Mimika Tanpa APBD Perubahan 2018

 TIMIKA, TimeX

Kabupaten Mimika pada tahun 2018 tanpa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan.

Hal ini dikarenakan molornya pembahasan APBD Perubahan hingga melewati batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan penyusunan APBD Perubahan palng lambat akhir September 2018 atau tiga bulan sebelum akhir tahun.

Untuk itu,Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Mimika, tidak mengajukan APBD Perubahan 2018 untuk dibahas dan ditetapkan oleh DPRD Mimika.

Tidak adanya APBD Perubahan 2018, maka inisiatif DPRD Mimika menggelar pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika bersama Sarifuddin Udu selaku Direktur Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Pertemuan di ruang rapat lantai 3 Kantor Pusat Pemerintahan SP3, Selasa (16/10) kemarin dibuka oleh Wakil Bupati Mimika, Yohanis Bassang, dihadiri pula Karel Gwijangge selaku Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Mimika.

Sedangkan Pemkab Mimika dihadiri pula Sekretaris Daerah (Sekda) Mimika, Ausilius You, Kepala Bapenda, Dwi Cholifa dan Kepala Bappeda Simon Motte. Sedangkan Kepala BPKAD Mimika, Marthen Malisa selaku TAPD tidak hadir pada pertemuan kemarin.

Rapat membahas terkait persetujuan dimungkinkannya ditetapkan APBD Perubahan setelah akhir September 2018, tidak bisa karena terbentur aturan, maka Pemkab Mimika tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

Selaku Ketua TAPD Mimika, Sekda Mimika, Ausilius You mengatakan, tanpa adanya APBD Perubahan, maka disekapati dilakukan rasionalisasi terhadap program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Mimika.

“Dalam waktu dekat kita akan rasionalisasi program dan kegiatan OPD, yang penjabarannya melalui Peraturan Bupati (Perbup). Selain itu, kami akan lebih fokus kepada persiapan RAPBD Induk Mimika 2019. Jangan sampai persoalan APBD Perubahan 2018 kemudian menghambat penetapan APBD Induk 2019,” ujarnya.

Adapun, terkait APBD  Tahun Anggaran 2019 kata Sekda You, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 38 Tahun 2018 telah ditentukan bahwa Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2019 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran 2019.

Kemudian, menurut mantan Karetaker Bupati Mimika, pembahasan APBD Tahun Anggaran 2019 antara pemerintah dengan DPRD sampai dengan tercapainya persetujuan bersama paling lambat tanggal 30 November 2018.

Terkait hal ini, Sekda You menyerukan kepada semua pimpinan OPD termasuk pada Sekretariat DPRD Mimika untuk melakukan sinkronisasi program agar mengantisipasi devisit APBD 2018. Langkah-langkah lainnya adalah dengan menggeser bahkan memangkas program OPD yang belum berjalan dan bisa ditangguhkan untuk dikerjakan pada 2019.
Penyesuaian anggaran dimaksudkan untuk membiayai program yang dianggap prioritas atau kebutuhan yang penting dan mendesak, yang semuanya akan dinarasikan secara tertulis dalam perubahan penjabaran peraturan Bupati tentang Perda APBD.

Secara terpisah, Ketua Badan Anggaran DPRD Mimika, Karel Guijangge mengatakan, salah satu syarat lain selain batas waktu tidak diajukannya APBD Perubahan yaitu tidak diparipurnakannya LKPJ Bupati Mimika tahun 2017 sebgaai syarat mutlak pembahasan APBD Perubahan.

Karel mengemukakan, Kabupaten Mimika hampir setiap tahun pada beberapa tahun belakangan ini selalu terlambat dalam penetapan APBD Perubahan maupun APBD Induk.
Ia menilai keterlambatan pekerjaan TAPD Mimika disebabkan karena sulitnya koordinasi dengan Bupati Mimika yang lama berada di luar Timika.

“Sedikit-sedikit koordinasinya di Jakarta, akibatnya ada sejumlah agenda penting daerah tidak berjalan maksimal bahkan macet,” kritiknya. (vis/ant)

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.