21.315 Anak Mimika Belum Imunisasi MRP

Foto : Istimewa/TimeX

 

TIMIKA,TimeX

Sejak dicanangkannya imunisasi massal Measless (Campak) Rubella dan Polio (MRP) di Kabupaten Mimika 7 Agustus lalu, tersisa 21.315 anak di Timika yang belum diimunisasi.

Dengan perpanjangan imunisasi hingga akhir Oktober 2018 nanti, diharapkan bisa mencapai target minimal 95 persen dengan cakupan 55.749 anak yang harus diimunisasi.

Kepala Seksi Imunisasi Dinas Kesehatan (Dinkes) Mimika, La Alimuda kepada Timika eXpress, Jumat (12/10) mengatakan, cakupan imunisasi MRP hingga  Kamis (11/10) lalu, mencapai 62,07 persen atau sebanyak 34.434 ribu anak.

Adapun pelaksanaan imunisasi di 23 Puskesmas termasuk RSUD Mimika akan terus dimaksimalkan hingga batas waktu yang ditentukan nanti bisa mencapai target.

“Dengan sisa waktu 18 hari lagi ini kami akan berupaya maksimal mencapai target,” katanya.

Terkait maksimalisasi imunisasi MRP di Mimika, diagendakan pada Senin (15/10), pihaknya akan menggelar rapat bersama pemuka agama, dinas pendidikan dan civitas pendidikan menengah untuk mengevaluasi pemberian imunisasi MRP,” kata Usman.

Pertemuan dimaksud guna membahas presentase cakupan imunisasi MRP pada anak usia 9-15 tahun yang maish rendah di Timika lantaran masih adanya penolakan dari hoaks (berita bohong) yang beredar di kalangan masyarakat terkait status halal-haram adanya enzime babi di dalam vaksin tersebut yang dipersoalkan jalangan umat muslim.

Padahal, sesuai Fatwa MUI Nomor 33 Tanggal 21 Agustus 2018 memperbolehkan imunisasi kepada anak-anak dengan mempertimbangan dampak dari penyakit campak, rubella dan polio yang bisa mengakibatkan kecacatan, bahkan kematian.

“Untuk Mimika masih ada beberapa Puskesmas di pedalaman, kota maupun pegunungan yang cakupannya masih rendah, seperti di Puskesmas Alama baru 17 anak yang diimunisasi, itu pun anaknya berada di Timika. Termasuk di Puskesmas Hoeya baru 90 atau 20 persen anak-anak di wilayah tersebut yang diberikan vaksin MRP,” terangnya.

Ia menyebutkan, kendala utama cakupan imunisasi di wilayah pegunungan masih rendah karena masalah transportasi.

Ironisnya, kenyataan ini tidak hanya di wilayah pedalaman maupun pegunungan, di Puskesmas Mimika Baru juga capaiannya baru 33,3 persen, termasuk Puskesmas Timika Jaya baru 58,4 persen, serta Puskesmas Kwamki Narama baru 54,7 persen.

Sementara Puskesmas yang cakupannya diatas 95 persen meliputi Puskesmas Kokonao sudah mencapai 102 persen, Jita 112 persen, Potowayburu 99 persen, Atuka 104 persen, Ayuka 112 persen, Wakia 107 persen, Manasari 95 persen dan Puskesmas Limau Asri sudah 95 persen.

Bahkan, untuk menjangkau wilayah pegunungan seperti di Aroanop, pihaknya telah berkordinasi dengan Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) untuk memfasilitasi petugas melakukan imunisasi massal kepada anak-anak dan balita di wilayah setempat.

Sambungnya, rendahnya cakupan imunisasi di sejumlah Puskesmas di Kota Timika dan sekitarnya, selain adanya penolakan dari masyarakat terkait status hala-haram, juga viralnya informasi-informasi di media sosial (Medsos) terkait dampak fatal yang diakibatkan anak diimunisasi.

Ia berharap, masyarakat lebih obyektif menyikapi setiap informasi, dengan mengecek keberannya ke pihak yang berwenang dan bertanggungjawab.

“Kita harapkan pemberian imunisasi MRP di puskesmas dalam kota dengan sisa waktu yang ada cakupan terus meningkat hingga 90 persen,” harapnya.

Usman menerangkan, sebenarnya di Timika sudah ditemukan kasus rubella.

Anak usia 2 tahun yang terlambat perkembangannya lantaran terserang rubella ini baru diketahuinya saat dirujuk ke Makasar.

 

Wabup: Jangan salahkan Pemda

Sementara itu, Wakil Bupati Mimika, Yohanis Bassang menegaskan kepada orang tua termasuk pihak sekolah yang tidak menghendaki anak, maupun anak didiknya menerima imunasi MRP, jangan salahkan Pemerintah Daerah jika dikemudian harus putra-putrinya terkena penyakit rubella.

“Jangan salahkan dan jangan menyesal kalau ada dampak terhadap anak-anak yang tidak di imunisasi,” tegas Yohanis Bassang di Kantor Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Jalan Hasanuddin, Jumat kemarin.

Ia pun mengatakan, soal halal-haram, ini telah diklarifikasi melalui surat resmi dari MUI yang mengijinkan pemberian imunisasi MRP.

“Ini yang saya heran, kenapa sudah ada aturan resmi, namun masih ada yang bersikeras menolak anaknya diimuniasi,” ungkapnya.

Hal ini terbukti, masih ada beberapa civitas pendidikan muslim di Timika yang menolak anaknya di imunisasi.

Orang nomor dua di Mimika berharap semua pihak mendukung program pemerintah menuju Indonesia sehat melalui imunisasi MRP. (san/a30)

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.