DPA Dibagi, OPD Harus Langsung Action

 

Ausilius You. S.Pd, MM, MH

TIMIKA,TimeX

Sekretaris Daerah (Sekda) Mimika, Ausilius You, S.Pd.MM.MH m,enginstruksikan ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika supaya langsung action setelah menerima pembagian Dokumen Pelaksanan Anggaran (DPA) tahun 2018.

Ia memastikan dalam dua tiga hari ke depan, dinas, badan maupun distrik sudah dibagikan DPA oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Sebagaimana disaksikan langsung Timika eXpress di ruang kerjanya, Senin kemarin, Sekda You selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menandatangani DPA.

“Tadi saya sudah bicara di apel, bahwa OPD sudah harus siap dan harus langsung action begitu terima DPA segera laksanakan program kegiatannya secara bertahap,” tegasnya.

Menurut mantan Karetaker Bupati Mimika 2013, setelah penandatanganan akan diserahkan kembali ke BPKAD untuk dijilid lalu dibagikan ke masing-masing OPD.

“Kemungkinan Rabu selesai di jilid langsung diserahkan ke masing-masing OPD,” katanya.

Ia pun berharap DPA yang dibagikan dilaksanakan baik sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, sesuai dengan undang-undang yang berlaku, agar administrasi dapat berjalan dengan baik pula.

“APBD kita 2,8 triliun, serapan terbesar di Dinas PU terkait infrastruktur dan Dinas Perhubungan, menyusul Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan  RSUD. Ini semua kaiatnnya dengan pelayanan dasar masyarakat, sehingga harus benar-benar maksimal dan tepat sasaran,” pesannya.

Ia berharap perangkat pelaksanan program kegiatan, mulai Panita Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) dimasing-masing OPD harus sudah ada sehingga tidak terlambat dalam proses pelelangan dan pelaksanaanya.

Adapun besaran anggaran belanja masing-masing OPD beragam, ydiantaranya Dinas Pendidikan, untuk total belanja Rp267.663.664.011.00 miliar, meliputi belanja  tidak langsungRp170.190.330.919.miliar, dan belanja langsung Rp97.473.333.092 miliar. Besaran ini terdiri dari belanja pegawai Rp17.770.70 5.000 miliar, belanja barang dan jasa Rp38.087.100.396 miliar dan belanja modal,Rp41.615.367.696 miliar.

Untuk Inspektorat,total angaran yang dikelola Rp16.376.185.500 miliar terdiri dari belanja  tidak langsung  Rp8.490.942.000 miliar dan belanja langsung Rp7.865.243.500 miliar, dengan rincian belanja pegawai Rp1.147.500.000 miliar, belanja barang dan jasa Rp6.631.743.500 miliar dan belanja modal Rp106 juta.

Selain itu, Badan  Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menargetkan pendapatan (realisasi) PAD  sebesar Rp                 155.039.341.940 miliar.

Sedangkan untuk hasil retribusi daerah Rp3,4 miliar, dan untuk lain-lain   pendapatan asli daerah yang sah  Rp530.173.000 juta.

Untuk total belanja langsung Bappeda Rp44.414.555.000 miliar, meliputi belanja tidak langsung Rp18.026. 335.000 miliar, dan belanja langsung Rp 26.388.220.000 miliar.

Menyusul Dinas Ketahanan Pangan, Holtikultura dan Perkebunan mengelolah angaran Rp 29.008.334.720 miliar, terdiri dari belanja tidak langsung  Rp9.968.179.000 miliar dan belanja langsung Rp19.040.355.720 miliar.

Berikur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) total angaran (belanja)  Rp  9.271.8 36.000 miliar, untuk belanja tidak langsung   (belanja pegawai) Rp4.011.936.000 miliar, dan untuk belanja langsung Rp5.259.900.000 miliar, ini terdiri dari belanja pegawai Rp2.590.100.000 miliar serta belanja barang dan jasa Rp2.669.800.000 miliar.

Sedangkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Total belanja Rp 22.673.144.000 miliar, dengan rincian belaja tidak langsung Rp4.848.167.000 miliar, dan belanja langsung Rp17.824.977.000 miliar, dengan rincian belanja pegawai Rp7.932.869.000 miliar,  belanja barang dan jasa Rp9.592.730.168 miliar dan belanja modal Rp299.377.832 juta.

Selain itu, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) total belanja Rp16.003.667.960 miliar dengan rincian untuk belanja tidak langsung Rp4.694. 371.000 miliar,  dan untuk belanja langsung Rp 11.309.296.960 miliar.

Belanja langsng meliputi belanja pegawai Rp5.928.750.000 miliar, belanja barang dan jasa Rp4,256,456,960 miliar, dan belanja modal,Rp1.124.090.000 miliar.

Lainnya, Dinas Perikanan untuk pendapatan (realisasi PAD) ditargetkan Rp178.915.000 juta, sedangkan untuk belanja Rp16.230.441.100 miliar terdiri dari belanja tidak langsung  Rp4.594.350.000 miliar dan belanja langsung Rp11.635.091.100 miliar.

Dinas   Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk realisasi pendapatan (PAD) Rp 500 juta, total belanja Rp19.043.025.000 miliar terdiri dari belanja tidak langsung

Rp 5.954.654.000 miliar dan belanja langsung Rp13.088.371.000 miliar.

Sedangkan   Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, besaran total belanja Rp18.526.214.510 miliar, terdiri dari belanja tidak langsung Rp4.732.510.000 milair, dan belanja langsung Rp 13.793.704.510 miliar.

Sebagaimana yang pernah siungkapkan Wiji Wijacsono, Kepala Bagian Pelayanan  dan Pengadaan  Setda Mimika, sebelum OPD mulai action, proses utama yang dilakukan dalam pelelangan program kegiatan ialah  pengimputan Rencana Umum Pengadaan (RUP)            melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Mimika  melalui situs lpse.mimikakab.go.id.

“Setelah OPD menerima DPA, setiap OPD harus input  RUP kedalam User Adminnya sebagai langkah awal dari proses pelelangan,”pungkasnya. (a30)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.