Gedung Perpustakaan Belum Digunakan, Siapa yang Bertangungjawab?

“Aset  Kantor DPAD Mimika Dicuri Tiga Kali, Kerugian Mencapai Rp 1 Miliar Lebih

TAK TERURUS – Kondisi kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Mimika terlihat tidak terurus. (foto Dok/TimeX)

Benediktus Renyaan
Foto: Dok/TimeX

TIMIKA,TimeX

Status tanah Gedung Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika yang tidak jelas hingga saat ini membuat gedung yang dibangun dengan dana ratusan miliaran tersebut belum juga digunakan.  Lalu, siapa yang bertanggungjawab dalam proses pembayaran tanah kepada pemilik lahan  tersebut? Siapa yang melakukan transaksi pembayaran tanah tersebut kepada oknum warga yang mengklaim sebagai pemilik tanah?.

Data lapangan yang dihimpun Timika eXpress, ada dua oknum warga yang sama-sama mengklaim sebagai pemilik tanah tersebut. Lalu, jika lahan tersebut sudah dibayar, kenapa pemilik lahan terus melarang penggunaan gedung tersebut?. Apalagi, berdasarkan rumor yang beredar, jika dana yang digunakan untuk pembayaran lahan tersebut sudah ditransfer ke pemilik lahan pertama. Bila rumor ini benar, maka pemilik lahan pertama telah menerima dua kali transfer, sedangkan pemilik lahan kedua sama sekali belum menerima sepersenpun.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) Kabupaten Mimika, Benediktus Renyaan saat dikonfirmasi Timika eXpress, Selasa (17/4) kemarin hanya menjelaskan mengenai  kronologis pembayaran dan penyelesaian status tanah Gedung DPAD Kabupaten Mimika tersebut.

Kata Beni,  pada tahun 2013 lalu, lahan khusus pembangunan kantor perpustakaan yang terletak di Kawasan Timika Indah itu telah tuntas dibayar oleh tim pembebasan lahan dari Bagian Pertanahan Setda Kabupaten Mimika. Tim pembebasan lahan melakukan transaksi dengan pihak pertama yang mengklaim sebagai  pemilik lahan tersebut. Namun, Beni tidak menjelaskan secara detail nilai transaksi dan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

Menurut Beni, sapaan akrab dari Benediktus Renyaan ini, tahun 2014 lalu, pihak kedua yang juga mengklaim sebagai pemilik lahan melarang untuk tidak digunakan gedung tersebut.

“Jadi, ada tekanan lagi dari oknum warga yang mengklaim sebagai pemilik lahan. Bahkan dilarang untuk tidak bersihkan halaman dan pelataran kantor,” ujarnya.

Menurut Beni, pihaknya telah melakukan mediasi bersama warga yang mengklaim sebagai pemilik lahan tempat pembangunan kantor perpustakaan.

“Terakhir kami lakukan mediasi dengan saudara HM,” paparnya.

Tetapi kata Beni, setelah mediasi, HM menyatakan bahwa gedung tersebut belum bisa ditempati oleh siapapun sebelum menyelesaikan pembayaran lahan.

“Saya tidak tahu pasti siapa pemilik lahan yang dahulu terima uang pembayarannya. Karena itu, yang lebih tahu adalah tim pembebasan lahan. Tapi, selama ini kami juga sudah berupaya melakukan mediasi dengan yang saat ini mengaku sebagai pemilik lahan di situ, tapi yang bersangkutan bilang bahwa kantor itu belum bisa ditempati oleh siapapun sampai pembayaran tuntas dilakukan,” tuturnya.

Sementara itu, sejumlah aset milik Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) Kabupaten Mimika dicuri oleh orang tak dikenal (OTK). Aset yang dicuri berupa televisi, CCTV, aksesoris interior serta berbagai perlengkapan kantor lainnya. Total kerugian dari aset Pemda Mimika yang ada di Gedung DPAD Mimika yang terletak di Jalan Belibis Ujung, Komplek Timika Indah, Kelurahan Perintis tersebut ditaksir mencapai Rp 1 miliar lebih.

Menurut Beni, kasus pencurian telah terjadi selama tiga kali dan telah dilaporkan ke polisi.

“Saat  ini sementara dalam proses penyidikan pihak kepolisian,” jelasnya.

“Pencurian itu terjadi karena tidak adanya pengawasan setelah adanya tekanan-tekanan dari pihak yang mengklaim sebagai pemilik lahan itu. Tidak ada pengawasan di situ, karena takut dengan adanya tekanan psikis dan fisik. Jadi kalau kita juga mempertahankan untuk tetap di situ, takutnya terjadi kontak fisik dan hal lain yang tidak kita inginkan.Tapi kita sudah buatkan laporan ke kepolisian dan sekarang dalam proses sampai ke pengadilan,” tutur Beni.

Ia menambakan, saat ini pihaknya menyewa gedung di kawasan Hasanuddin untuk dipakai sebagai kantor perpustakaan.

“Sekarang kami pakai ruko dua lantai di ruko leter U di Hasanuddin. Lantai satu untuk pengarsipan dan layanan masyarakat. Sedangkan lantai dua untuk kantor,” pungkasnya.

Top of Form

Bottom of Form

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.