Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan di Dua Distrik Terabaikan

TIMIKA, TimeX

Kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika kembali disoroti terkait hasil kunjungan anggota DPRD Mimika ke dua dua distrik di wilayah pesisir Mimika baru-baru ini.

Nurman Karupukaro bersama Christian Viktor Kabey  dan H. Asri Anjang saat mengunjungi konstituennya di Distrik Mimika Tengah dan Mimika Timur Jauh, ia mendapati langsung, tidak adanya pelayanan kesehatan maupun pendidikan.

Dari keluhan masyarakat yang diterima, tenaga medis maupun guru yang ditengarai mengabaikan tugas pelayanan medis dan pendidikan, lantaran disibukan dengan urusan  melengkapi dokumen berkas persiapan mendaftar Calon Pegawia Negeri Sipil (CPNS) 2018 di Kabupaten Mimika.

“Kalau alasan ketiadaan petugas honor kesehatan dan guru karena ke kota urus pendaftaran CPNS yang belum ada kejelasan waktu penerimaan, ini menunjukan   pengaturan pola rekrutmen yang tidak tertata baik oleh pemerintah setempat. Kasihan kan, karena tidfak ada petugas kesehatan, masyarkaat sudah empat bulan tidak mendapatkan pelayanan,” beber  Nurman Karupukaro kepada Timika eXpress di Kantor DPRD Mimika, Selasa (16/10).

Menurut Nurman, kalaupun tenaga kontrak kesehatan dan guru tidak ditempat tugas, paling tidak tenaga kesehatan status ASN harusnya stand by.

“Ini yang jadi masalah tenaga kesehatan status pegawai negeri juga tidak ada. Jelas ini masalah, makanya kami minta Kepala Dinas Kesehatan sikapi persoalan ketiadaan petugas medis di Mimika Timur Jauh, dan Mimika Tengah,” tegasnya.

Nurman menyebutkan, di Kampung Mioko yang sudah empat bulan tidak ada petugas medis, saat ada anak kecelakaan dan luka robek diperutnya, ini tidak tertolong karena tidak ada tenaga kesehatan. Begitu juga ada beberapa pasien penyakit malaria juga tidak tertolong.

Kondisi yang terjadi ini mengharuskan warga di Mimika Timur Jauh terpaksa mencari pelayanan ke Porsite milik PT Freeport Indoensia dan bukan wilayah pemerintah.

Selain itu, laporan banyaknya temuan warga di Potowayburu menderita penyakit kusta, bahkan banyak warga yang belum terobati, ini menjadi tangung jawab pemerintah, yaitu Dinas Kesehatan untuk menyikapinya.

“Kami sangat miris sekali dengan kondisi ketiadaan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan yang merupakan sendi dasar yang menopang kehidupan masyarakat. Ini Dinkes harus cermati dan segera sikapi. Kalau tidak kami akan desak kepala dinasnya diganti, apalagi bukan latar belakang tenaga kesehatan,” tegasnya lagi.

 

Selain itu, juga ditemukan ketiadaan tenaga guru di Distrik Mimika Timur Jauh dan Distrik Mimika Barat Jauh, Potowayburu.

Dari kunjungannya itu ditemukan hanya ada satu orang guru status ASN yang mengajar SD dan SMP, sebab tenaga guru ke Timika dengan alasan  urus berkas untuk ikut tes CPNS.

“Kami minta pihak Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan turun cek langusng, dan sikapi tegas disertai sanksi. Percuma saja infrastruktur sarana-prasarana disediakan tapi tidak dimanfaatkan dan dibiatkan berkarat. Kalau begini leibh baik tempatkan tenaga kontrak yang juga memudahkan pengawasannya,” kata Nurman. (aro)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.