ASN Terpidana Korupsi akan Diberhentikan

TIMIKA,TimeX

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika akan memberhentikan secara tidak hormat ASN terpidana korupsi yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkract), mendasari Kesepakatan bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Kesepakatan yang dituangkan dalam Keputusan Bersama Mendagri, Menteri PANRB, dan Kepala BKN tertanggal 13 September 2018 dengan Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 menjelaskan tentang Penegakan Hukum Terhadap PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan.

Adapun sanksi yang akan dijatuhkan dari dasar keputusan bersama, adalah berupa pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Pejabat Yang Berwenang (PYB).

Dimana penyelesaian ruang lingkup keputusan bersama ini paling lambat Bulan Desember 2018.
Menindaklanjuti keputusan bersama, Ausilius You, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mimika, untuk mengeksekusi keputusan tersebut, pihaknya akan berkoordinasi dengan penegak hukum setempat, Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri Mimika untuk memastikan data ASN lingkup Pemkab Mimika yang tersangkut korupsi dan berkekuatan hukum tetap.

“Keputusannya sudah jelas, tinggal koordinasi dan kantongi data kita tindaklanjuti,” kata Sekda You usai upacara HUT Mimika kepada Timika eXpress di Kantor Pusat Pemerintahan SP3, Senin (8/10).

Menurut dia, dari media yang dibacanya, telah ada beberapa pejabat Pemkab Mimika tersadung kasus korupsi, dan telah divonis.

“Seperti mantan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Mimika dan beberapa pejabat maupun pegawai Pemkab Mimika. Yang jelas ASN tersangkut korupsi dan sudah ada putusan tetap dari pengadilan  dan kejaksaan, kita berhentikan,” tambahnya.

Namun, terkait eksekusi keputusan tiga menteri tersebut, hingga kini pihaknya belum mendapat salinan keputusan kekuatan hukum tetap dari lembaga penegaj hukum terhadap ASN Pemkab Mimika yang tersangkut tindak pidana korupsi.

Diberitakan sebelumnya, sebanyak 2.357 koruptor yang masih berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan diberhentikan akshir Desember 2018.

Data tersebut disampaikan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 12 September 2018.

BKN memperoleh informasi ini setelah melakukan penelusuran data di Direktorat Jenderal Permasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM.

“Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.917 merupakan PNS yang bekerja di Pemerintah Kabupaten/Kota, 342 PNS bekerja di Pemerintah Provinsi, dan sisanya 98 PNS bekerja di Kementerian/Lembaga di wilayah Pusat.

Khusus Provinsi Papua ada 146 PNS yang akan diberhentikan,yakni 10 orang PNS di tingkat provinsi dan 136 orang di tingkat kabupaten/kota, termasuk di lingkup Pemkab Mimika. (a30)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.