KPU Papua Desak Pleno DPT Dipercepat

Izak Hikoyabi
Foto: Google

Irianti YM Usior
Foto: Yosefina/TimeX

TIMIKA,TimeX

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua mendesak Komisioner KPU Mimika mempercepat rapat pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Mimika 2018.

Penegasan ini disampaikan Komisioner Divisi SDM dan Keuangan KPU Papua, Izak Hikoyabi yang menolak dan tidak setuju jika pleno DPT ditunda hingga Rabu pekan depan.

Saat dihubungi Timika eXpress via ponselnya dari Timika, Kamis (17/5), Izak mengkhawatirkan jika pelaksanaannya molor, akan berdampak pada agenda tahapan Pilkada lainnya.

“Tidak bisa terlalu lama harus diantara Jumat (Hari ini-red) Sabtu atau Hari Minggu sudah harus tuntaskan pleno DPT, dan hasilnya pada Senin pekan depan sudah dibawa ke Jayapura untuk diproses pencetakan surat suara,”  tegasnya.

Izak pun menyayangkan adanya skors yang ditempuh Komisioner KPU Mimika, sebab sudah dua kali tertunda, sehingga berpengaruh pula pada agenda di tingkat KPU Provinsi Papua.

“Kami sudah sampaikan dan tegaskan ke KPU Mimika tidak boleh tunda pleno DPT sampai Hari Rabu pekan depan. Usahakan paling lambat Hari Minggu ini sudah rampung,”tegasnya lagi.

Menurut Izak, jika pleno DPT molor, dampaknya pada persiapan pencetakan surat suara dan beberapa logistik kebutuhan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) baik pada tingkat KPU Mimika maupun KPU Provinsi.

Lebih tegas Izak menyerukan, jika ada Panitia Pemilihan Distrik (PPD) yang belum menyerahkan dan merekap Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), maka KPU Mimika segera berkoordinasi dengan pihak keamanan setempat untun mendorong bahkan mencari dan menghadirkan anggota PPD ke tempat pelaksanaan pleno untuk membacakan hasil rekapitulasi data peserta pemilih.

“Ini kita harus tegas jangan mereka putar-putar dengan alasan apapun. KPU tidak boleh lengah, tapi harus jalankan tugas dengan baik, termasuk konsisten terhadap jadwal sehingga tidak menghambat atau benturan dengan agenda yang telah ditetapkan secara nasional. Ingat DPT dalam Pilkada dampaknya sangat fatal,” ujarnya.

Pasalnya, dari seklumit permasalahan yang mendera Komisioner KPU Mimika yang masih menyandang status tersangka, maka KPU Papua terus melakukan koordinasi dan komunikasi intens agar agenda tahapan Pilkada terutama pleno penetapan DPT jangan sampai terlambat.

“Kalau DPT  tidak ada atau tidak jelas bagaimana mau Pilkada di Timika, apalagi

proses pencoblosan sudah semakin dekat, tentu pihak KPU Provinsi Papua juga akan sulit menyiapkan surat suara Pilkada Mimika.

Izak pun menyinggung jangan sampai molornya tahapan Pilkada jadi temuan Bawaslu, yakni adanya sinyalemen kesengajaan oleh KPU atau PPD dari enam distrik di Mimika.

“Kalau sampai terjadi masuk unsur pidana. Jadi komisioner KPU Mimika jangan mengulur- ulur waktu. Pastikan segera ke enam PPD yang sudah diberi tangugngjawab merekapitulasi daftar peserta pemilih, selanjutnya ditetapkan DPT,” tukas Izak.

 

Semua Tahapan Pilkada Tetap Jalan

Sementara Theodora Ocepina Magal,  Ketua KPU Mimika memastikan bahwa pelaksanaan Pilkada pada 27 Juni 2018 di Mimika tetap berjalan tanpa ada kendala suatu apapun.

Ia memastikan bahwa agenda tahapan Pilkada yang sementara berlangsung akan dituntaskan meski adanya permasalahan.

“Dengan kepercayaan yang diberikan setelah diaktifkan kembali, kami akan berusaha maksimal agar Pilkada 27 Juni 2018 berjalan sesuai ketentuan undang-undang dan berlangsung aman dan lancar,” ungkap Theodora kepada wartawan di Polres Mimika Mile 32, Rabu lalu.

Ocepina menjelaskan, tahapan yang harus segera dituntaskan adalah DPT yang belum diplenokan.

“Setelah DPT kita lanjutkan dengan status hukum putusan terhadap pasangan bakal calon Philipus B Wakerkwa-H.Basri (PHILBAS),” jelasnya.

Agenda lainnya adalah rekrutmen Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk pemilihan legislatif dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Ocepina memastikan, terkait pleno DPT juga akan disesuaikan dengan status hukum dari Paslon Hans Magal-Abdul Muis (HAM) yang kini sedang menempuh jalur hukum, sehingga terkait pencetakan surat suara masih harus dikoordinasikan,” ungkapnya.

Termasuk agenda kampanye, pihaknya belum menerima jadwal lantaran baru diaktifkan kembali. Kita akan cek kembali.

Adapun soal agenda debat kandidat, Theodora memastikan dan akan dilaksankan karena sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.

“Kalau tidak salah dalam Peraturan KPU agenda debat kandidat masih bisa sampai tanggal 23 Juni. Walaupun hanya satu kali kita akan persiapkan,” tandas Theodora.

Sedangkan mantan Komisioner KPU sebelumnya, Irianti YM Usior juga menambahkan bahwa keterlambatan pada pleno penetapan DPT pastinya mempengaruhi tahapan Pilkada Mimika selanjutnya.

Kepada Timika eXpress di Sekretariat Partai Perindo di Jalan Hasanuddin, Irianti menerangkan, sudah tiga kali rencana pleno penetapan ditunda.

“Karena DPT berkaitan erat dengan persiapan surat suara, maka dikhawatirkan akan berdampak ke tahapan lainnya karen masih banyak. Misalnya debat kandidat bisa saja tidak dilaksanakan karena waktunya mepet,” kata Irianti.

Belum lagi penentuan saksi-saksi di TPS, proses lelang logistik, ini semua jangan sampai tumpang tindih hanya karena soal DPT.

Irianti yang juga Sekretaris Bidang Eksternal Partai Perindo menambahkan, molornya penetapan DPT juga dipengaruhi lowongnnya jabatan Sekretaris KPU Mimika, ini menyebabkan minimnya komunikasi dan koordinasi dengan pihak Disdukcapil sebagai pihak yang menyediakan Data Pemilih Sementaa (DPS).

“Sekretaris ini yang atur administrasi dan data-data, perannya sangat penting. Jadi KPU Provinsi  bisa menentukan jabatan sekertaris supaya ke depannya tidak menggangu tahapan Pilkada Mimika,”harapnya. (a26/epy)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.