DPRD Mimika Akan Gugat Kemendagri

FOTO: Ricky Lodar/TIMEX

JUMPA PERS-Anggota DPRD Mimika saat menggelar jumpa pers soal status masa jabatan DPRD Mimika, Senin kemarin.

 

TIMIKA, TimeX

Anggota DPRD Mimika menegaskan akan melakukan gugatan terhadap Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait masa jabatan DPRD Mimika Periode 2014-2019.

Dasar gugatan anggota  dewan setempat adalah surat edaran Nomor:161.91/7330/OTDA dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Diman berdasarkan surat edaran tertanggal 14 September 2018 yang ditandatangani Dirjen Otda Kemendagri, Dr. Soni Sumarsono, menyebutkan masa jabatan anggota DPRD Mimika aktif saat ini akan disesuaikan dengan pelantikan anggota DPRD terpilih hasil Pemilu 2019.

Pernyataan tersebut merupakan jawaban atas surat DPRD Mimika Nomor 171/148/DPRD tanggal 6 Juli 2018 perihal status masa jabatan keanggotaan DPRD Mimika periode 2014-2019.

“Karena surat resmi dari Dirjen Otda Kemendagri menyebutkan masa jabatan anggota DPRD Mimika Periode 2014-2019 akan disesuaikan dengan pelantikan anggota DPRD Mimika periode 2019-2024 hasil Pemilu 2019, maka anggota DPRD Mimika akan layangkan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)”.

Demikian ditegaskan Anggota DPRD Mimika, Hadi Wiyono saat gelar jumpa pers di Kantor DPRD Mimika, Senin (5/11).

Hadi Wiyono saat gelar jumpa pers didampingi sejumlah anggota dewan,  yakni Muhamad Asri, Yohanis Wantik, Yoel Yolemal, Thadeus Kwalik dan Eliazer Ohee.

Padahal DPRD Mimika melalui suratnya Nomor 171/148/DPRD, menegaskan bahwa Undang-Undang (UU) Nomor 23 pasal 155 ayat 4 dan PP Nomor 12 tahun 2018 tentang masa jabatan DPRD adalah 5 tahun setelah dilantik.

Dengan dasar hukum tersebut, maka anggota DPRD Mimika aktif saat ini menyatakan masa jabatan mereka baru berakhir tahun 2020 mendatang, sebab hasil Pemilu 2014 menuai konflik sehingga anggota DPRD Mimika periode 2014-2019 baru dilantik satu tahun setelah pelaksanaan Pemilu, yaitu tanggal 24 November 2015 di Jayapura.

“Harusnya balasan surat dari Dirjen Otda Kemendagri mendasari UU Nomor 23 pasal 155 ayat 4 dan PP nomor 12 tahun 2018 bahwa jabatan DPRD itu 5 tahun. Jadi kalau kami dilantik tanggal 24 November 2015, maka hitungan lima tahun masa jabatan kami baru berakhir pada 23 November 2020 nanti,” jelasnya.

Lanjut Hadi, kalau mengacu surat Dirjen Otda bahwa masa akhir jabatan DPRD yang sekarang disesuaikan dengan rencana pelantikan DPRD periode 2019-2024, maka anggota dewan aktif saat ini dirugikan satu tahun.

Selain menempuh jalur hukum melalui PTUN, upaya persuasif yang akan dilakukan waktu dekat oleh anggota DPRD Mimika adalah berkoordinasi dengan pihak Kemendagri terkait surat dari Dirjen Otda.

“Upaya pertama kami koordinasi dulu. Kalau toh tidak bisa  kami akan gugat Mendagri melalui PTUN. Tinggal kita tunggu putusannya, apakah akan diberikan kompensasi sebelum masa bhakti anggota dewan aktif saat ini atau melanjutkan sisa masa jabatan satu tahun ke depan hingga 2020,” jelasnya.

Dengan dasar gugatan adalah surat Dirjen Otda Kemendagri, maka anggota DPRD Mimika akan mengutus  perwakilannya ke Jakarta dalam waktu dekat, sekaligus melakukan konsultasi dengan pengacara.

Menjawab pertanyaan wartawan terkait rencana waktu ke Jakarta  untuk menyikapinya, Hadi hanya mengatakan dalam waktu dekat.

“Nanti kami anggota dewan koordinasi internal dulu baru tindaklanjuti langkah yang akan kami tempuh,” tandasnya. (a32)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.