ESDM).

“Salah satu masalah yang dihadapi saat ini adalah tenaga pengajar tingkat SMA/SMK. Hal ini yang sedang terjadi di Timika, mereka ini mau mengurus sesuatu harus ke Jayapura,” jelasnya.

Untuk diketahui, dalam PP itu dijelaskan, bahwa Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pembentukan Perangkat Daerah, menurut PP tersebut,  dilakukan berdasarkan asas:  urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah,. Efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas.

Disebutkan dalam PP itu, bahwa Perangkat Daerah provinsi terdiri atas, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan. Sedangkan Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, dan kecamatan.

PP Nomor 18 Tahun 2016 ini juga menegaskan, untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat, Daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu Daerah provinsi yang melekat pada dinas Daerah provinsi yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal.

“Pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada unit pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Gubernur,” bunyi Pasal 17 ayat (3) PP ini.

Demikian juga pada dinas Daerah provinsi, menurut PP ini, dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Hanya saja dalam PP ini juga menegaskan, ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi daerah yang memiliki status istimewa atau otonomi khusus, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan daerah istimewa atau khusus.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.(frl)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *